AB Property

AB Property didirikan untuk menjawab kebutuhan pasar terhadap solusi tepat dan terpadu di bidang property.


Rabu, 30 Mei 2012

Kemenpera naikkan harga rumah murah & rusun: Pengembang sumringah, daya beli MBR makin parah

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menetapkan harga baru maksimal untuk rumah tapak dan rumah susun sederhana. Dari aturan baru ini semua harga maksimal untuk rumah tapak dan rusun (rumah susun) sederhana mengalami kenaikan harga.

Dalam keterangan tertulis kemenpera, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) No. 7 dan 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permenpera No. 4 2012 tentang pengadaan perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dengan dukungan FLPP dan tentang perubahan atas Permenpera No. 5 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan perumahan melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dengan FLPP.

Permenpera baru itu mengatur antara lain, batas maksimal harga rumah sejahtera rumah tapak:
  1. Wilayah 1 naik dari Rp 70 juta menjadi Rp 88 juta per unit, antara lain di Jawa, Sumatera dan Sulawesi kecuali Jabodetabek dengan ketentuan DP (uang muka) minimal 10%
  2. Wilayah 2 naik dari Rp 70 juta menjadi Rp 95 juta per unit, antara lain di Kalimantan, Maluku, NTB dan NTT dengan ketentuan DP minimal 10%
  3. Wilayah 3 naik dari Rp 70 juta menjadi Rp 145 juta per unit, antara lain di Papua dan Papua Barat, ketentuan minimal DP naik dari 10% menjadi 12,5%
  4. Wilayah khusus naik dari Rp 70 juta Rp 95 juta, antara lain di Jabodetabek, Batam dan Bali minimal ketentuan DP minimal 10%
"Harga rumah susun naik dari Rp 144 juta per unit menjadi Rp 216 juta per unit dengan ketentuan DP minimal 12,5% atau tetap," jelas Kemenpera dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu untuk batas maksimal KPR melalu fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah tapak, antara lain:
  1. Wilayah 1 naik dari Rp 63.000.000 menjadi Rp 79.200.000
  2. Wilayah 2 naik dari Rp 63.000.000 menjadi Rp 85.500.000
  3. Wilayah 3 naik dari Rp 63.000.000 menjadi Rp 126.875.000
  4. Wilayah khusus naik dari Rp 63.000.000 menjadi Rp 85.500.000
"Untuk rumah susun naik dari Rp 126.000.000 menjadi Rp 189.000.000," jelas Kemenpera.

Sayangnya, pemerintah masih menetapkan batas maksimal harga rumah yang tidak dikena PPN tidak berubah, untuk rumah tapak sederhana tetap Rp 70 juta per unit, rumah susun tetap Rp 144 juta per unit.

Bagi konsumen yang ingin mendapat KPR melalui FLPP, batas maksimal penghasilan tetap untuk kredit rumah tapak Rp 3,5 juta per bulan, untuk rumah susun Rp 5,5 juta per bulan.

Sementara itu batas minimal luas lantai untuk rumah tapak tak berubah 36 m2. Untuk rumah susun dalam Permenpera No. 4 dan 5 (yang lama) batas minimal luas lantai 21-36 m2 berubah menjadi 28,8 m2 sampai 36 m2. Dengan ketentuan harga per meter persegi bangunan Rp 6 juta.

Dalam Permenpera yang lama diatur rumah yang prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) belum selesai 100% tidak boleh dilakukan akad kredit KPR rumah sederhana, sementara itu dalam aturan yang baru dibolehkan dengan bersyarat:
  1. Badan hukum atau orang perseorangan yang bekerjasama dengan badan hukum menyerahkan surat izin penyambungan oleh PLN
  2. Badan jalan sekurang-kurangnya telah dilakukan pengerasan dengan pasir batu
  3. Badan saluran/drainase sekurang-kurangnya telah tergali
  4. Ada jaminan berupa dana yang ditahan atau bentuk lainnya dari badan hukum atau orang perseorang yang kerjasam dengan badan hukum sesuai dengan ketentuan bank pelaksana
  5. Surat pernyataan dari calon debitor dari kondisi rumah yang sementara belum dilengkapi sarana listrik dan prasarana jalan dan saluran lingkungan.
detik.com

Selasa, 29 Mei 2012

Pilh rumah mana? Beli baru atau bangun baru?

Keuntungan membangun rumah sendiri, Anda tidak terikat dengan pembayaran KPR pada setiap bulannya. Dengan anggaran yang Anda miliki, Anda bisa menentukan kapan jadwal pembangunan rumah dilanjutkan.
Sebuah keluarga baru akan memikirkan kebutuhan baru akan tempat tinggal. Melihat kondisi lahan saat ini semakin sulit dan mempertimbangkan sangat pentingnya tempat "berteduh", sebuah keluarga baru atau pasangan muda biasanya secara instan akan memilih rumah yang ditawarkan oleh para developer atau pengembang.
Jalan termudah semacam itu semakin kuat, apalagi dewasa ini pihak perbankan turut mendukung lewat penyediaan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) dengan suku bunga menarik dan tenor panjang. Kebanyakan dari mereka memanfaatkan fasilitas KPR karena tidak memiliki dana tunai. Dengan pembiayaan ringan ini, mereka bisa relatif lebih cepat menempati rumah baru, sembari melunasi kredit dalam jangka waktu panjang.
Namun demikian, kebutuhan memiliki hunian bagi sebagian orang lainnya membutuhkan kepuasan, kesempurnaan, serta dari sisi ekonomis lebih menghemat biaya. Karena itu, mereka lebih memilih secara perlahan membangun rumah yang sebelumnya didahului proses survei dan mencari lahan.

Selanjutnya, rumah dirancang sesuai biaya dan kreasi sendiri dengan bantuan arsitek, desainer interior, serta kontraktor. Kepuasan mereka ditandai dengan pengelolaan, pengawasan, kualitas serta hasil akhir sesuai keinginan dan kebutuhan.

Nah, bila Anda merupakan kepala keluarga baru yang masih sulit memutuskan hendak membeli atau membangun rumah baru, simak keuntungan dan kelebihan dua opsi tersebut berikut ini:

Membeli rumah baru
Keuntungan bisa Anda dapatkan dari membeli rumah baru adalah tidak perlu repot melakukan survei, mencari harga tanah sesuai anggaran, juga menilai keamanan wilayah tersebut. Belum lagi, bila Anda memilih perumahan dari pengembang besar yang biasanya telah menyiapkan beragam fasilitas dan area komersil. Hal ini tentu akan mempermudah kebutuhan rumah tangga Anda.

Membeli rumah baru dari pengembang, artinya Anda tidak terlalu pusing memikirkan anggaran karena dapat memanfaatkan KPR. Anda dengan mudah bisa menempati rumah baru meski baru membayar sepertiga dari harga rumah.

Selain itu, legalitas serta dokumen rumah lebih terjamin, karena Anda bisa meminta jaminan dari pengembang. Dana membeli rumah yang tersisa bisa Anda gunakan untuk perencanaan keuangan lainnya, misalnya investasi atau usaha wiraswasta.

Membangun rumah baru
Langkah pertama dan sangat penting ketika memutuskan membangun rumah baru adalah saat mendapatkan lahan. Perhatikan dengan benar surat-surat tanah, dan ada baiknya memeriksakan hal tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Selain itu, Anda juga wajib melakukan cek ke Dinas Tata Kota mengenai status lahan, apakah boleh dibangun sesuai keinginan Anda atau tidak.

Keuntungan membangun rumah sendiri, Anda tidak terikat dengan pembayaran KPR pada setiap bulannya. Dengan anggaran yang Anda miliki, Anda bisa menentukan kapan jadwal pembangunan rumah dilanjutkan.
Agar tidak berantakan, Anda bisa membuat blue print rumah sesuai dengan syarat IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Konsultasikan juga hal ini kepada arsitek, desainer, dan kontraktor pilihan Anda agar perencanaan rumah idaman semakin dekat untuk diwujudkan.

kompas.com
(Gambar milik Shutterstocks)

Sentul City pasarkan rumah Rp7 miliar

PT Sentul City Tbk (BKSL) meluncurkan klaster mewah terbaru yaitu Habiture Residences. Perseroan berani menawarkan hunian eksklusif ini seharga Rp 4 miliar-Rp 7 miliar.

Habiture Residence yang berlokasi di kaki Gunung Pancar, Bogor, memiliki luas areal 13,5 ha. Klaster eksklusif ini terdiri dari 105 unit.

Terdapat dua tipe pada klaster baru ini, yaitu villa dan mansion dengan luas bangunan antara 349-630 m2, dan luas tanah 500-700 m2.

"Habiture Residences ditawarkan dengan harga mulai Rp 4 miliar-Rp 7 miliar per unitnya," kata Director of Sales Sentul City, Hartan Gunadi dalam siaran pers yang dikutip, Senin (28/5/2012).

