AB Property

AB Property didirikan untuk menjawab kebutuhan pasar terhadap solusi tepat dan terpadu di bidang property.


Selasa, 08 Mei 2012

Harga sewa kantor di Jakarta tertinggi se Asia-Pasifik pada kuartal I 2012

Jakarta kembali memimpin pertumbuhan sewa kantor tertinggi, dari 27 pasar perkantoran kota-kota besar se-Asia Pasifik pada kuartal I/2012.
Laporan terbaru perusahaan konsultan properti Jones Lang LaSalle menyebutkan pertumbuhan tarif sewa kantor di Jakarta pada kuartal I/2012 mencapai 7,9% dibandingkan rata-rata tarif sewa kuartal sebelumnya. Angka ini merupakan pertumbuhan tertinggi dari 27 kota-kota besar di Asia Pasifik yang disurvei.
Pasar perkantoran kedua dengan pertumbuhan sewa tertinggi yaitu Beijing, tercatat 5,3%. Dari 27 pasar perkantoran Asia Pasifik, 13 diantaranya menunjukan pertumbuhan positif pada kuartal I/2012 dibandingkan kuartal IV/2011. Kota-kota yang mengalami pertumbuhan positif itu diantaranya Chennai (2,7%), Bangalore (2,3%), Brisbane (3,6%), Perth (4,1%),  Manila (1%), dan Sydney (0,8%).
Adapun pasar sewa di tiga kota stabil yaitu di Mumbai, Delhi, dan Melbourne. Pasar sewa kantor di 11 kota yang justru mengalami penurunan. Umumnya merupakan kota-kota yang selama ini menjadi pusat bisnis di Asia Pasifik. Pasar kantor yang mengalami kontraksi yaitu  Hong Kong (-6,3%), Singapura (-5,2%), Taipei (-2,3%), dan Seoul (-1,6%).
Jane Murray, Kepala Riset Asia Pasifik Jones Lang LaSalle, mengatakan ketidakastian kondisi ekonomi global yang dipicu oleh krisis di Uni Eropa berimbas pada menurunnya permintaan tambahan kantor baru bagi perusahan-perusahaan multinasional . Meskipun kondisi ekonomi Asia Pasifik masih positif, namun mayoritas perusahaan memilih bersikap menunggu selama awal 2012.
“Pasar sewa kantor pada tahun ini juga cenderung akan menurun dibandingkan 2011,” katanya dalam riset terbaru yang diterima Bisnis, hari ini (4/5).
Todd Lauchlan, Kepala Perwakilan Jones Lang LaSalle Indonesia, mengatakan permintaan penambahan kantor baru pada tahun ini di Jakarta baik di kawasan pusat bisnis (CBD) maupaun di luar CBD tetap kuat. Kondisi ini bisa dilihat dari proyek-proyek perkantoran baru degan kualitas premium tingkat okupansinya sudah mencapai 100%. (arh)
bisnis.com

KPR Bank Syari'ah Mandiri ikuti aturan LTV 70%

Manajemen Bank Mandiri Syariah akan mengikuti aturan loan to value bank konvensional dalam hal kredit pemilikan rumah (KPR) dan kendaraan bermotor. Termasuk juga dalam hal penentuan besarnya down payment (uang muka). 
Sebagai bank syariah, Bank Mandiri Syariah tidak wajib menerapkan aturan tersebut karena itu hanya untuk bank konvensional. Namun, bank tersebut akan tetap mengikutinya.

"Yang penting equal treatment termasuk juga terkait aturan down payment tersebut. Kita juga ikut menyamakan untuk menjaga risk management," ujar Direktur Utama PT Bank Mandiri Syariah Yuslam Fauzi, di sela acara 2nd Seminar International on Islamic Finance di Bandung, Senin (7/5/2012).

Yuslam menambahkan, pihaknya pun tak aji mumpung meskipun aturan tersebut belum diterapkan untuk perbankan syariah. “Bank konvensional dibatasi uang mukanya minimal 30%, dan bank syariah tidak dikenakan aturan itu. Kami tidak melihat seperti itu," tutur Yuslam.

Yuslam melihat aturan tersebut merupakan hal positif bagi perbankan. Hal ini mendorong sistem risiko di perbankan berjalan baik agar tidak terjadi bubble di sektor konsumen.

Sekedar informasi, per 15 Maret 2012, Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Surat Edaran No.14/10/DPNP pada 15 Maret 2012, yang mengharuskan down payment (DP) minimal KPR sebesar 30% untuk tipe rumah di atas 70 m2, yang masa berlakunya efektif pada 15 Juni 2012. Aturan tersebut hanya mengatur perbankan konvensional, dan tidak untuk perbankan syariah. [tjs]


Perbankan Ramai-ramai Tawarkan KPR di Atas 15 Tahun

Setelah skema baru rumah subsidi digulirkan, baik perbankan maupun pengembang mengaku mengalami kesulitan dalam realisasinya.

