AB Property

AB Property didirikan untuk menjawab kebutuhan pasar terhadap solusi tepat dan terpadu di bidang property.


Senin, 30 April 2012

Penghasilan Rp2juta kebawah tidak kena pajak, MBR lebih mudah mencicil rumah

Rencana menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) oleh Presiden SBY, disambut baik oleh para pengembang properti.

Adanya kenaikan PTKP dari Rp 1,3 juta/bulan atau Rp 15,8 juta/tahun menjadi Rp 2 juta/bulan atau Rp 24 juta/tahun akan meningkatkan kemampuan cicilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya juga baru dengar rencana PTKP ini. Namun jika benar, meningkatkan daya beli. Dan kemampuan bagi UMKM," kata Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia) Fuad Zakaria kepada detikFinance, Senin (30/4/2012).

Yusril: Pengembang tak punya alasan untuk tidak membangun rumah type 36

Para pengembang di Indonesia tidak akan rugi apabila mereka membangun rumah sederhana tapak ukuran tipe 36 untuk masyarakat. Pasalnya, selain lebih manusiawi, bangunan rumah tipe 36 meter persegi juga sesuai dengan luas minimum standar nasional Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra saat memberikan keterangan sebagai ahli dari pemerintah saat sidang uji materill Pasal Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (25/4/2012).

Minggu, 29 April 2012

Properti: Tak sekedar untuk dihuni

Properti menjadi salah satu instrumen investasi yang semakin diminati. Selain bentuknya riil, investasi di properti memiliki keuntungan karena terlindung dari inflasi.

Harga properti dan tanah yang cenderung selalu naik menjadi salah satu faktor yang menarik banyak investor di sektor ini. Keuntungan yang didapatkan pun cukup besar. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan return of investment (RoI) yang tinggi di sektor properti. Dilihat dari hasil (yield), sektor pasar modal saat ini masih menjadi pilihan utama investor karena memiliki return yang tinggi. Namun, untuk jangka panjang, properti adalah pilihan investasi menguntungkan, setidaknya dibandingkan emas atau deposito.

Jumat, 27 April 2012

Mandiri Salurkan Kredit Rp 530 M ke Summarecon

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengucurkan kredit investasi senilai Rp 530 miliar untuk anak perusahaan Summarecon Group, yaitu PT Makmur Orient Jaya. Dana tersebut bakal digunakan untuk membiayai pembangunan Summarecon Mal Bekasi tahap pertama.

"Kredit ini bersifat non-revolving dan memiliki jangka waktu delapan tahun, termasuk dua tahun masa tenggang," ujar Executive Vice President Coordinator Consumer Finance Bank Mandiei Mansyur S. Nasution, Kamis (26/4/2012).

Ketentuan Uang Muka Tak Surutkan Permintaan KPR

Shutterstocks
BTN menilai, perbankan selama ini sudah terbiasa menerapkan uang muka sebesar 20-30 untuk properti sehingga ketentuan uang muka sebesar 30 dari total kredit atau nilai pinjaman maksimum 70 tidak terlalu bermasalah.
Ketentuan mengenai uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar 30% yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) tidak akan mengurangi permintaan kredit dari masyarakat, khususnya kalangan menengah atas. Bank tidak akan mempunyai masalah kekurangan permintaan KPR pada kalangan tersebut.

Makassar: Bunga 8% Picu Peningkatan Permintaan Rumah

Suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) tercatat paling murah sepanjan sejarah. Bahkan telah menyentuh angka 8%. Atas patokan bunga KPR ini membawa minat tinggi masyarakat dalam membeli properti. 

Sebelumnya, suku bunga sebelum krisis, tahun 1996 mencapai 18%. Waktu krisis bahkan mencapai 40% lebih. Kini makin lama terus turun, mencapai 8%. Luar biasa sekali. 

Rusunawa untuk 4.000 Pekerja di Batam

Shutterstocks
Ilustrasi
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (27/4/2012), meresmikan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di kawasan industri Kabil, Jalan Hang Kesturi, Batam. Presiden didampingi ibu Ani Yudhoyono meresmikan rusunawa seluas 10 hektare dengan jumlah bangunan sebanyak 20 blok masing-masing dibangun empat lantai dengan kamar tipe 27.

Rusunawa Kabil di Batam tersebut memiliki 10 menara dan mampu menampung 4.000 pekerja dengan setiap kamar memiliki fasilitas empat tempat tidur, empat lemari pakaian, kursi, kipas angin dan peralatan lainnya. Sarana umum di dalamnya meliputi sarana ibadah, pujasera, mini market, sarana olahraga, anjungan tunai mandiri, klinik dan apotik.