Hartan menjelaskan, Habiture menghadirkan suasana alam plus kenyamanan layaknya tinggal di sebuah mansion. Sehhingga ada dua hal yang dipadukan, alam dan eksklusifitas. Klaster eksklusif ini akan launching dalam waktu dekat.

Hartan menerangkaan, April lalu perseroan juga telah merilis klaster River View sebanyak 22 unit dengan harga Rp 4,2 miliar-Rp 6,6 miliar. River View memiliki dua tipe yaitu 338/437 m2 sampai 348/984 m2.

"River View menyajikan rumah dengan perlengkapan berkualitas tinggi. Konsumen dapat meminta disediakan private lift atau balcony yang luas di depan living room, sehingga dapat menikmati pemandangan alam yang luar biasa," tuturnya.

"Setelah serah terima, konsumen bisa langsung menghuni, karena kita sudah menyediakan seluruh perlengkapan yang kami istilahkan sebagai 'Ready To Move In'," tegas Hartan.

Tidak cuma tipe besar dan eksklusif, Sentul City juga memiliki Green Valley tahap II sebanyak 137 unit dengan tipe 53/90 m2 dengan harga mulai Rp 500 jutaan per unit.

Senin, 28 Mei 2012

Kemenpera rampungkan aturan hunian berimbang

Kementerian Perumahan Rakyat merampungkan penyusunan aturan hunian berimbang dengan perbandingan 1:2:3 antara rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana, draft aturan tersebut akan dimasukkan ke Kementerian Hukum dan HAM pekan ini.


Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera Pangihutan Marpaung mengatakan aturan yang dituangkan dalam Peraturan Menpera tersebut sebenarnya sudah selesai disusun beberapa bulan lalu tetapi kementerian menilai perlu melakukan sosialisasi terlebih dahulu.


"Aturannya kan sama seperti peraturan menteri yang lain, harus melalui Kementerian Hukum dan HAM. Kami sudah selesai membahas aturan hunian berimbang ," katanya, Senin 28 Mei 2021.
Pekan ini Permenpera hunian berimbang akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu bisa langsung diberlakukan


Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera Hazaddin Tende Sitepu mengatakan sosialisasi aturan hunian berimbang perlu dilakukan secara berjenjang dari stakeholder pusat dan stakeholder daerah.


Sosialisasi itu dilakukan sejak awal April. Pembangunan perumahan yang lebih dari 1.000 unit maka pelaksanaan hunian berimbang harus dalam satu hamparan.


"Pengembang juga harus mendahulukan membangun rumah sederhana dibandingkan membangun rumah menengah dan rumah murah, aturan ini sudah dimasukkan dalam Permenpera," katanya. (ra)

Depok: Pemda syaratkan pengembang harus punya sumur resapan bila urus IMB

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menetapkan syarat bagi pengusaha properti untuk membuat sumur resapan. Syarat tersebut wajib dilaksanakan pengembang untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Jika pengembang tidak memenuhi syarat tersebut tentu tidak akan mendapatkan IMB.
-- Zaki Mubarok

"Nantinya, sumur respan bukan hanya dibuat oleh pengembang, tetapi juga oleh warga perumahan tersebut," kata Kepala Seksi Pemeliharaan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Zaki Mubarok, di Depok, Jumat (25/5/2012).

Menurut dia, aturan baru bagi pengusaha properti tersebut akan sangat bermanfaat bagi penanganan banjir. Aturan ini akan dicantumkan dalam peraturan daerah dan dikuatkan melalui Peraturan Wali Kota mengenai perizinan.

Rencananya, Perwa tersebut akan terbit pada Juni 2012. Zaki menambahkan, pengembang diwajibkan untuk membuat sumur resapan pada satu rumah, minimal 1x1 meter, berupa sumur resapan komunal yang ditampung.

"Jika pengembang tidak memenuhi syarat tersebut tentu tidak akan mendapatkan IMB," ujarnya.

Dia mengatakan, syarat adanya sumur resapan juga berfungsi untuk mencegah terjadinya krisis air tanah. Sumur tersebut juga akan menyimpan cadangan air agar tak kekeringan saat musim kemarau.

"Manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat, agar ketika hujan tidak banjir, menjaga cadangan air, dan menjaga kesuburan tanah," jelasnya.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Depok, Zamrowi, mengatakan pemilik kos-kosan di atas 100 kamar di Kota Depok juga wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sendiri. Persyaratan ini ditetapkan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Kalau tidak ada IPAL tidak akan dikeluarkan IMB," katanya.

Dia mengatakan, kos dengan jumlah di atas 100 kamar tentunya memiliki andil yang hampir sama dengan industri dalam mencemari lingkungan. Menurut dia, saat ini sudah ada peraturan yang mewajibkan pengembang membuat kajian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) terlebih dahulu bila akan membuat perumahan lebih dari 25 hektare atau luas bangunan lebih dari 10.000 meter per segi.

Kamis, 24 Mei 2012

Medan: Makin sulit cari lahan di kota, pengembang mulai bangun di pinggiran

Kian sulitnya mencari lahan luas di perkotaan membuat beberapa perusahaan properti mulai melirik kawasan pinggirin kota untuk selanjutnya dijadikan plan master pembangunan proyek berikutnya. 

General Manager Trans Management Oscar mengungkapka, saat ini kawasan yang mulai diburu untuk proyek pembangunan berskala besar adalah kawasan Medan Helvetia dan Medan Sunggal. Oscar mengaku, bahkan kian sulitnya mencari lahan di kawasan Medan membuat pengembang mulai bergerak ke wilayah perbatasan Medan-Deliserdang.

"Sulit sepertinya mencari lahan seluas perumahan Taman Setiabudi saat ini. Untuk lahan besar kami sendiri sedang menuju ke kawasan Medan Helvetia dan Jalan Setiabudi arah Sunggal. Bahkan mulai bergerak ke wilayah perbatasan," ungkap Oscar di Medan, Selasa (15/5/2012).

Meski sulit mencari lahan, ia mengaku potensi memasarkan rumah untuk wilayah Medan masih cukup baik. Apalagi rumah-rumah seharga Rp 400 jutaan keatas, mengalami tren positif pembelian, di mana konsumen yang membeli tidak hanya untuk tempat tinggal melainkan sebagai sarana investasi.

Tol JORR 2 dibangun, harga tanah pun naik jor-joran

Indonesia Property Watch (IPW) memprediksi ada beberapa kawasan di Jabodetabek yang akan berkembang pesat terkait pembangunan proyek tol. Salah satunya proyek tol yang sedang disiapkan pemerintah adalah Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR 2).

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda mengatakan, ada beberapa kawasan yang akan berkembang harga tanahnya karena dilintasi proyek tol tersebut. Ia mencatat antaralain Pamulang, Sawangan Depok dan Cinere, di kawasan ini mulai tumbuh hunian kelas menengah atas. Sementara itu Serpong dan Tangerang justru sudah tumbuh pesat bahkan overvalue.

"Ini berlaku untuk properti kelas menengah atas, karena sangat tergantung masalah infrastruktur, itu salah satu yang meningkatan nilai tanah, misalnya adanya tol Cijago (Cinere Jagorawi) kawasan Cinere, Sawangan akan naik, sekarang saja sudah terasa, walaupun belum tinggi," katanya kepada detikFinance, selasa (22/5/2012)

Ia menambahkan kawasan lainnya seperti Pamulang juga akan terangkat sejalan realisasi pembangunan tol Cinere-Serpong. Walaupun daerah perbatasannya seperti Serpong dan Tangerang sudah lebih tumbuh pesat karena lebih dulu memiliki akses tol yang lengkap.

"Termasuk Pamulang. Sekarang Tangerang dan Serpong, kenaikan harga tanahnya sudah 50-60% per tahun termasuk Pantai Indah Kapuk naik, Cibubur juga sampai 35-40% selama 2 tahun belakangan ini," katanya.

Indonesia Property Watch juga telah melakukan survei pada tahun lalu mengenai perkembangan harga tanah di kawasan Depok dan sekitarnya. Tercatat ada kenaikan nilai tanah 17-24% pada tahun lalu.

"Dengan adanya tol bisa sampai 35% kenaikannya," katanya.

Sementara itu untuk kawasan timur yang dilewati proyek JORR 2, seperti Cibitung, menurutnya belum banyak berdampak signifikan terhadap nilai tanah. Ia beralasan kawasan tersebut lebih didominasi hunian atau perumahan kelas menengah bawah yang tak terpengaruh proyek tol.

"Kalau Cibitung dan Cikarang lebih banyak menengah bawah," katanya.

Jaringan jalan tol Lingkar Luar Jakarta 2 (JORR 2) ditargetkan selesai 2015. Tol ini menghubungkan Bandara Soekarno Hatta-Kunciran-Serpong-Cinere-Jagorawi-Cibitung-Cilincing-Tanjung Priok.

