Backlog perumahan: Peluang bisnis ditengah keprihatinan

5/12/2012 07:35:00 AM Perumahan Rakyat, Rumah Murah No Comments

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 mengenai angka backlog perumahan sebanyak 13,6 juta terus menjadi acuan. Angka ini bertambah 800 ribu unit per tahunnya, dan akan terus bertambah apabila pemerintah terutama Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tidak segera menemukan solusinya.

Kemenpera sendiri menyadari kondisi ini dan merancang beragam program rumah murah untuk masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. Beberapa program yang menjadi sorotan utama adalah rumah murah bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), rumah murah seharga Rp 25 juta direktif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta program 1.000 tower rumah sejahtera susun atau rusunami.

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengatakan, pihaknya menargetkan membangun 600.000 unit rumah dengan komposisi 200.000 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), 200.000 untuk pekerja, dan 200.000 untuk non PNS bukan pekerja. Target 600.000 unit rumah itu, ia mengatakan, dapat dipenuhi dengan program rumah mana saja, seperti rumah subsidi dengan FLPP Rp 70 juta, rumah murah Rp 25 juta, atau rusun Rp 144 juta.

"Semuanya bebas, cuma kalau rumah harganya Rp 25 juta dijual Rp 125 juta, masyarakat jangan mau. Mau pakai program manapun boleh saja, asal plafonnya masuk," ungkapnya ketika ditemui wartawan di kantornya, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU PPP) per 27 Maret 2012, penyaluran FLPP menurut Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) No 14 dan 15 Tahun 2010 sebanyak 4.235 unit rumah tapak dan satu unit rumah susun. Nilai penyaluran ini sebesar Rp 150,51 miliar. Adapun penyaluran FLPP sesuai Permenpera No 04 dan 05 Tahun 2012 sebanyak 660 unit rumah tapak senilai Rp 18,37 miliar. Dengan demikian, total kredit tersalurkan sebanyak 4.896 unit rumah senilai Rp 168,89 miliar.

Tentunya, realisasi yang masih jauh dari target itu terkendala oleh sedikitnya pasokan rumah tipe 36 dengan harga Rp 70 juta, seperti yang tertuang dalam aturan FLPP baru. Dalam sebuah kesempatan, Direktur Mortgage and Consumer Banking PT Bank Tabungan Negara Tbk Irman Alvian Zahiruddin mengatakan, hingga triwulan I tahun 2012 BTN baru menyalurkan kredit FLPP sebanyak 2.500. Target BTN sendiri sebanyak 16.000 unit rumah.

"Kami kesulitan menyalurkan, karena unit yang ada saat ini tidak sesuai skema FLPP baru, seperti luasnya di bawah tipe 36 atau harga rumahnya di atas Rp 70 juta," katanya.

Kekhawatiran akan sedikitnya pasokan rumah KPR FLPP juga sempat dikemukakan oleh Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Eko Budiwiyono. Menurutnya, salah satu kendala yang akan dihadapi Bank Pembangunan Daerah (BPD) karena ikut menyalurkan FLPP adalah kurangnya pasokan rumah di lapangan. Karena itu, ia berharap, pengembang segera membangun rumah tipe 36 seperti aturan dalam FLPP.

Di sisi lain, pengembang, sebagai pembangun rumah subsidi, menyatakan saat ini tidak akan membangun rumah subsidi dengan FLPP selama aturan dalam Pasal 22 ayat 3 UU Nomor 1 tahun 2011 tentang pembatasan pembangunan rumah tipe 36 belum dicabut. Apa lacur?

Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Eddy Ganefo, sempat mengutarakan, akibat peraturan baru tersebut sebanyak 35.000 rumah di bawah tipe 36 yang terlanjur dibangun tidak terjual. Saat ini, Apersi tengah menanti putusan judicial review yang menggugat pasal 22 ayat 3 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Peluang

Di tengah hiruk pikuk upaya pemerintah membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, di sisi lain angka backlog perumahan menjadi peluang bagi para pebisnis properti untuk menggiatkan usahanya. Alvin kurniawan, Business Development PT Bangun Properti Indonesia mengatakan, salah satu peluang pasar properti Indonesia adalah sektor perumahan.

Selain berdasarkan data BPS yang memaparkan 13,6 juta masyarakat Indonesia tidak memiliki rumah, ternyata masih banyak masyarakat yang hanya menyewa atau tinggal dalam permukiman tidak layak huni.

"Kebutuhan akan rumah sangat tinggi, dari angka backlog ditambah kebutuhan rumah bertambah 800.000 unit per tahun tidak akan dipenuhi oleh pasokan yang hanya 200.000 - 300.000 unit per tahun," ujarnya.

Ia menambahkan, meski belakangan ini banyak sekali laporan pembangunan perumahan oleh para pengembang, namun rupanya masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan.

"Ke depan, peluang penjualan rumah akan terus meningkat seiring permintaan bertambah setiap tahunnya," katanya.

kompas.com

http://serbaserbiproperti-abproperty.blogspot.com/2012/05/backlog-perumahan-peluang-bisnis.html

Semarang: Triwulan I 2012 BNI Jateng & DIY kucurkan KPR Rp200 Miliar

5/12/2012 07:14:00 AM Kredit Pemilikan Rumah (KPR) No Comments

PT Bank Nasional Indonesia (BNI) wilayah Jateng dan DIY pada triwulan I/2012 berhasil menyalurkan dana pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp 200 miliar.

Agung Dharmawan, Head of Customer & Retail Banking BNI Area Semarang, mengatakan, dibanding penyaluran KPR periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 27 persen. "Yang mendorong pertumbuan tersebut, karena adanya peningkatan permintaan pasar terutama rumah kelas menengah keatas," jelasnya pada acara BNI Gelegar Expo di Semarang, kemarin. 

Diungkapkan, BNI saat ini sedang membidik segmen menangah ketas, sehingga pembiayaan kredit kepemilikan rumah kelas menengah atas yang menjadi pendorong pertumbuhan perseroan. 

Menurut Agung, BNI memang sedang memfokuskan pembiayaan KPR berharga Rp 400 juta hingga Rp 600 juta. Rumah kelas menengah atas yang dibidik BNI berada di daerah perkotaan, seperti Semarang, Yogyakarta, dan Solo. 

Pertimbangannya karena ketiga daerah tersebut memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penjualan rumah. BNI Gelegar Expo sendiri digelar untuk mendorong kepemilikan rumah di wilayah Jateng dan DIY. 

Kegiatan ini diikuti beberapa pengembang rumah kelas menengah atas, terutama yang bermitra dengan program KPR BNI griya. 

Agung menjelaskan upaya mendongkrak penyaluran KPR juga dilakukan dengan cara penurunan bunga dari 7,99 persen menjadi 6,99 persen. Selain itu, BNI juga memberikan kelongaran jangka waktu yang relatif lebih lama, yakni sampai 20 tahun. 

"Hal itu semata-mata untuk mendukung pencapain target penyaluran KPR tahun 2012 di wilayah Jateng dan DIY sebesar Rp 2 triliun," kata Agung, seraya menambahkan, pihaknya optimistis target tersebut bisa tercapai mengingat permintaan pasar rumah kelas menengah atas kedepan terus melesat.

Wakil Ketua DPD REI Jateng, Djoko Santoso, menambahkan tahun ini permintaan pasar rumah menengah ke atas terus meningkat. Kondisi itu membuat pengembang yang menyediakan rumah tapak sederhana agak surut. 

suarakarya-online.com

http://serbaserbiproperti-abproperty.blogspot.com/2012/05/semarang-triwulan-i-2012-bni-jateng-diy.html