Kamis, 26 April 2012

Apersi: Pengembang sudah siap pindah ke segmen rumah non subsidi

Sebanyak 90 persen pengembang anggota Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia) yang selama ini membangun rumah subsidi, bisa bergeser ke segmen rumah komersial. Itu bila pembangunan rumah di bawah tipe 36 tetap tidak dibolehkan seperti yang tercantum di Pasal 22 Ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ketua Umum Apersi, Eddy Ganefo, mengatakan hal itu di Jakarta kemarin.

Eddy mengatakan bahwa bagi pengembang di Apersi, tidak ada kesulitan untuk berpindah segmen ke rumah komersial. "Kami mengajukan judicial review Pasal 22 Ayat 3 (Undang-undang Perumahan), karena kepedulian ke masyarakat berpenghasilan rendah. Bukan semata karena kepentingan pengembang. Kami bisa saja dengan mudah langsung pindah segmen. Tapi, siapa nantinya yang peduli terhadap rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," kata pria asal Palembang itu.

Karawang bisa seperti Mesuji: PT APL diduga salah akuisisi lahan sengketa

Ilustrasi
PT Agung Podomoro Land Tbk (APL), diduga telah melakukan kesalahan dalam mengakusisi sebagian saham PT Sumber Air Mas Pratama  (SAMP).

Padahal, SAMP selaku perusahaan yang dikabarkan telah mengklaim sebagai pemilik tanah kurang lebih 350 hektar di Karawang itu masih berstatus sengketa dengan warga mengenai hak lahan.

Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Hukum dan Koordinator Aliansi Elemen Masyarakat Karawang, Yono Kurniawan, menjelaskan, tertanggal 17 April 2012 PT APL telah membuat perjanjian pengikatan jual-beli saham dalam rangka akuisisi 55 persen saham di PT SAMP senilai Rp 216 miliar.

Yusril: UU Perumahan Tak Halangi Hak Memiliki Rumah Murah

Pasal 22 Ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak menghalangi hak masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Masyarakat tersebut dimungkinkan memiliki rumah oleh regulasi tersebut. Dan bila rumah itu telah dibeli, tentu tidak bisa dirampas dengan cara sewenang-wenang. Ahli hukum tata negara, Profesor Yusril Ihza Mahendra, mengatakan hal itu di Jakarta hari ini.

Berbicara sebagai saksi ahli dari pemerintah dalam sidang uji materi terhadap regulasi tersebut di Mahkamah Konstitusi, Yusril mengatakan bahwa regulasi tersebut tidak bertentangan dengan asas persamaan hukum dan pemerintahan dalam Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945.

Kondotel masih jadi pilihan

Proyek properti baru di Jakarta, tidak terkecuali kondominium, terus dibangun kendati ada ancaman bubble atau gelembung pasokan di sektor ini. Menurut catatan konsultan properti Cushman & Wakefield, tahun ini Jakarta akan mendapat tambahan pasokan 20.302 unit kondominium alias apartemen strata title. 

Adapun pasokan kumulatif kondominium kuartal I lalu tercatat 89.777 unit setelah ada 4.064 unit kondominium yang pembangunannya rampung sepanjang kuartal satu.

SBY Ingin Orang Miskin Punya Rumah, Djan Faridz Rayu BPD

Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz merayu Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk mau mengucurkan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap dan tak tersentuh bank.

"Kami harapkan BPD-BPD ini bisa memberikan kredit perumahan bagi masyarakat yang belum bankable, artinya yang belum mempunyai penghasilan tetap," kata Djan di hadapan para Dirut BPD di kantornya, Jakarta, Rabu (25/4/2012).

Ini dilakukan, agar cita-cita Presiden SBY bisa tercapai yakni masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah yang layak huni.

Djan Faridz: REI enggan bangun rumah murah karena tak mau hanya untung 10%

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menyentil para pengembang perumahan khususnya Real Estate Indonesia (REI) yang terlihat enggan membangun rumah tipe 36 dengan harga Rp 70 juta di Jakata dan sekitarnya.

Menurut Djan Faridz, memang diakui jika hal itu dilakukan pengembang akan mendapat keuntungan sangat kecil, sehingga hanya mengotori pembukuan mereka.

"Kalau tipe 36 dibangun di Jakarta bisa, tapi pengembang berat, apalagi konotasi REI selalu mencari untung, kalau bangun di Jakarta dan sekitarnya tidak rugi tetapi kecil untungnya hanya 10%, kalau hanya untung segitu hanya mengotori pembukuan pengembang saja," tutur Djan dihadapan para Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Kantornya, Rabu (25/4/2012).