Yaitu meliputi, untuk sisi barat antaralain ruas tol Cengkareng-Kunciran sepanjang 15,2 Km investasi Rp 3,49 triliun, Kunciran-Serpong sepanjang 11,2Km investasi Rp 2,62 triliun, ruas Serpong-Cinere 10,14 Km investasi Rp 2,21 triliun, Cinere-Jagorawi sepanjang 14,6 Km investasi Rp 3,17 triliun.

Kemudian sisi timurnya ada tol Cimanggis-Cibitung sepanjang 25,4 km investasi Rp 4,5 triliun, Cibitung-Cilincing sepanjang 34,5 km dengan investasi Rp 4,22 triliun. Saat ini yang sudah selesai dibangun dan dioperasikan adalah tol Jagorawi-Cimanggis sepanjang 3,4 Km.

Rabu, 23 Mei 2012

REI Malang: Aturan uang muka beratkan konsumen bahkan bisa menghambat laju pertumbuhan properti Malang

Real Estate Indonesia (REI) menilai, peraturan Bank Indonesia yang menetapkan uang muka (DP) minimal 30 persen untuk kredit kepemilikan rumah akan memberatkan konsumen, khususnya kalangan menengah ke bawah.
"Uang muka sebesar 30 persen sangat memberatkan konsumen, bahkan bisa memperlambat laju pertumbuhan bisnis properti di daerah ini," kata Wakil Ketua REI Jawa Timur, Tri Wediyanto, di Malang, Selasa (22/5/2012).
Menurut dia, idealnya uang muka kredit kepemilikan rumah (KPR) tipe kecil itu antara 10 persen-15 persen. Jika saat ini ada kenaikan DP, kemungkinan besar akan ada penundaan pembelian rumah oleh konsumen.
Oleh karena itu, Tri melanjutkan, untuk saat ini kebijakan Bank Indonesia (BI) tersebut kurang tepat. Pasalnya, berbagai sentimen negatif telah menghambat laju pertumbuhan properti, seperti isu kenaikan BBM awal April lalu yang mengakibatkan harga bahan bangunan dan tanah.
Ia mengatakan, isu kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu berdampak cukup signifikan terhadap dunia properti. Meski tidak jadi naik, harga bangunan sudah terlanjur dinaikkan lebih dulu dan sampai saat ini belum juga diturunkan harganya.
Direktur PT Kharisma Karangploso itu mengaku, memang kebijakan DP sebesar 30 persen itu untuk rumah yang harganya di atas Rp 250 juta. Namun, hal itu bisa berimbas pada harga rumah tipe kecil (murah) akibat efek domino dari sentimen negatif tersebut. Jika kondisi ini terus berlanjut, kebutuhan rumah (backlog) di daerah ini dan di wilayah Jatim akan semakin besar, bahkan bisa menyentuh angka Rp 600.000- Rp 700.000.
Tahun ini, lanjutnya, rencana pembangunan rumah di Jatim sebanyak 25.000 unit. Saat ini, di Malang saja sudah hampir 3.000 unit telah dibangun. Dalam waktu dekat ini, juga akan dibangun 10.000 unit rumah sederhana murah serta perumahan PNS di Kota dan Kabupaten Malang sebanyak 1.100 unit.
"Pembangunan rumah murah di Madyopuro yang mencapai 10.000 unit dan rumah PNS di Malang ini mampu mengurangi kebutuhan rumah di Jatim antara 10 persen hingga 20 persen. Kami berharap kebijakan DP KPR minimal 30 persen ini juga direvisi agar masyarakat golongan menengah ke bawah mampu menjangkaunya," tegasnya.

Kaltim: Kenaikan harga properti tercatat 20%

Bumi Kalimantan menyimpan potensi sumber daya alam yang luar biasa, mulai dari minyak, batubara, sampai kelapa sawit. Tidak heran jika permintaan properti di pulau terbesar di Indonesia ini terus mekar.

Salah satu provinsi di Kalimantan yang mencatat pertumbuhan industri properti gemilang ada di Kalimantan Timur . Susianto, Ketua DPD Kalimantan Timur Persatuan Perusahaan RealEstat Indonesia (REI) menyebutkan, dampak dari pertumbuhan pasar properti itu membuat harga properti naik hingga 20% per tahun.

"Kenaikan harganya lebih tinggi dibanding daerah lain di Indonesia," ujar Susianto kepada KONTAN, Senin (21/5). Alasannya, topografi Kalimantan Timur membuat pengelolaan lahan dengan metode cut and fill lebih mahal. Selain itu, bahan bangunan juga masih langka, sehingga tidak jarang harus didatangkan dari pulau Jawa.

Susianto bilang, permintaan paling besar di Kalimantan Timur adalah untuk rumah tapak kelas menengah dengan rentang harga Rp 300 juta-Rp 600 juta per unit. Sedangkan pasokan apartemen baru 5%-10% dari seluruh pasokan hunian. Di Kalimantan Timur, apartemen baru mulai dibangun tiga tahun lalu di Balikpapan dan banyak dihuni ekspatriat.

Menurut catatan Susianto, harga rumah tapak kelas menengah ke bawah di Kalimantan Timur saat ini berkisar antara Rp 600.000-Rp 1,5 juta per meter persegi (m2). Sedangkan kelas menengah ke atas Rp 1,5 juta-Rp 2 juta per m2. "Contohnya proyek Ciputra," imbuh Susianto.

Di sisi lain, properti komersial seperti perkantoran dan ritel belum banyak berkembang di Kalimantan Timur. Padahal, banyak industri berkantor di sana. Namun perkantoran yang ada baru sebatas rumah toko (ruko). "Populasi masyarakat belum besar meskipun ketersediaan lahan berlimpah," ujar Susianto lagi.


Selasa, 22 Mei 2012

Pasar rumah seken punya harapan cerah di tahun 2012

Indonesia Property Watch melakukan survei ke beberapa agen penjualan rumah sekunder pada awal tahun ini. Hasilnya ada kenaikan penjualan rumah di pasar sekunder hingga 10-15% memasuki periode triwulan II-2012.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda mengatakan kenaikan harga rumah di pasar primer (membeli via pengembang) yang terlalu pesat bahkan over value di kawasan Jabodetabek membuat konsumen mulai jenuh. Akhirnya mereka banyak mencari rumah baru dari pasar sekunder yaitu membeli dari pembeli pertama yang sebelumnya membeli dari pengembang.

Fenomena ini terjadi di hunian kawasan Tangerang dan Serpong, bahkan termasuk wilayah lain seperti Cibubur dan Bekasi Summarecon. Menurutnya kondisi ini secara langsung telah mempengaruhi penurunan penjualan rumah di pasar primer yang dijual kalangan pengembang seperti yang disampaikan survei Bank Indonesia (BI).

"Pasar sekunder ada kenaikan, kalau sekunder itu kan tak didata BI, dari pengamataan kita ada kenaikan di beberapa agen properti, terjadi kenaikan 10-15% di pasar sekunder, dibandingkan triwulan I-2012," kata A‎li kepada detikFinance, Selasa (22/5/2012)

Ali menuturkan tren penjualan di pasar sekunder pada periode itu terjadi pada rumah kelas menengah ke atas yaitu paling murah Rp 350 juta. Pada segmen rumah ini, pergerakan harganya luar biasa bahkan di kawasan BSD, harga tanah digoreng oleh pengembang hingga Rp 8-12 juta per meter persegi.

"Misalnya di Summarecon Bekasi, penjualan rumah Rp 500 juta antre banyak, lalu ketika primernya (pengembang) naik Rp 550 juta, lalu dilepas oleh pembeli pertama, ada keuntungan Rp 50 juta. Termasuk di Cibubur bisa naik Rp 50 juta dalam seminggu, beli Rp 300 dijual Rp 350, sementara di pengembang sudah Rp 400 juta," katanya.

Ia menambahkan fenomena ini memang belum umum terjadi di kawasan yang sedang berkembang di Jabodetabek seperti Depok, Cinere, Sawangan. Kondisi ini berubah beberapa tahun ke depan sejalan berkembangnya infrastruktur di kawasan tersebut.

"Selama 2 tahun ini Tangerang dan Serpong bertumbuh, tapi kedepannya, dalam waktu dekat di bawah 3 tahun akan terjadi di Sawangan, Depok dan Cinere," katanya.

Sebelumnya Bank Indonesia (BI) dalam surveinya mencatat terjadi penurunan penjualan rumah di awal tahun khususnya triwulan I-2012. Padahal penjualan rumah selama lima triwulan berturut-turut selalu mengalami kenaikan.

"Hasil survei menunjukan terjadi penurunan penjualan secara triwulan pada semua tipe rumah terutama rumah tipe kecil. Tidak terjualnya beberapa unit hunian di bawah tipe 36 terkait UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman diduga berimbas pada penurunan penjualan rumah tipe kecil," jelas survei BI tersebut.

