UU No. 18 Th. 1999 Tentang Jasa Konstruksi

4/21/2012 04:53:00 PM Undang-Undang No Comments

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:			a. Bahwa Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur yang  merata material  dan spiritual berdasarkan Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945;
			b. bahwa  jasa  konstruksi merupakan  salah  satu  kegiatan dalam bidang ekonomi,  sosial,  dan budaya  yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional;
			c. bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya, yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat;
			d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c diperlukan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi;

Makassar: Sasaran ekspansi Agung Podomoro tahun ini

4/21/2012 12:33:00 PM Hotel, Landed House No Comments

Podomoro Grup Pilih Bangun Hotel dan Landed House
PT Agung Podomoro Land Tbk, kelompok Agung Podomoro berencana melakukan ekspansi ke Makassar tahun ini. Kelompok usaha properti dari Jakarta yang merajai apartemen ini, lebih memilih membangun hotel dan landed house.

"Makassar salah satu daerah dengan pertumbuhan properti yang cukup  menjanjikan. Dari pada kami ekspansi ke luar negeri, daerah masih banyak lahan untuk digarap. Meskipun demikian, pembangunan gedung vertikal atau apartemen di Makassar belum menjanjikan. Masyarakat masih cenderung ke permukiman warga," kata Vice President Director, PT Agung Podomoro Land, Handaka Santosa.

Benyamin Ginting: Pasar Properti Bisa Terkoreksi Politik Nasional

4/21/2012 11:17:00 AM Pertimbangan Investasi Properti, Tip dan Trik Properti No Comments

Tahun 2013 dan 2014, pasar properti bisa terhambat oleh perpolitikan nasional.

Di tiga sampai empat bulan pertama tahun 2012 ini, industri properti nasional bisa dikatakan terbatuk-batuk. Itu, boleh dikatakan, berlawanan dengan optimistik tinggi yang bergaung di akhir tahun 2011.

Betapa tidak, berbagai riak tiada sungkan bertandang ke industri tersebut. Antara lain, dalam hal pengadaan rumah subsidi, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengajukan uji materi Pasal 22 Ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Seperti beberapa cagub lainnya HNW tolak ijinkan mal baru di Jakarta

4/21/2012 05:39:00 AM Kebijakan Pemerintah No Comments

Para calon gubernur DKI Jakarta umumnya tak setuju dengan pesatnya pembangunan pusat belanja (mal) di Ibukota. Salah satunya calon Gubernur DKI Jakarta Hidayat Nurwahid.

Politisi PKS ini menegaskan tak akan memberikan izin pembangunan mal baru di Jakarta jika ia menjadi gubernur DKI Jakarta nantinya. Menurutnya jumlah mal di Jakarta sudah begitu banyak dan harus dibatasi.

Kenyataanya memang saat ini Pemda DKI Jakarta memberlakukan moratorium pemberian izin mal baru di Jakarta hingga 31 Desember 2012. Walaupun tahun ini mal-mal baru sudah ada yang berdiri, karena sudah mengantongi izin sebelum adanya moratorium izin mal baru.