Djan Faridz: Jangan ada lagi PNS ambil KPR selain di BPD

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz baru saja menandatangani kesepakatan (Mou) dengan 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi kepada PNS dan masyarakat golongan bawah.

Djan berharap tidak ada lagi PNS yang kredit rumah selain di 13 BPD tersebut.

"Jangan sampai ada PNS di wilayah BPD bapak-bapak ada yang kredit kepemilikan rumah (KPR) di bank lain, kalau bisa di BPD," kata Dian saat memberi sambutan usai penandatanganan Mou dengan 13 BPD, di kantornya, Jakarta, Rabu (25/4/2012).

Menurut Djan, program KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang disepakati dengan 13 BPD memberikan kemudahan kepemilikan rumah dengan bunga khusus dengan jangka waktu yang sangat panjang.

Djan Faridz: Jangka Waktu KPR Sampai 25 Tahun Menguntungkan

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz yakin bahwa program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan tenor atau jangka waktu kredit hingga puluhan tahun tetap menguntungkan pihak bank dan konsumen.

"FLPP ini bunganya khusus yakni hanya 7,25% dan jangka waktunya panjang, ini selain menguntungkan konsumen sendiri karena cicilannya ringan, bagi bank yang menyalurkan kredit FLPP juga sangat diuntungkan," kata Djan Faridz di Kantor Kemenpera, Rabu (25/4/2012).

Pasalnya dirinya mengeluarkan kebijakan yakni menjamin kredit KPR dengan pola Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada FLPP dengan Jaminan 100% dari Askrindo.

"Ya kami jamin asuransi kreditnya bagi bank yang salurkan FLPP khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD)tetapi dengan skema KUR, kalau dengan skema murni FLPP jaminan asuransi dari Askrindo hanya 70% sementara 30% ada dana tambahan lagi untuk penjaminannya," tegas Djan.

13 Bank Pembangunan Daerah Siap Beri KPR Subsidi

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz getol mensosialisasikan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Setelah 7 Bank BUMN dirangkulnya, kali ini 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dirangkul untuk menyalurkan kebijakan FLPP atau KPR subsidi.

"Kita rangkul dalam Mou/kesepakatan bersama antara Kemenpera dan Asosiasi BPD (Asbanda) dengan 13 BPD, tujuannya tidak lain untuk membantu mewujudkan pelaksanaan program pengadaan rumah layak huni dan terjangkau yang difasilitasi KPR sejahtera dengan FLPP bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Djan di Kantornya, Rabu (25/4/2012).

Kesepakatan dengan 13 BPD ini berlangsung selama 5 (lima) tahun, tetapi bisa diperpanjang. Apabila setelah lima tahun Mou tidak diperpanjang lagi tidak menggugurkan kewajiban bank untuk menyelesaikan segala kewajibannya dalam FLPP.

Rabu, 25 April 2012

Kesempatan Emas untuk yang memimpikan punya rumah di Amerika

Rumah-rumah ini seharga US$500 atau sekitar Rp4,6juta (foto DailyMail)
Uang senilai USD500 atau sekira Rp4,6 juta di kota besar di Amerika Serikat seperti New York atau San Fransisco mungkin hanya cukup untuk membayar uang sewa sebuah apartemen murah (flat) dalam sebulan. Tapi hal ini tidak berlaku di Kota Detroit.

Di kota yang dikenal sebagai salah satu kota industri di AS tersebut Anda dapat membeli sebuah rumah dengan dua kamar tidur, satu kamar mandi, satu garasi dan sebuah ruang bawah tanah seharga USD500 saja. Ini merupakan penawaran yang diberikan langsung oleh pemilik dari beberapa rumah yang dimasukkan dalam listing penjualan rumah di daerah setempat.

Faktor utama penentu keberhasilan investasi properti

Ilustrasi

Bila Anda sudah mantap untuk berinvestasi di sektor properti seperti rumah atau apartemen, maka perhatikan tiga faktor penentu keberhasilan investasi. Tiga faktor tersebut adalah lokasi, harga, serta legalitas dan rencana pemerintah.

Kepemilikan asing untuk properti dorong investasi

Shutterstocks
Ilustrasi
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong rencana kepemilikan properti bagi warga negara asing di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti di Batam. Kepala BKPM Gita Wirjawan mengatakan, jika asing boleh memiliki rumah di kawasan tersebut, maka investasi daerah akan maju dengan cepat. "Saya sangat sepakat dan sangat mendukung rencana itu, dan bisa mendorong investasi lebih cepat," kata Gita di Jakarta, Selasa (24/4).