BI juga mencatat kenaikan harga rumah secara triwulanan (qtoq), selama periode triwulan I-2012 untuk semua tipe rumah. Kenaikan harga rumah tertinggi terjadi pada rumah tipe besar 0,90% (qtoq). Wilayah Padang mengalami kenaikan harga paling tinggi sebesar 2,17%, rumah tipe besar di wilayah ini naik 3,09%.

"Peningkatan harga yang cukup tinggi juga terjadi di wilayah Palembang, dengan kenaikan harga tertinggi terjadi pada rumah tipe besar 3,31%.

Senin, 21 Mei 2012

Eddy Ganefo Tolak Hasil Survey BI "Harga Rumah Naik"

Survei properti Bank Indonesia (BI) menggambarkan terjadi kenaikan harga rumah sepanjang satu tahun terakhir. Kenaikan tertinggi terjadi pada tipe hunian kecil di bawah 36 m2, yang mencapai 4,42%.

Namun saat dikonfirmasi, Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo tidak membenarkan hasil survei tersebut. "Tidak (ada kenaikan). Sepengetahuan saya masih stabil," katanya saat berbincang dengan detikFinance, Minggu (20/5/2012).

Ia menambahkan, mungkin saja yang terjadi ada realisasi penjualan rumah tipe kecil dengan pola kredit komersial non subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Dari Apersi ada banyak produksi. REI (Real Estate Indonesia) juga. Akhirnya tersendat karena persyaratannya ganti," paparnya.

"Jadi kita ubah pola menjadi bunga komersial khusus, bunga lebih rendah dari bunga komersial tapi diatas (bunga) FLPP. Serapannya mungkin dari sana," tambah Eddy.

Pengembang dengan spesialisasi rumah sederhana, lanjut Eddy, tidak berniat menaikan harga jual rumah. Pasalnya masyarakat level bawah memiliki kemampuan terbatas. Acuan pembeli rumah tipe kecil adalah harga yang terjangkau.

"Masyarakat itu tipe tidak masalah. Asal dapat rumah murah, yang penting harga! Dan secara teknis tidak bisa (murah) kalau lebih dari tipe 36 m2," paparnya.

"Ini kenyataan yang ada di lapangan, kami menemui langsung masyarakat. Kementerian (Perumahan Rakyat) kan nggak pernah ketemu. Sibuk saja membela diri," tegas Eddy.

Seperti dikabarkan sebelumnya, survei BI menerangkan harga rumah pada periode tahunan (yoy), untuk semua tipe naik, namun melambat dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tipe kecil 4,42%.
Kenaikan harga paling tinggi terjadi di wilayah Medan 6,39%, terutama untuk tipe besar 7,72%. Kenaikan harga juga terjadi di wilayah Makassar 6,4%, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 6,04% dengan peningkatan paling tinggi terjadi pada rumah tipe menengah 9,12%.

Pada sisi lain, terjadi penurunan penjualan secara triwulan pada semua tipe rumah, terutama rumah tipe kecil. Tidak terjualnya beberapa unit hunian di bawah tipe 36 m2 terkait UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman, diduga berimbas pada penurunan penjualan rumah tipe kecil.

BI juga mencatat kenaikan harga rumah secara triwulanan (qtoq), selama periode triwulan I-2012 untuk semua tipe rumah. Kenaikan harga rumah tertinggi terjadi pada rumah tipe besar 0,90% (qtoq). Wilayah Padang mengalami kenaikan harga paling tinggi sebesar 2,17%, rumah tipe besar di wilayah ini naik 3,09%.

"Peningkatan harga yang cukup tinggi juga terjadi di wilayah Palembang, dengan kenaikan harga tertinggi terjadi pada rumah tipe besar 3,31%," jelas laporan BI.

detik.com

Supriyadi Amir: 6 Kriteria Properti Layak Investasi

Dari sekian banyak properti yang dijual dan memberikan keuntungan, Anda yang senang berinvestasi properti tetap harus memilahnya. Hal ini karena tidak semua investasi memberikan keuntungan maksimal.

Supriyadi Amir dalam bukunya "Sukses Membeli Rumah Tanpa Modal", memberikan enam kriteria properti yang layak untuk dijadikan investasi. Keenamnya adalah cashflow harus positif, harga memberi keuntungan bagi pembeli, motivasi penjual harus jelas, lokasi dan pertumbuhan menjanjikan, kondisi bangunan baik, serta memiliki dokumen lengkap dan sah.

Cash flow positif
Anda hanya akan membeli properti apabila aset tersebut memiliki cash flow positif. Properti dengan cash flow positif ialah penghasilannya lebih tinggi daripada seluruh biaya pengeluarannya tersebut.

Harga memberi keuntungan bagi pembeli

Patokan transaksi Anda adalah dengan memastikan bahwa harga properti yang dibeli di bawah harga pasar. Dengan demikian, mengingat nilai aset menurut bank didasarkan hara pasar, properti yang Anda jadikan agunan mungkin mendapatkan pembiayaan lebih besar daripada dana yang Anda butuhkan untuk bayar properti. Ini disebut cash back. Anda jangan menggunakan uang cash back untuk tujuan konsumtif, melainkan investasikan kembali agar keuntungannya dapat digunakan untuk bayar cicilan ke bank.

Motivasi penjual harus jelas
Salah satu kunci sukses seorang investor adalah mengetahui dengan pasti motivasi penjual. Jika memang penjual sangat butuh uang, maka Anda boleh membelinya. Sebaliknya, lupakan penjual yang sekedar iseng atau masih sayang dengan propertinya. Karena sikap mereka akan menyulitkan Anda pada saat tawar menawar harga.

Lokasi dan pertumbuhan menjanjikan
Lokasi dalam investasi properti berperan sangat sentral dan vital. Namun, di samping ituu, Anda harus memperhatikan pertumbuhan lokasi tersebut.  Pertumbuhan yang positif misalnya rencana pengembangan lokasi pada beberapa tahun mendatang.

Kondisi bangunan baik
Jangan pernah meremehkan kondisi bangunan yang baik dan terawat, karena ini merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan Anda sebagai investor. Kondisi bangunan tidak terawat pasti akan mempengaruhi nilai harga pasar dan cash flow.

Dokumen lengkap dan sah

Karena mengandung resiko berkaitan soal dokumen, maka Anda harus memastikan bahwa dokumen properti yang hendak dibeli lengkap, resmi dan sah.  Agar terhindar dari penipuan, Anda. Bisa bekerja sama dengan bank. Bank otomatis akan menilai dan memeriksa kelengkapan propert dengan sangat teliti.

Kompas.com

Minggu, 20 Mei 2012

Hasil Riset Bi Tentang Kenaikan Harga Rumah

Hasil survei Bank Indonesia (BI) terhadap para pengembang properti perumahan menunjukan faktor kenaikan harga bahan bangunan pemicu dominan terus terjadinya kenaikan harga rumah.

Harga rumah terus naik setiap triwulan, meski penjualan rumah awal tahun ini sedikit mengalami penurunan.

BI mencatat kenaikan harga rumah secara triwulanan (qtoq), selama periode triwulan I-2012 untuk semua tipe rumah. Kenaikan harga rumah tertinggi terjadi pada rumah tipe besar 0,90% (qtoq). Sementara itu untuk periode tahunan (yoy) harga rumah untuk semua tipe naik namun melambat dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tipe kecil sebesar 4,42%.

"Sebagian besar responden (30,67%) mengungkapkan bahwa tekanan kenaikan harga properti residensial terutama berasal dari kenaikan harga bahan bangunan, kenaikan bahan bakar minyak (23,66%) dan serta kenaikan upah pekerja (19,50%)," jelas laporan BI tersebut seperti dikutip Minggu (20/5/2012)

BI mengungkapkan, berdasarkan hasil survei Bahan Bangunan BI pada triwulan I-2012 menunjukan kenaikan sebesar 1,4% (qtoq). Dari survei itu juga menunjukan bahwa banyak faktor yang membuat usaha mereka mengembangkan usaha properti terhambat.

"Sebagian besar responden berpendapat bahwa faktor utama yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis properti adalah kenaikan harga bahan bangunan (22,2%), tingginya suku bunga KPR (19,48%), sulitnya perizinan atau birokrasi (15,44%) dan tingginya pajak (14,63%)," jelas laporan itu.

BI juga mencatat suku bunga KPR tertinggi berada di Maluku Utara yang mencapai bunga 13,74%. Sedangkan yang terendah terjadi Yogyakarta 11,84%.

"Dana internal perusahaan tetap menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan properti residensial, sementara konsumen lebih memanfaatkan fasilitas KPR dalam transaksi pembelian rumah," tambah survei itu.

Sebagian besar konsumen atau sekitar 78,33% konsumen memilih kredit kepemilikan rumah untuk membeli rumah. Selain itu sebanyak 13,37% konsumen memilih menggunakan fasilitas pembayaran secara tunai bertahap dan sebagian kecil atau 8,3% konsumen membeli rumah dengan cara tunai keras.