Perbankan mendapat kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) karena pasokan rumah dengan skema FLPP terbatas.

Sementara itu, pengembang mengaku syarat baru KPR FLPP cukup memberatkan untuk realisasi. Syarat memberatkan tersebut adalah pembangunan rumah dengan tipe minimal 36 meter persegi dengan harga jual Rp 70 juta.

Karena ingin tetap bergelut dalam bisnis perumahan, beberapa bank tidak kehabisan ide dengan menggulirkan variasi KPR nonsubsidi. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), contohnya, mengeluarkan KPR berbunga tetap 7,49 persen fixed dua tahun, kemudian sesudahnya menggunakan suku bunga komersial hingga tenor kredit 25 tahun. Variasi ini untuk nilai kredit di atas Rp 250 juta.

Direktur Mortgage and Consumer Banking PT Bank Tabungan Negara Tbk Irman Alvian Zahiruddin, dalam sebuah kesempatan, mengatakan, BTN dikenal sebagai rajanya KPR subsidi. Kini, pihaknya berusaha membiasakan diri untuk tidak bergantung pada bisnis KPR bersubsidi.

"Mulai tahun 2008-2011, BTN menjadi rajanya KPR subsidi, tetapi tahun 2012 ini ceritanya berubah. Meski KPR nonsubsidi ada, bank tetap berusaha menjalankan program pembiayaan subsidi," ujarnya.

Sebelumnya, pengembang yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) menggulirkan KPR Griya Idaman.

Menurut Setyo Maharso, Ketua Umum DPP REI, produk ini menitikberatkan pada besaran angsuran yang dapat diserap masyarakat. Dengan tenor 20 tahun, sasaran pembiayaan ini ditujukan untuk konsumen yang membeli rumah di bawah tipe 36 meter persegi atau luas 36 dengan harga di atas Rp 70 juta sampai Rp 200 juta.

Adapun untuk uang mukanya ditetapkan sebesar 10 persen dari nilai kredit. Pada lima tahun pertama, cicilan KPR Griya Idaman ini sebesar Rp 600.000, sedangkan di tahun keenam sampai kesembilan cicilan per tahun naik 4 persen.


Penjualan Rumah Tipe 36 di Jabar Turun Drastis

Ilustrasi
Sejak Januari sampai Maret tahun ini, penjualan rumah tipe 36 di Jawa Barat mengalami penurunan darastis. Selama kwartal pertama 2012 lalu, hanya sebanyak 337 unit. Padahal pada periode yang sama tahun lalu, jumlah unit yang terjual mencapai ribuan.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jabar, Yana Mulyana mengatakan, kalau penjualan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat sedikit. Dari 337 unit yang terjual, merupakan stok lama dari para pengembang.

"Teman-teman bisa jual yang stok lama dan rumah lama. Kalau baru, harganya susah apalagi dengan harga Rp 70 juta. Tahun lalu penjualan ribuan unit. Para pengembang pusing sendiri karena tidak terserap," katanya ketika dihubungi Tribun, Senin (7/5/2012) pagi.

Penjualan rumah untuk tipe 36 di Jabar hanya mencapai 337 unit sejak Januari sampai Maret tahun ini. Penjualan paling banyak terjadi di Subang. Sedangkan daerah lainnya, seperti Cirebon dan Kabupaten Bandung Barat, tidak ada penjualan sama sekali.

"Turunnya penjualan karena disebabkan yang mendapat subsidi di tipe 36 dengan harga Rp 70 juta. Turunnya besar sekali. Kalau di Jabar, tidak mungkin harga segitu," kata Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jabar, Yana Mulyana ketika dihubungi Tribun, Senin (7/5/2012) pagi.

Dia menambahkan, sejumlah wilayah di Jabar yang tidak ada penjualan rumah tipe 36 seperti Karawang, Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat dan Cirebon

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cari Properti

Custom Search

Ir. Andreas Siregar

Konsultan Properti

Pendiri AB Property

Tenaga Pengajar pada

PANANGIAN SCHOOL OF PROPERTY

Follow Twitter @penilaipublik untuk Tips & Konsultasi Properti

Aditya Budi Setyawan

Pendiri AB Property (Partner) ✉absetyawanwassuccess@live.com

☎ 0878787 702 99

085 7755 1819 5

0852 2120 3653

021 444 300 33 (flexi)

BB : 31 789 C84

Facebook Twitter MySpace Blogger Google Talk absetyawan Y! messenger adityabsetyawan
My QR VCard

Cari