Gita menjelaskan, rencana tersebut juga bisa mendorong realisasi investasi di sektor properti yang selama ini belum bisa berkembang dengan baik. Jika dibandingkan dengan negara tetangga lainnya, nilai investasi properti di Indonesia masih ketinggalan jauh.

Selasa, 24 April 2012

Kepemilikan properti di Batam oleh WNA, Hak Sewa atau Hak Pakai?


Menpera Djan Faridz mengatakan tengah berkoordinasi dengan BPN mendukung kepemilikan rumah oleh asing di tiga kawasan KEK. Batam sebagai tujuan pertama dikembangkannya rencana tersebut dengan target pasar warga negara Singapura.

Pakar hukum properti Erwin Kallo mempertanyakan rencana Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz membangun properti khusus konsumen asing di tiga kawasan ekonomi khusus (KEK), yaitu Batam, Bintan, dan Karimun, dengan memperpanjang hak sewa warga negara asing (WNA) sampai 60 - 90 tahun. Hak sewa untuk warga negara asing dinilai tidak tepat.

Mau KPR 25 tahun? BTN bisa

Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mengumumkan kesediannya untuk memperpanjang tenor atau jangka waktu kredit pemilikan rumah (KPR) menjadi 25 tahun. Hal ini dilakukan guna membantu nasabah agar mendapatkan cicilan yang ringan.

Hal ini disampaikan Direktur Utama BTN, Iqbal Latanro di kantornya, Jakarta, Selasa (24/4/2012).

"Hari ini kita ingin umumkan, tenor kredit akan lebih panjang. Kita bersedia dan akan mempunyai produk (KPR) dengan tenor 25 tahun," katanya.

Djan Faridz: Pemerintah targetkan bangun 200ribu unit rumah untuk buruh

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan juga Jamsostek bekerjasama untuk mendirikan sebanyak 200 ribu unit rumah untuk para buruh. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Menakertrans, Muhaimin Iskandar, Menpera, Djan Faridz dan juga Direktur Utama Jamsostek , Hotbonar Sinaga di Kantor Kemenakertrans, Senin (23/4) malam.

"Tahun ini kita targetkan untuk dapat membangun 200 ribu unit rumah pekerja. Lokasinya tersebar di seluruh Indonesia khususnya sentra-sentra industri. Sehingga, rumah mereka berdekatan dengan tempat bekerja," ungkap Menpera, Djan Faridz ketika ditemui usai acara.

Pemerintah benar-benar serius untuk membuat rusun di atas rel kereta

Shutterstcoks
Ilustrasi
Tanah di atas rel kereta api itu mahal, karena tinggal di situ bisa memudahkan orang kemana saja. Kalau ini berhasil, maka akan mengurangi kemacetan di perkotaan serta mengatasi pemukiman liar di sepanjang jalur rel kereta api.
-- Djan Faridz


Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengaku serius akan membangun rumah susun di atas rel kereta api. Rencana ini telah dibicarakan dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan salah satu tujuannya mengatasi permasalahan rumah liar di sepanjang rel kereta api.

Jamsostek sediakan talangan uang muka KPR


PT Jamsostek (Persero) menyediakan pinjaman uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) untuk para anggotanya. Namun besaran pinjaman yang bisa diberikan tergantung gaji setiap peserta Jamsostek. Seperti apa?

Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan, syarat utama peserta Jamsostek yang bisa mendapatkan pinjaman ini adalah yang masa kerjanya minimal 10 tahun. Syaratnya sebagai berikut:

Perkantoran Kawasan Mal Raksasa di Jakarta Mulai Selesai Dibangun

Proyek multi concept superblock, Ciputra World Jakarta yang berada di bawah naungan PT Ciputra Property Tbk sudah sampai tahap topping off khususnya bagian perkantoran. Hal ini menandakan proyek perkantoran ini sudah dalam tahap akhir pembangunan.

"Pembangunan gedung perkantoran seluas 63 ribu meter persegi ini sedang dalam tahap penyelesaian akhir dan diharapkan dapat ditempati mulai bulan Desember 2012," ungkap President Director PT Ciputra Property Tbk Candra Ciputra, di Jakarta (24/4/12).

Solo: REI prediksikan pertumbuhan properti Solo melambat akibat kenaikan IMB

Ilustrasi
Investasi di sektor properti Solo diperkirakan akan sedikit terpengaruh dengan naiknya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hingga tiga kali lipat. Pengaruh terutama akan dirasakan pengusaha yang mengembangkan properti dalam bentuk rumah toko (ruko).