Survei harga properti residensial merupakan survei tiga bulanan yang dilaksanakan sejaka triwulan I-1999. Dilakukan terhadap sampel kalangan pengembang properti di 12 kota yaitu Medan, Palembang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Manado, dan Makassar.

Wilayah Jabodetabek mulai disurvei pada triwulan I-2002, dan pada triwulan I-2004 ditambah kota Pontianak sehingga menjadi 14 kota. Total responden yang disurvei mencakup 45 pengembang utama di Jabodetabek dan Banten dan sekitar 215 pengembang di 13 kantor Bank Indonesia.

Istilah rumah kecil dalam survei ini merujuk pada rumah dengan tipe di bawah 36 m2, sedang rumah tipe menengah dalam rentang 36-70 m2 dan rumah tipe besar lebih besar dari 70 m2.

Detik.com

Jumat, 18 Mei 2012

Analisa Tim Ahli AB Property: Buka perumahan di Cirebon modalnya cuma separoh Bodetabek, untungnya lebih besar!

Pertumbuhan pasar properti khususnya di Cirebon tidak terlepas dari pertumbuhan faktor ekonomi. Kondisi siklus properti di Ciirebon pada saat ini cenderung pada posisi ground. Hal ini ditandai dengan tingkat bunga KPR yang cukup rendah, namun dukungan infrastruktur wilayah amat memadai.

Pada tahun-tahun mendatang, Cirebon juga diprediksikan akan menjadi kawasan zona Industri yang cukup besar di wilayah Jawa Barat. Hal ini ditandai dengan dibangunnya dua infrastruktur besar, yakni PLTU Cirebon dan jalan tol yang akan mengintegrasikan kota-kota industri di Pulau Jawa dengan Cirebon. Ketersediaan infrastruktur tersebut amat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini.

Pada akhir 2011, di seputaran kota Cirebon saja, kami mencatat ada lebih 40 perumahan yang dibangun baik skala kecil mau pun besar, Seperti misalnya Lobunta Residence, Banjar Wangunan, Bumi Cirebon Adipura, Villa Kecapi Mas, Mundu de Cluster, Taman Kota Ciperna, Puri Karang Wangi, Green Kedaton, Taman Pandan Wangi, Taman Sipung Permai, Graha Indah Wanacala, Griya Pesona Kalijaga, Bumi Arum Sari, The Panorama Residence, Cempaka Wangi Regensi, Sunrise Boulevard Residence, Green Tuparev Residence, Bima Regency, Griya Jadi Mulia, Mega Residence, Montana Village, Green Cosmo, dan yang cukup besar adalah Pegambiran Residence dari Grage City Group yang dibangun diatas lahan lebih dari 50 Ha.

Pertumbuhan pesat itu juga didukung dengan pembangun Cirebon Super Blok yang siap dioperasikan pada akhir 2012 atau awal 2013. Superblok ini terdiri dari perkantoran, mall, hotel dan ruko. Data yang berhasil kami kumpulkan pada Januari 2012, tenant-tenant besar yang siap masuk di superblok tersebut adalah Matahari, dan Hypermart. 

Pertumbuhan bisnis di Cirebon juga dapat dilihat dengan dibangunnya beberapa hotel besar yang dikelola oleh operator terkenal, seperti Aston, Golden Flower, Luxton, Swiss Bell Hotel, Amaris, dan lain-lain. Dari data yang berhasil kami kumpulkan hingga akhir 2011 tingkat okupansi hotel di Cirebon sekitar 71-74%.

Faktor yang amat menarik di Cirebon adalah ketersediaan lahan yang masih luas dan murah. Saat ini rata-rata harga tanah di Kota Cirebon adalah Rp150rb - Rp200rb. Sedangkan harga tanah di Kabupaten Cirebon, adalah berkisar Rp15rb - Rp 40rb per meter persegi.Sementara, harga jual perumahan di Cirebon, sama dengan harga perumahan di Bodetabek.

Pertumbuhan Cirebon yang begitu pesat, dengan didukung infrastruktur yang amat memadai, serta ketersediaan lahan yang cukup luas dan murah,  belum lagi dengan biaya hidup yang relatif lebih murah, tentu sangat menggiurkan bagi pengembang. Hal ini masih ditambah lebih murahnya biaya-biaya perijinan serta minimnya pungli di lapangan. 

Bandingkan dengan Bodetabek! Anda siap ekspansi ke Cirebon?


Ir. Herman Priyadi, CPA.


Pendapat Tim Ahli AB Property Tentang Prospek Landed House di Jabotabek

Dimuat pada Tabloid Kontan Edisi Khusus Mei 2012 "Investasi saat Booming Properti"

Kebanyakan orang Indonesia lebih suka tinggal di landed house ketimbang di apartemen

Menurut pendapat Pengamat Properti dari AB Properti Herman Priyadi, permintaan landed house terus meningkat karena orang Indonesia pada umumnya dan orang Jakarta pada khususnya masih sangat landed house minded. "Sekali pun di Jakarta banyak apartemen, kalau ada yang menjual landed house pasti ceapt laku," katanya.

Menurut Herman, orang Indoensia masih belum siap hidup di apartemen, apalagi perkerja kantoran yang rata-rata merindukan rumah yang masih memiliki halaman. Sayangnya, untuk mendapatkan hunian di Jakarta Anda harus merogok kocek yang sangat dalam.

Harga landed house di Jakarta Timur lebih murah

Menurut Herman, di kawasan Jakarta, selain di Jakarta Timur, harga landed house baru sudah sangat mahal, rata-rata Rp2 Miliar per unit. Bila Anda menginginkan harga yang miring, orang bisa melirik di kawasan Jakarta Timur seperti daerah sekitar Taman Mini atau Ceger. Harga tanah dikawasan tersebut masih ada yang di bawah Rp 1 juta per meter persegi (m2). "Di kawasan tersebut, masih ada rumah yang harganya Rp600juta sampai Rp700juta," ujar Herman.

Herman melihat, daerah Tangerang seperti Serpong dan Bintaro juga menjadi pilihan alternatif mencari rumah tinggal. Namun, karena pertumbuhan properti di kawasan ini sangat cepat, harga rumah pun semakin melangit.


Daerah Prospektif di Bogor dan Depok


Daerah prospektif dalam jangka waktu lima tahun mendatang adalah kawasan Bojong, Citayam, Cibubur, atau Cileungsi. "Sebab, akses transportasi di kawasan ini lebih banyak, ujarnya.

Perkembangan harga tanh di kawasan ini juga cukup signifikan. Bila tiga tahun lalu tanah di kawasan Cileungsi masih dihargai Rp 50.000,- per meter persegi, sekarang harganya sudah mencapai lebih dari Rp200.000,- per meter persegi.

sumber: Tabloid Kontan edisi khusus Mei 2012

selengkapnya dapa dibaca di
Hal 12 & Hal 13




Triwulan I 2012: Kredit properti meningkat 28,19%

Perbankan pada kuartal I tahun sudah menyalurkan kredit properti dengan nilai outstanding kredit mencapai Rp319,24 triliun atau tumbuh 28,19% dibandingkan dengan posisi kuartal yang sama tahun lalu, Rp249,04 triliun.
Penyaluran kredit properti itu terbagi pada tiga kelompok, yaitu untuk kredit konstruksi dengan akumulasi kredit sebesar Rp78,71 triliun, kredit real estat Rp44,20 triliun dan Kredit Pemilikan Rumah dan apartemen (KPR/KPA) senilai Rp196,32 triliun.
Hak itu terungkap dari data statistik kredit perbankan untuk sektor properti pada kuartal I/2012 yang dirilis oleh Bank Indonesia, sebagaimana dikutip dari laman situsnya, hari ini.
Nilai kredit properti yang disalurkan pada periode itu mencapai Rp17,97 triliun dibandingkan dengan posisi outstanding kredit per Desember 2011 Rp301,27 triliun.
Data bank Indonesia menunjukan skim KPR dan KPA merupakan bisnis andalan bagi perbankan dengan pertumbuhan kreditnya mencapai 33,37% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Perbankan selama tiga bulan pertama tahun ini mengucurkan KPR/KPA mencapai Rp13,69 triliun dengan posisi outstandingnya mencapai Rp196,31 triliun.
Selain itu, Bank Indonesia mencatat bank BUMN telah menyalurkan kredit properti selama kuartal I/2012 sebesar Rp5,27 triliun dengan posisi outstanding kredit Rp129,39 triliun.
Posisi outstanding kredit itu menunjukan pertumbuhan 38,16% dibandingkan dengan posisi kredit pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Bank pelat merah perinciannya telah mengucurkan kredit konstruksi dengan akumulasi kredit Rp28,08 triliun, kredit real estat sebesar Rp5,63 triliun dan KPR/KPA senilai Rp95,63 triliun.
Sementara itu, Bank swasta nasional telah menyalurkan kredit properti pada kuartal yang sama dengan dengan posisi outstanding kredit mencapai Rp149,60 triliun atau tumbuh 26,35% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Hal itu menunjukan bank swasta nasional selama kuartal I 2012 telahnya menyalurkan kredit properti Rp11,94 triliun.
Untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) telah pula menyalurkan kredit properti dengan posisi outstanding kredit mencapai Rp22,14 triliun atau naik tipis sebesar 3,16% dibandingkan dengan posisi kuartal I/2011.
Terkait dengan kredit properti ini, Bank Indonesia juga merilis ekspansi bank asing dengan posisi outstanding kredit pada Maret 2012 mencapai Rp4,42 triliun atau tumbuh 42,12% dibandingkan dengan posisi Maret 2011.
Menurut data statistik Bank Sentral, sebaran kredit properti oleh bank asing terdiri dari kredit konstruksi sebesar Rp1,54 triliun, kredit real estat Rp1,08 triliun dan KPR/KPA Rp1,78 triliun.
Sebelumnya, Directorate of Banking Research and Regulation Bank Indonesia Yunita Resmi Sari mengatakan permintaan kredit rumah atau KPR akan menurun secara temporer sebagai bentuk penyesuaian atas aturan baru BI yang mewajibkan rasi KPR 70% dari nilai jual rumah.
Aturan itu akan berlaku mulai Juni terkait dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/10/DPNP yang diterbitkan pada 15 Maret 2012, yang mengatur rasio Loan to Value (LTV) penyaluran KPR oleh bank yang dibatasi sebesar 70% dari harga jual rumah.
“Ya aturan KPR 70% itu akan berpengaruh terhadap konsumen properti. Bentuknya pembeli menunda transaksi karena harus menyiapkan uang muka yang nilainya membesar,” ujarnya, baru baru ini.(sut)

