Makassar: BCA pasang target salurkan KPR Rp289 miliar

5/02/2012 08:01:00 PM Kredit Pemilikan Rumah (KPR) No Comments

Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Utama Makassar menyalurkan kredit usaha kecil dan menengah atau small medium enterprise sebesar Rp652,9 miliar atau tumbuh 10% dibandingkan dengan total realisasi penyaluran kredit BCA tahun lalu.

Pimpinan BCA Makassar Amir Basri mengatakan pencapaian itu berarti tumbuh 10% dari total realisasi penyaluran kredit tahun lalu yang totalnya mencapai Rp589,6 miliar.

REI : Jangan samakan Indonesia dengan negara lain

5/02/2012 05:57:00 PM DP30%, Real Estate Indonesia (REI) No Comments

Aturan Loan to Value (LTV) Bank Indonesia (BI) mengenai besaran uang muka atau down payment (DP) 30 % bukan merupakan hal baru. Di beberapa negara lain, aturan LTV ini sudah diberlakukan untuk mengatur pertumbuhan properti.

Apalagi bila dibanding dengan Singapura, jelas berbeda karena mereka sudah memiliki tabungan perumahan. Jangan sampai kita mengikuti ketentuan negara lain karena ada instrumen lainnya.

-- Setyo Maharso

BNI batasi penyaluran KPA

5/02/2012 05:42:00 PM Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) No Comments

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mengaku aturan loan to value sebesar 70% untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) tipe di atas 70m2 tidak terlalu berdampak pada penyaluran KPR BNI. Kendati demikian, untuk lebih menjaga kualitas kredit BNI akan lebih berhati-hati menyalurkan KPA tipe di atas 70m2.

Direktur Konsumer dan Ritel BNI Darmadi Sutanto mengungkapkan 63% dari KPR BNI merupakan KPR/KPA untuk tipe di bawah 70m2 sementara sisanya sebesar 37% untuk tipe di atas 70m2.

PT Pos Indonesia masuk ke bisnis properti

5/02/2012 02:42:00 PM Hotel No Comments

PT Pos Indonesia melirik potensi bisnis perhotalan di Bandung, Jawa Barat. Perusahaan pelat merah ini berencana untuk membangun dua unit hotel dengan nilai investasi Rp 70 miliar. 

"Kami punya aset di 2.200 titik yang tersebar di seluruh Indonesia, di antaranya 200 titik telah diverifikasi untuk pemanfaatannya," kata Direktur Utama PT Pos, I Ketut Mardjana, usai acara BUMN Marketers di kantor pusat PT Pos Indonesia, Jakarta, Rabu (2/5).

Hiramsyah --Bakrieland : Indonesia masih jauh dari bubble property

5/02/2012 02:06:00 PM Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Properti No Comments

Kalangan pengembang properti alias developer menilai ancaman bubble properti di Indonesia ibarat jauh panggang dari api. Pasalnya, dibandingkan negara-negara lain di dunia, rasio kredit pemilikan rumah (KPR) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang paling kecil.

Presiden Direktur PT Bakrieland Development Tbk Hiramsyah S Thaib memaparkan rasio KPR Indonesia sebesar 3%. Jauh di bawah India (7%), China (12%), Thailand (18%), Korea Selatan (28%), Malaysia (29%), Singapura (31%), Taiwan (39%), Hong Kong (41%), Amerika Serikat (80%), Inggris (85%), dan Denmark (90%).

Hak-Hak Atas Tanah Menurut UU Pokok Agraria

5/02/2012 12:40:00 PM AB Property, Hukum Properti, Undang-Undang 5 Comments

Dalam Pasal 1 dan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang Undang No. 5/1960 – UUPA dikenal dengan istilah Hak Bangsa Indonesia, dimana berdasarkan Hak ini, maka konsep hukum tanah Indonesia dinyatakan bahwa pada dasarnya seluruh tanah yang ada di Indonesia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh bangsa Indonesia.

Karena keseluruhan tanah yang ada di Indonesia konsepnya merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk menghindari kekacauan dalam peruntukan dan pemilikannya, diperlukan suatu pengaturan terhadap peruntukan dan pemilikan tanah tersebut. Untuk itu lebih lanjut dalam pasal 2 juncto pasal 8 UUPA dikenal dengan Hak Menguasai Negara.

Biaya Pengurusan Sertifikat Tanah

5/02/2012 07:11:00 AM AB Property, Hukum Properti 8 Comments

Berapa sih biaya sebenarnya untuk pembuatan sertifikat tanah ??

Pertanyaan tersebut sudah sering kali kita dengar karena kebanyakan dari teman maupun sahabat saya yg mengeluh tentang biaya pembuatan sertifikat yang cenderung naik drastis.

Melalui tulisan ini, saya mencoba untuk mendeskripsikan biaya pembuatan sertifikat yang berdasarkan PP No. 13 Tahun 2010 tentang PNBP yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional.

Sebelum tahun 2002, biaya-biaya pelayanan pertanahan yang berlaku di instansi Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) termasuk biaya sertifikasi tanah, tersebar dalam berbagai Peraturan dan Keputusan Menteri. Namun sejak tahun 2002, Pemerintah menyatukan dan membaharui semua biaya-biaya pelayanan pertanahan di BPN melalui Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor : 46 / 2002.