Ketua Real Estat Indonesia (REI), Yulianto mejelaskan, kenaikan retribusi ini sebenarnya memiliki dua sisi, positif dan negatif. Di satu sisi, naiknya retribusi ini diharapkan bisa sedikit menahan laju pertumbuhan jumlah hotel baru yang terus bermunculan di Solo. Kendati demikian, di sisi lain kenaikan ini juga akan menghambat pengusaha lokal yang memiliki investasi dengan nilai yang lebih kecil. Misalnya bangunan dalam bentuk ruko atau perkantoran.

Solo: IMB naik 300%

Tarif retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Solo naik tajam hingga kisaran angka 300%. 

Disampaikan Kepala Dinas Tata Ruang Kota (DTRK) Kota Solo, Ahyani, kenaikan IMB ini mengikuti kenaikan harga bahan baku bangunan, yang sudah beberapa tahun ini tidak disesuaikan. Pihaknya pun optimistis, kenaikan IMB yang cukup signifikan ini tidak akan mengganggu iklim investasi.

“IMB naik karena menyesuaikan Perda baru tentang retribusi yakni Perda No 9/2011. Dalam Perda tersebut, penghitungan IMB menggunakan harga bahan baku bangunan yang berlaku saat ini,” kata Ahyani, saat ditemui Solopos.com, di ruang kerjanya, Senin (23/4/2012).

Senin, 23 April 2012

Surabaya: Pakuwon perluas proyek superblok

Superblok tidak hanya populer di Jakarta, tapi juga Surabaya. Setelah melakukan topping off superblok Kota Kasablanka di Kuningan, Jakarta Selatan, pekan lalu, PT Pakuwon Jati Tbk berencana mengembangkan proyek superbloknya di Surabaya, yakni Tunjungan City. 

Ada tiga proyek yang dibangun Pakuwon di Tunjungan City, yakni Tunjungan Plaza 5, serta tambahan satu kondominium 23 lantai dan perkantoran 19 lantai. Keseluruhan proyek menempati lahan seluas 7.000 m².

Pasokan minim, harga tanah kawasan industri naik

Wakil Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk, Indra Wijaya, berharap, bisa memasarkan kawasan industri ini pada kuartal IV tahun ini. Sedangkan pembangunannya mulai tahun depan. Hanya saja, Agung Podomoro Land belum menentukan harga jual. "Tentunya marketable dan disesuaikan dengan daerah sana," kata Indra kepada KONTAN, belum lama ini.


Konsultan properti Cushman & Wakefield mengungkapkan, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, masih area favorit untuk dibangun kawasan industri. Lebih dari 85% penjualan kawasan industri berasal dari tiga wilayah ini. Selain itu, dengan harga relatif terjangkau, kawasan industri juga banyak dikembangkan di Serang dan Cilegon.

Infrastruktur buruk membuat orang pilih tinggal di dalam kota

Agen properti, Ray White Indonesia mengaku infrastuktur di Indonesia belum memadai. Dampaknya dalam beraktivitas masyarakat terpaksa menghabiskan banyak waktu, uang dan tenaga.

Atas dasar itu, Direktur Ray White Indonesia, Sari Dewi mengatakan, ada kecenderungan sebagian masyarakat beralih tinggal di apartemen pusat kota. "Jujur belum ada infrastruktur yang memadai. Dari pada jauh-jauh mending tinggal di apartemen," katanya kepada detikFinance, Senin (23/4/2012).

Menpera Dorong Kepemilikan Rumah untuk WNA

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mendorong kepemilikan rumah bagi warga negara asing di kawasan ekonomi khusus (KEK) seperti di Batam untuk warga negara Singapura. Hal itu guna mengembangkan sektor properti Indonesia.

"Sifat dari KEK adalah kekhususan itu, sehingga kenapa tidak kita manfaatkan dalam rangka pengembangan properti," kata Djan Faridz dalam siaran pers di Jakarta, Senin (23/4/2012).

Djan Faridz: BPD jadi Penjamin Kredit MBR

“Karena sasarannya adalah masyarakat yang nonbankable jadi cara pembayarannya pun berbeda-beda untuk setiap kelompok tergantung dari penghasilan yang mereka dapatkan. Seperti pedagang kaki lima yang bisa dikatakan akan sanggup membayar KPR harian, tukang kayu dan batu secara mingguan, dan kemungkinan ada yang sanggup membayar secara bulanan”
Djan Faridz.
 
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera)  terus mengembangkan kebijakan pembiayaan KPR  lewat FLPP. Hal ini dilakukan agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat mengaksesnya dengan mudah.  Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengatakan Kemenpera saat ini tengah mematangkan konsep pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit untuk Masyarakat Nonbankable. “Lembaga penjamin kredit ini akan dibentuk khususnya untuk masyarakat yang nonbankable agar dapat mengakses kredit kepemilikan rumah murah”, ujar Djan Faridz ditengah-tengah Media Gathering bersama Forwapera yang dilaksanakan di Cipayung, Bogor (20-21/4).