Hotel di pinggiran Jakarta Laris Manis

Pada kuartal I tahun 2012, tingkat okupansi hotel di dipinggiran Jakarta ternyata tumbuh lebih pesat ketimbang Jakarta. Hal ini sesuai dengan hasil riset dari konsultan properti Coldwell Banker.

Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, tingkat okupansi hotel di Jakarta hanya 0,45% menjadi 65,18% di kuartal satu tahun ini. Sedangkan Bodetabek mengalami penambahan 10% menjadi 76%.

"Kenaikan hunian hotel ini didongkrak oleh banyaknya permintaan kamar hotel untuk kegiatan bisnis, meeting, dan konferensi sebagai alternatif kegiatan bisnis di luar Jakarta yang cukup padat," tulis Manager Research and Consultancy Coldwell Banker Indonesia Meyriana Kesuma dalam risetnya.
Permintaan untuk hotel berbintang, masih didominasi oleh perusahaan dan pemerintahan. Sementara itu, rendahnya permintaan okupansi hotel di Jakarta disebabkan oleh perbaikan sebagian hotel berbintang 5. Sebagian bahkan melakukan pergantian operator.
Di sisi lain, tarif sewa hotel sudah mengalami kenaikan yang signifikan. Coldwell Banker mencatat, kenaikan tarif rata-rata di Jakarta sebesar 8,8% sepanjang kuartal satu, menjadi Rp 1.140.000 per malam.
Kenaikan tarif hotel paling tajam dialami oleh hotel bintang lima sebesar 13% menjadi Rp 1.700.000 per malam, selanjutnya diikuti oleh bintang 3 sebesar 7,2% menjadi Rp 720.000, dan bintang 4 sebesar 5,8% menjadi Rp 1.039.000.

Menurut Meyriana, selain karena meningkatnya permintaan, faktor lain yang ikut mendongkrak naiknya harga sewa adalah isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Peningkatan tarif sewa adalah bentuk antisipasi pihak manajemen," ujar Meyriana lagi.
kontan.co.id

Rabu, 16 Mei 2012

Triwulan I 2012: Harga rumah mewah di indonesia tertinggi se- Asia Pasifik

Harga rumah mewah di Jakarta pada kuartal 1 2012 tercatat menguat paling tinggi di kawasan Asia Pasifik. Kota lainnya, seperti Hong Kong, Bangkok, dan Kuala Lumpur menunjukkan perkembangan, kota Mumbai terlihat stabil, sementara Beijing, Shanghai, dan Singapura terlihat menurun.

Demikian paparan Jones Lang LaSalle Kuartal 1 - 2012 Asia Pacific Residential Index yang diterima Kompas.com, Rabu (16/5/2012). Paparan tersebut menunjukkan, bahwa harga rumah mewah di Jakarta naik 4,3 % dan selama 12 bulan terakhir mengalami pertumbuhan sekitar 16 %.

Todd Lauchlan, Direktur Jones Lang LaSalle Indonesia mengatakan, kuartal pertama untuk hunian mewah ini merupakan lanjutan tren selama 18 - 24 bulan pada pasar perumahan Indonesia. Kenaikan harga ini menguat, karena komitmen pengembang memenuhi permintaan, suku bunga rendah, serta tingkat kepercayaan konsumen tinggi.

Di Hong Kong, hunian mewah menunjukkan tanda-tanda stabil dengan peningkatan 1,4 %. Pemicunya adalah suku bunga rendah dan makin banyaknya pinjaman kredit dari perbankan. Sementara di Singapura, laporan pasar hunian mewah menurun 2 % setelah sebelumnya stabil selama enam kuartal berturut-turut.

Jane Murray, Kepala riset Jones Lang LaSalle Asia Pasifik mengatakan harga hunian mewah di China akan menurun dalam 12 bulan ke depan. Penurunan ini sebagai akibat kebijakan pembatasan sehingga pengembang menerapkan harga lebih rendah lewat diskon.

"Jakarta akan terus menguat karena dukungan ekonominya kuat," ujarnya.

Triwulan I 2012: Harga Kondominium Meningkat 12%

Kisaran harga jual unit kondominium atau hunian vertikal yang bisa dimiliki di kawasan non sentra bisnis Jakarta pada kuartal I/2012 meningkat 12% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.
Data dari lembaga riset properti Coldwell Banker menunjukkan rerata harga jual kondominium di kawasan non CBD mencapai Rp12, 4 juta per m2 pada kuartal I/2012, sedangkan di kawasan CBD menyentuh Rp19,17 juta. Secara total, kenaikan harga kondominium pada periode itu mencapai 10%.
Meyriana Kesuma, Manajer Riset dan Konsultasi Coldwell Banker, mengatakan kenaikan harga yang cukup signifikan tersebut mengindikasi permintaan terhadap kondominium di Jakarta masih cukup tinggi.
“Permintaan terhadap Kondominium terus mengalami peningkatan pada kuartal ini, khususnya di wilayah Non CBD yang dapat dilihat dari kenaikan harga unit yang cukup signifikan ,” ujarnya kepada Bisnis, Senin 14 Mei 2012.
Data yang sama merinci selama kuartal 1 2012, total penjualan unit kondominium mencapai 95,81% atau sekitar 2.543 unit. Proyek kondominium yang telah existing membukukan tingkat penjualan 97,5%, sementara yang masih dalam tahap konstruksi mencapai 75,85%.
Pada kuartal ini penyerapan paling tinggi terjadi di kondominium kelas middle dengan tingkat penjualan sebesar 81.2%, disusul oleh kondominium kelas middle-low; low; upper dan middle-upper dengan persentase berturut-turut  79,3%, 78%, 76,77% dan 73,9%.
Saat ini, jumlah pasokan kondominium menyentuh angka 82.448 unit, menyusul adanya pasokan baru dari The Wave, yakni Coral Tower, Gandaria Height tower B, Paragon Village, dan Regatta dengan menara keempatnya, yaitu Rio de Janeiro.
Meyriana memperkirkan selama tahun 2012 ini diperkirakan permintaan terhadap kondominium akan terus meningkat seiring dengan suku bunga KPA yang tetap atraktif dan gaya hidup konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan. Dengan demikian, tingkat penjualan dia pastikan terus tumbuh.
“Pengembang kondominium kelas menengah harus mengantisipasi tren ini dengan menyesuaikan harga di pasar dengan produk yang lebih kompetitif, sehingga kenaikan harga diikuti perbaikan kualitas produk, bukan spekulasi yang bisa merusak pasarnya,” terangnya.
Dia menambahkan kebutuhan kondominium juga sudah meningkat di pinggiran kota akibat berkurangnya lahan dan tingginya harga tanah serta sudah terbentuknya pusat kegiatan bisnis di beberapa titik di pusat kota.(msb)


Triwulan I 2012: Harga tanah industri melesat hingga lebih 12%

Bank Indonesia (BI) melalui surveinya mencatat kenaikan harga jual lahan untuk kawasan industri selama triwulan I-2012. BI mengungkapkan ada kenaikan 12,5% harga lahan industri di Jakarta, Bogor, Bekasi dan Karawang (Jabobeka).