Makassar: Bank Panin Salurkan KPR 1,7 Triliun

Program Super Bonanza yang ditawarkan Bank Panin Makassar memberikan dampak positif terhadap penambahan nasabah sekitar 15%, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) saat ini mencapai Rp3,7 triliun.

 Sementara untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) saat ini mencapai Rp1,7 triliun.

BUNGA KPR Murah, Minat Akan Properti Diprediksi Tinggi

Suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) tercatat paling murah sepanjang sejarah. Bahkan telah menyentuh angka 8%. Atas patokan bunga KPR ini membawa minat tinggi masyarakat dalam membeli properti. 

“Dulu suku bunga sebelum krisis, tahun 1996 mencapai 18%. Waktu krisis bahkan mencapai 40% lebih. Kini makin lama terus turun, mencapai 8%. Luar biasa sekali,” kata Direktur Ray White Indonesia, Sari Dewi, Senin (23/4/2012).

Minggu, 22 April 2012

Konsumen Lokal Kondominium Sewa Terus Meningkat

Subsektor kondominium sewa memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 3,6 bila dibandingkan dua subsektor lainnya, yakni apartemen servis dan apartemen khusus sewa. 

Minat penyewa lokal untuk menghuni kondominium sewa atau apartemen strata title yang disewakan terus meningkat. Dominasi ini terjadi sejak kuartal 4 tahun 2011 lalu dan berlanjut sampai kuartal I tahun ini.

BMT merambah KPR

Baituttamwil Tamzis memberikan layanan baru bagi pesertanya. Koperasi berbasis syariah ini mengeluarkan produk baru berupa pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan di sektor KPR, kendaraan bermotor, pendidikan, dan kesehatan.

Sejak berdiri hingga tahun lalu Tamzis tidak melayani pembiayaan konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor. Namun tahun ini koperasi syariah yang berbasis di Wonosobo tersebut memutuskan untuk menambah produk layanannya.

"Kami baru mulai membuka pembiayaan konsumtif tahun ini," kata CEO Permodalan Baituttamwil Tamzis, Saat Suharto, kepada Republika, Ahad (22/4).

Makassar: Rumah rakyat tetap mahal karena FLPP bebani pengembang

Program Fasilitas Likuitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diluncurkan pemerintah dianggap memberatkan pengembangan perumahan atau pengusaha properti.

Pasalnya, setiap pengembang harus membangun harga rumah untuk ukuran minimal tipe 36 dengan harga Rp70 juta dengan luas tanah minimal 90 meter persegi. Hal tersebut dianggap tidak seseuai dengan harga bahan bangunan dan harga lahan.

Direktur PT Primera Fortuna, Muh Suyuti Thamrin SE, pengembang perumahan Mula Rezki, menuturkan, FLPP yang diluncurkan pemerintah untuk mengkompromikan rumah untuk rakyat tidaklah begitu tepat, sebab tidak semua pengembang perumahan memiliki modal yang sama besarnya. Apalagi mengingat harga bahan bangunan, khususnya lahan terus mengalami kenaikan di setiap bulannya.

BNI Salurkan KPR Senilai Rp1,8 Triliun Dalam 3 Bulan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sudah mengucurkan kredit kepemilikan rumah (KPR) sebesar Rp 1,8 triliun selama 3 bulan pertama pada 2012. Pertumbuhan KPR tersebut didorong oleh rendahnya bunga yang rata-rata sebesar 9 persen BNI juga tengah memberikan promo bunga murah 7 persen fixed selama satu tahun. "Pertumbuhan KPR selama 3 bulan mencapai Rp 1,8 triliun. Total kredit KPR mencapai Rp 19,8 triliun," kata Direktur Konsumer dan Ritel BNI Darmadi Sutanto di, Jakarta, Kamis (5/4).

Darmadi mengatakan, BNI menyediakan beberapa program. Salah satunya adalah KPR murah karena bunganya hanya 7 persen. BNI kini memang tengah mengadakan promo suku bunga KPR 7,49 persen selama satu tahun. Padahal di tataran itu, rata-rata KPR keseluruhan bunganya berada di kisaran 9 persen.  "Tergantung programnya. Ya,  kalau bunga sekitar 7 persen ada fixed satu tahun. Kalau di rata-ratakan 9 persen," katanya.

Agung Podomoro ikut juga kembangkan kawasan industri di Karawang

PT Agung Podomoro Land Tbk terus memperluas bisnis propertinya di katagori kawasan industri. Perseroan memastikan akan mengembangkan kawasan industri di Karawang, Jawa Barat.

Pihak menajemen telah membuat perjanjian pengikatan jual beli saham dalam rangka akuisisi 55% saham di PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP) senilai Rp 216 miliar. PT Sumber Air Mas Pratama memiliki 342 hektar tanah di Karawang Barat, Jawa Barat, yang akan disiapkan untuk kawasan industri.

Presiden Direktur dan CEO Agung Podomoro Trihatma Kusuma Haliman mengatakan permintaan untuk kawasan industri di Indonesia terus meningkat. Hal ini menjadi pertimbangan perseroan untuk mengambil bagian dalam sektor yang cukup 'seksi' ini.


Djan Faridz ajukan syarat pengembang KEK harus bangun 20% untuk MBR

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) mendukung kepemilikan rumah bagi orang asing diperpanjang masa sewanya. Ia berjanji akan memperjuangkan hal ini dengan mengajukan syarat kepada para pengembang.

"Asalkan para pengembang mau membangun 20 persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah yang sama," kata Menpera Djan Faridz kepada wartawan di Bogor, Jumat (20/4/2012) malam.

Djan Faridz mengatakan, selama ini pengembang bersemangat meminta pada pemerintah agar keran kepemilikan properti untuk asing untuk dibuka. Namun, ketika diminta peran sertanya membangun hunian bagi rakyat nyatanya cukup sulit terealisasikan.

Djan Faridz: Orang Asing boleh miliki properti di Batam dengan Hak Sewa 60 tahun

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mendukung kepemilikan rumah bagi warga negara asing diperpanjang hak sewanya sampai 60 tahun.

Hak sewa rumah untuk asing ini diperuntukkan khusus di tiga kawasan ekonomi khusus (KEK), yakni Batam, Bintan, dan Karimun.

"Karena sifat dari kawasan ekonomi khusus, kenapa tidak kita manfaatkan saja kekhususan tersebut dalam rangka perkembangan properti," kata Menpera Djan Faridz kepada wartawan di Bogor, pada Jumat (20/4/2012) malam.

Menurut Djan Faridz, dengan memperlama sewa kepemilikan asing di Batam, Bintan, dan Karimun akan menjadikan tiga kawasan ini seperti "Singapura Kedua". Ia mengakui, dari ketiga kawasan tersebut, Batam akan dikembangkan lebih dulu dengan target market orang-orang Singapura.

Sabtu, 21 April 2012

UU No. 18 Th. 1999 Tentang Jasa Konstruksi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1999
TENTANG
JASA KONSTRUKSI


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. Bahwa Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur yang  merata material  dan spiritual berdasarkan Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa  jasa  konstruksi merupakan  salah  satu  kegiatan dalam bidang ekonomi,  sosial,  dan budaya  yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional;

c. bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya, yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c diperlukan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi;

Makassar: Sasaran ekspansi Agung Podomoro tahun ini

Podomoro Grup Pilih Bangun Hotel dan Landed House
PT Agung Podomoro Land Tbk, kelompok Agung Podomoro berencana melakukan ekspansi ke Makassar tahun ini. Kelompok usaha properti dari Jakarta yang merajai apartemen ini, lebih memilih membangun hotel dan landed house.

"Makassar salah satu daerah dengan pertumbuhan properti yang cukup  menjanjikan. Dari pada kami ekspansi ke luar negeri, daerah masih banyak lahan untuk digarap. Meskipun demikian, pembangunan gedung vertikal atau apartemen di Makassar belum menjanjikan. Masyarakat masih cenderung ke permukiman warga," kata Vice President Director, PT Agung Podomoro Land, Handaka Santosa.

Benyamin Ginting: Pasar Properti Bisa Terkoreksi Politik Nasional

Tahun 2013 dan 2014, pasar properti bisa terhambat oleh perpolitikan nasional.

Di tiga sampai empat bulan pertama tahun 2012 ini, industri properti nasional bisa dikatakan terbatuk-batuk. Itu, boleh dikatakan, berlawanan dengan optimistik tinggi yang bergaung di akhir tahun 2011.

Betapa tidak, berbagai riak tiada sungkan bertandang ke industri tersebut. Antara lain, dalam hal pengadaan rumah subsidi, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengajukan uji materi Pasal 22 Ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Seperti beberapa cagub lainnya HNW tolak ijinkan mal baru di Jakarta

Para calon gubernur DKI Jakarta umumnya tak setuju dengan pesatnya pembangunan pusat belanja (mal) di Ibukota. Salah satunya calon Gubernur DKI Jakarta Hidayat Nurwahid.