"Tingginya permintaan telah mendorong harga jual lahan industri yang meningkat 12,5% (qtoq) menjadi Rp 1,44 juta per meter persegi," kata BI dalam laporannya seperti dikutip, Selasa (14/5/2012)

BI mengungkapkan pada triwulan I-2012 lahan industri di jabobeka bertambah 66 hektar yang disumbang dari kawasan Delta Silicon Phase 3 Extention Cikarang. Sementara itu penjualan lahan industri yang terjadi pada periode yang sama sebesar 134 hektar. Telah terjadi peningkatan penjualan lahan industri pada triwulan I-2012 dari 73,24% menjadi 24,55%.

"Salah satu yang mendorong penjualan adalah ekspansi yang dilakukan oleh pabrik otomotif, suku cadang dan farmasi yang ada di Cikarang," jelas laporan itu.

Sementara itu lahan industri di Banten mengalami penjualan sebesar 3,32% menjadi 74,52%, terjadi kenaikan harga jual sebesar 3,46% menjadi Rp 877.297 per meter persegi.

detik.com

Didera banyak tentangan: Bank Indonesia & BAPEPAM-LK terus tetapkan aturan DP30% efektif 15 Juni

Walau secara bertubi-tubi didesak untuk menunda pelaksanaan aturan baru mengenai uang muka (down payment, DP) kredit properti dan kendaraan bermotor, Bank Indonesia dan Bapepam-LK sebagai regulator yang menelurkan kebijakan itu bergeming dan tetap akan menjalankannya. Dua pejabat yang mewakili BI dan Bapepam LK, yakni  Direktur Eksekutif Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, Mulya Siregar,  dan Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam LK, Mulabasa Hutabarat, menegaskan hal itu di Jakarta, Selasa (15/5).

“Jangan dianggap aturan baru ini dimaksudkan untuk mengerem bisnis pembiayaan dan kendaraan bermotor. Kalau mau tumbuh, terus saja tumbuh, tidak masalah. Tetapi kita siapkan aturan untuk mengantisipasi risikonya,” kata Mulya Siregar.

Menurut Mulya, aturan baru mengenai DP tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kehati-hatian bank dalam memberikan KPR dan KKB. “Ketentuan ini akan menjadi screening mechanism bagi pembeli yang potensial. Dengan uang muka yang lebih tinggi, bank akan memperoleh calon debitur yang benar-benar membutuhkan dan mampu, sehingga diharapkan NPL akan lebih baik dan mengurangi risiko kredit yang akan dihadapi bank,” kata Mulya.

Hal yang sama disampaikan Mulabasa. Bapepam-LK, selaku regulator yang mengatur dan mengawasi lembaga pembiayaan, menurut dia,  tidak akan mengubah ketentuan yang sudah ada dan ditetapkan terkait pengkajian ketentuan DP tersebut.

"Sebelum kita membuat ketentuan ini, kita melakukan survei dengan menggunakan ketentuan DP mulai dari 10 persen hingga di atas 20 persen," kata dia,  Kalaupun hal ini direspons negatif oleh dunia usaha, menrurut dia, Bapepam-LK tidak akan melakukan rencana revisi. "Bapepam-LK sendiri tetap akan memantau bagaimana efektifitas dari ketentuan ini setelah tiga bulan pertama," tutur dia.
   
Mulabasa menegaskan bahwa salah satu latar belakang dibuatnya aturan mengenai DP tersebut adalah adanya persaingan tidak sehat dalam penetapan uang muka atau saling menurunkan uang muka antar perusahaan pembiayaan. Maka dengan adanya aturan DP, disediakan filter kepada perusahaan pembiayaan dalam menjaring konsumen.

Seperti sudah diberitakan oleh Jaringnews.com sebelumnya, aturan baru mengenai DP yang rencananya akan berlaku 15 Juni ini, telah mendatangkan suara keras untuk menunda pelaksanaannya dari berbagai sektor usaha yang terimbas.  Organisasi pengusaha properti, Real Estat Indonesia (REI), misalnya, hari ini secara resmi mengirimkan surat untuk meminta penunadan kebijakan itu kepada BI.

Sekretaris Umum GAIKINDO, Juwono Andrianto juga telah menyuarakan hal serupa. GAIKINDO meminta agar aturan baru itu ditunda pelaksanaannya serta pemberlakukan kenaikan DP tersebut dilakukan secara bertahap. GAIKINDO bahkan telah memberikan warning akan adanya pengurangan tenaga kerja bila aturan itu diberlakukan, sehubungan dengan akan turunnya penjualan kendaraan roda empat.

Suara yang meminta penundaan juga datang dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) melalui ketuanya, Gunadi Shinduwinata dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) melalui ketuanya, Wiwie Kurnia.

jaringnews.com

Selasa, 15 Mei 2012

Triwulan I 2012: Harga Hunian naik di 14 Kota

Harga properti hunian di 14 kota besar di Indonesia tercatat naik di triwulan pertama tahun 2012 ini. Kenaikan tersebut terjadi dalam perbandingan dengan triwulan sebelumnya, ataupun dengan triwulan I tahun 2011. Hal tersebut dijelaskan dalam Survei Properti Residensial Triwulan I Tahun 2012 yang dipublikasikan hari ini oleh Bank Indonesia. 

Indeks Harga Properti Residensial dari Bank Indonesia menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,82% bila triwulan I tahun 2012 dibandingkan dengan triwulan terakhir tahun 2011.

Sementara, bila triwulan I 2012 dibandingkan dengan triwulan I tahun 2011, ada kenaikan sebesar 3,59%.

Sebagian besar responden survei, yakni 30,67%, berpendapat bahwa penyebab kenaikan harga itu adalah kenaikan harga bangunan.

Dan dari 14 kota tersebut, kenaikan harga terbesar terjadi di Kota Padang.

Untuk triwulan I tahun 2012, kenaikan harga tertinggi terjadi pada rumah tipe besar. Indeks Harga Properti Residensial itu  menunjukkan bahwa di triwulan I 2012, ada kenaikan 0,90% daripada di kuartal terakhir tahun 2011.

Selanjutnya, responden survei mengatakan adanya sejumlah faktor yang menghambat bisnis properti.

Itu adalah kenaikan harga bahan bangunan, tingginya suku bunga KPR (kredit pemilikan rumah), sulitnya birokrasi perizinan, dan pajak yang tinggi.

jaringnews.com

REI Resmi Meminta Bank Indonesia Tunda Aturan DP Pembelian Properti

Handaka Santosa, Ketua Umum REI.
Organisasi pengusaha properti di Indonesia, Real Estate Indonesia (REI) secara resmi hari ini mengirimkan surat kepada Bank Indonesia untuk meminta penundaan pelaksanaan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia yang menetapkan DP minimal 30 persen untuk kredit kepemilikan rumah tipe di atas 70 meter persegi.

"REI hari ini sudah mengirimkan surat kepada BI. Kami meminta agar aturan mengenai DP 30 persen ditunda dan tidak diterapkan Juni ini,"  kata Ketua Umum REI, Handaka Santosa, ketika berbicara pada  seminar dengan tema Masa Depan Industri Perbankan, Multifinance, Otomotif dan Real Estate Pasca Penetapan Pembatasan Uang Muka Kredit,  yang diselenggarakan Bisnis Indonesia dan Infobank di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, hari ini (15/5).

"Saya  heran kenapa BI demikian khawatir akan adanya bubble di sektor properti padahal NPL (Non Performing Loan) belum mengkhawatirkan. Kami meminta agar SE itu baru diterapkan kalau NPL sudah mengkhawatirkan," tambah dia.

Handaka mengutip data Bank Dunia yang mengatakan jumlah kelas menengah Indonesia tahun ini akan bertambah 7 juta orang. Mereka tentu membutuhkan rumah. Menurut Handaka, aturan DP yang baru tersebut memberatkan mereka yang akan membeli rumah pertama.

Di sisi lain, Handaka juga menyebutkan adanya aturan baru itu akan mempengaruhi investasi dan bisnis properti. Menurut prakiraan dia, pertumbuhan properti bisa turun 10 persen oleh kebijakan baru itu dan efek dominonya akan bekerja secara linier kepada bisnis-bisnis lain yang terkait.

Itu sebabnya Handaka meminta BI agar berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan karena dampaknya sangat besar. Ia mengatakan pihak REI tidak diajak bicara ketika merumuskan kebijakan ini.

Handaka tidak melihat ada alasan yang mengkhawatirkan sehingga DP 30 persen itu segera harus diterapkan. "Potensi pasar sedang tumbuh dan sangat kuat," kata dia.

Handaka berharap BI berbesar hati menunda aturan baru tersebut. Selain itu ia juga berharap agar kenaikan DP yang dimaksudkan dilakukan secara bertahap, tidak langsung naik dari 20 persen ke 30 persen.

Minggu, 13 Mei 2012

REI Jatim: Menpera tak pro pengembang

Entah kebablasan atau memang ada maksud tertentu, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) terkait  pembangunan rumah sejahtera tapak beberapa waktu terakhir dianggap tidak menguntungkan para pengembang, khususnya RealEstate Indonesia (REI). Berikut petikan wawancara wartawan Surabaya Post, Sekar Arum C Murti dan Reny Catur Agustin dengan Ketua DPD REI Jawa Timur, Ir. Erlangga Satriagung. 