Politisi PKS ini menegaskan tak akan memberikan izin pembangunan mal baru di Jakarta jika ia menjadi gubernur DKI Jakarta nantinya. Menurutnya jumlah mal di Jakarta sudah begitu banyak dan harus dibatasi.

Kenyataanya memang saat ini Pemda DKI Jakarta memberlakukan moratorium pemberian izin mal baru di Jakarta hingga 31 Desember 2012. Walaupun tahun ini mal-mal baru sudah ada yang berdiri, karena sudah mengantongi izin sebelum adanya moratorium izin mal baru.

Jumat, 20 April 2012

HIdayat Nur Wahid: Menolak Kepulauan Seribu ingin dikembangkan sebagai lokalisasi pusat perjudian

Bakal calon Gubernur DKI Hidayat Nur Wahid punya keinginan wilayah Utara Jakarta khususnya kepulauan seribu bisa terangkat secara ekonomi. Ia membayangkan nantinya kepulauan seribu bakal menjadi pusat wisata sekelas Sentosa Island, Singapura.

"Tempat rekreasi di kawasan Jakarta sekarang kurang maka mereka ke Puncak, Serang Krakatau, Bandung. Singapura saja bisa mengubah Pulau Sentosa, karena masalahnya kepulauan seribu belum disiapkan. Nantinya kepulauan seribu bisa mengarah kesana," kata Hidayat saat berkunjung ke kantor detikcom, Jakarta, Jumat (20/4/2012)

Menaker berjanji gratiskan uang muka kredit rumah murah untuk buruh

Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mulai memberikan subsidi uang muka perumahan untuk pekerja dan buruh di seluruh Indonesia.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan subsidi ini segera disalurkan kepada pekerja dan telah disetujui alokasi anggaran pemberian subsidi itu oleh DPR.

"Pada tahun ini, pemerintah menyiapkan anggaran pemberian subsidi bagi pekerja buruh tersebut dan sudah disetujui DPR," kata Muhaimin dalam siaran pers, Kamis (19/4/2012).

Puncak pasar perkantoran 4 tahun lagi

Pengamat properti memprediksi pasar perkantoran di Jakarta mencapai puncaknya dalam 3-4 tahun mendatang. Pada saat itu, estimasi tingkat hunian atau okupansinya berkisar 80%-90%.

Igam Savitri, Direktur Lembaga Konsultan Properti Leads Property mengatakan hal ini disebabkan menggeliatnya perekonomian nasional dan membaiknya rating investasi Indonesia, yang mendorong berbagai perusahaan melakukan ekspansi maupun menaikkan kelas kantornya dari Grade B ke A.

Makassar: DPD REI Sosialisasikan KPR Griya Idaman Suka-suka

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (REI) Sulsel kembali mensosialisasikan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Idaman Suka-suka dengan tema "Peluang dan Strategi Pembangunan Properti di Indonesia Tahun 2012.

Sosialisasi ini melibatkan PT Agung Podomoro Land Tbk, Bank BNI, serta anggota REI Regional III, meliputi Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, NTT, dan NTB, di Grand Clarion Hotel, Rabu (18/4).

Apersi Perpanjang Penawaran KPR Komersial Bunga Khusus

Eddy Ganefo
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) memerpanjang masa berlakunya KPR (kredit pemilikan rumah) komersial dengan bunga khusus bagi konsumen. Itu dalam kerangka memasarkan 27.000 unit rumah sederhana di bawah tipe 36 m2 yang tidak lagi mendapatkan subsidi bunga KPR dari pemerintah. Ketua Umum Apersi Eddy Ganefo mengatakan hal itu di Jakarta kemarin.

Eddy mengatakan bahwa tingkat bunga KPR tersebut di angka 8,5% per tahun. Itu berarti sedikit lebih tinggi daripada KPR subsidi dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang di angka 7%-an. “Tapi, yang kami tawarkan ini lebih rendah daripada bunga KPR komersial Bank Tabungan Negara yang sekarang 9%-an,” kata Eddy.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cari Properti

Custom Search

Ir. Andreas Siregar

Konsultan Properti

Pendiri AB Property

Tenaga Pengajar pada

PANANGIAN SCHOOL OF PROPERTY

Follow Twitter @penilaipublik untuk Tips & Konsultasi Properti

Aditya Budi Setyawan

Pendiri AB Property (Partner) ✉absetyawanwassuccess@live.com

☎ 0878787 702 99

085 7755 1819 5

0852 2120 3653

021 444 300 33 (flexi)

BB : 31 789 C84

Facebook Twitter MySpace Blogger Google Talk absetyawan Y! messenger adityabsetyawan
My QR VCard

Cari