Sejauh ini bagaimana perkembangan perumahan dan permukiman di wilayah Jawa Timur?

RealEstate Indonesia Jawa Timur telah membangun sebanyak 16.300 rumah sederhana atau yang kini dikenal dengan rumah sejahtera tapak (RST) selama tahun 2011. Realisasi itu melebihi target yang telah ditetapkan yakni 15.000 unit dan tingkat realisasi REI di Jatim merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain.


Faktor apa saja yang menjadi penghambat pengembangan perumahan dan permukiman di Jawa Timur?

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Kemenpera beberapa waktu terakhir ini sangat mempersulit para pengembang. Misalnya, ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman yang harus berukuran 36 meter persegi. Selain itu juga kenaikan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta rencana program penggunaan listrik tenaga surya.


Dalam UU 1/2011 dijelaskan bahwa ukuran minimal rumah adalah tipe 36. Oleh sebab itu, subsidi pembiayaan hanya boleh diberikan pada konsumen yang membeli rumah tipe 36 dan kalau ada yang membeli rumah di bawah tipe tersebut, maka mereka tidak mendapat subsidi dari pemerintah bagaimana pendapat anda?

Ini tentu sangat ironis, Bayangkan saja, orang yang mampu membeli rumah tipe 36 berhak mendapat subsidi, sementara orang yang hanya mampu membeli rumah di bawah tipe 36 justru tidak boleh mendapat subsidi.
Mengapa ironis, karena kondisi di lapangan memperlihatkan, mayoritas masyarakat baru mampu membeli rumah dengan ukuran di bawah 36 meter persegi masih tinggi. Artinya, bila luas rumah diharuskan bertipe 36, harga rumah akan semakin mahal. Saat ini, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga sudah cukup senang memiliki rumah bertipe 22. Buat mereka, yang penting memiliki rumah dulu, selanjutnya rumah tersebut akan dikembangtumbuhkan sesuai kemampuan finansial nantinya.

Akibat regulasi tersebut, penjualan rumah dengan fasilitas kredit bersubsidi langsung merosot drastis. Parahnya, puluhan ribu rumah tipe di bawah 36 yang ready stock tak bisa dijual lantaran harus memakai Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dengan suku bunga komersial.


Terkait kenaikan retribusi IMB, di Surabaya saja tahun ini akan nada kenaikan 166 persen, dari Harga Satuan Bangunan (HSBg) retribusi IMB sebesar Rp 9.000 meter persegi menjadi Rp 24.000, bagaimana pendapat anda?

Pada dasarnya kenaikan IMB ini punya tujuan positif, salah satunya untuk mengerem laju pertumbuhan properti yang ada di Surabaya. Namun jangan se-ekstrem itu, harusnya pemerintah kota menaikkan retribusi tersebut secara bertahap jadi para pelaku usaha yang berkecimpung di dalamnya tidak kaget dalam mengatur neraca keuangan perusahaan.

Bisnis properti itu merupakan gabungan dari beberapa bidang usaha di dalamnya, sejauh ini apabila IMB naik maka 140 bidang usaha terpaksa harus menggigit jari melihat kebijakan yang tidak pro kepada mereka.
Dengan turunnya transaksi ekonomi di dalamnya niscaya pasti akan merembet kepada tenaga kerja yang harus dipangkas untuk menstabilkan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut. Harusnya kenaikan retribusi bisa dilakukan secara bertahap namun sejauh ini Pemerintah Kota hanya mengobral janjinya semata yang tak berujung manis kepada kami para pengembang.
  
Bagaimana dengan rencana program penggunaan listrik tenaga surya yang ditetapkan Kemenpera?
REI Jatim keberatan dengan rencana program penggunaan listrik tenaga surya yang diitetapkan Kemenpera. REI menilai besaran investasi yang harus disiapkan untuk menjalankan program itu masih memberatkan bagi pengembang.

Kebijakan untuk menggunakan teknologi tenaga surya, baru bisa diterapkan jika ada teknologi yang bisa mengatur penggunaan listrik tenaga surya dan PLN sekaligus secara otomatis.

Saat ini negara yang menerapkan penggunaan listrik tenaga surya adalah Jepang, di mana pemilik rumah bisa menggunakan tenaga surya atau listrik pemerintah.


Apa imbas dari kebijakan-kebijakan tersebut?

Imbas diberlakukan peraturan tersebut adalah realisasi penjualan rumah menjadi menurun dari backlog (kekurangan kebutuhan rumah) perumahan di Jatim sebesar 500.000 unit hanya terealisasi 300.000 unit saja. Dari data BTN terbaru Maret 2012 menunjukkan realisasi perumahan merosot sangat tajam, 30 persen dari target KPR sebesar 9.000 unit, yaitu hanya terealisasi sebesar 3.000 unit. Padahal realisasi KPR tahun sebelumnya adalah 8.900 unit. Hal itu membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan yang di buat pemerintah justru menyengsarakan para pengembang.


Langkah apa yang akan dilakukan REI untuk menanggulangi permasalahan ini? 

Guna menyikapi program Kemenpera itu REI Jatim telah menyampaikan keberatan melalui  Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI.  REI berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan itu dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Terjadi salah penerapan (mal-adapted) akut pada kebijakan perumahan saat ini, sehingga ancaman backlog  baik di Jawa Timur ataupun secara nasional diperkirakan akan makin memburuk bila pemerintah tidak tegas menyikapi ini semua.

Sabtu, 12 Mei 2012

Backlog perumahan: Peluang bisnis ditengah keprihatinan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 mengenai angka backlog perumahan sebanyak 13,6 juta terus menjadi acuan. Angka ini bertambah 800 ribu unit per tahunnya, dan akan terus bertambah apabila pemerintah terutama Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tidak segera menemukan solusinya.

Kemenpera sendiri menyadari kondisi ini dan merancang beragam program rumah murah untuk masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. Beberapa program yang menjadi sorotan utama adalah rumah murah bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), rumah murah seharga Rp 25 juta direktif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta program 1.000 tower rumah sejahtera susun atau rusunami.

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengatakan, pihaknya menargetkan membangun 600.000 unit rumah dengan komposisi 200.000 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), 200.000 untuk pekerja, dan 200.000 untuk non PNS bukan pekerja. Target 600.000 unit rumah itu, ia mengatakan, dapat dipenuhi dengan program rumah mana saja, seperti rumah subsidi dengan FLPP Rp 70 juta, rumah murah Rp 25 juta, atau rusun Rp 144 juta.

"Semuanya bebas, cuma kalau rumah harganya Rp 25 juta dijual Rp 125 juta, masyarakat jangan mau. Mau pakai program manapun boleh saja, asal plafonnya masuk," ungkapnya ketika ditemui wartawan di kantornya, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU PPP) per 27 Maret 2012, penyaluran FLPP menurut Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) No 14 dan 15 Tahun 2010 sebanyak 4.235 unit rumah tapak dan satu unit rumah susun. Nilai penyaluran ini sebesar Rp 150,51 miliar. Adapun penyaluran FLPP sesuai Permenpera No 04 dan 05 Tahun 2012 sebanyak 660 unit rumah tapak senilai Rp 18,37 miliar. Dengan demikian, total kredit tersalurkan sebanyak 4.896 unit rumah senilai Rp 168,89 miliar.

Tentunya, realisasi yang masih jauh dari target itu terkendala oleh sedikitnya pasokan rumah tipe 36 dengan harga Rp 70 juta, seperti yang tertuang dalam aturan FLPP baru. Dalam sebuah kesempatan, Direktur Mortgage and Consumer Banking PT Bank Tabungan Negara Tbk Irman Alvian Zahiruddin mengatakan, hingga triwulan I tahun 2012 BTN baru menyalurkan kredit FLPP sebanyak 2.500. Target BTN sendiri sebanyak 16.000 unit rumah.

"Kami kesulitan menyalurkan, karena unit yang ada saat ini tidak sesuai skema FLPP baru, seperti luasnya di bawah tipe 36 atau harga rumahnya di atas Rp 70 juta," katanya.

Kekhawatiran akan sedikitnya pasokan rumah KPR FLPP juga sempat dikemukakan oleh Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Eko Budiwiyono. Menurutnya, salah satu kendala yang akan dihadapi Bank Pembangunan Daerah (BPD) karena ikut menyalurkan FLPP adalah kurangnya pasokan rumah di lapangan. Karena itu, ia berharap, pengembang segera membangun rumah tipe 36 seperti aturan dalam FLPP.
Di sisi lain, pengembang, sebagai pembangun rumah subsidi, menyatakan saat ini tidak akan membangun rumah subsidi dengan FLPP selama aturan dalam Pasal 22 ayat 3 UU Nomor 1 tahun 2011 tentang pembatasan pembangunan rumah tipe 36 belum dicabut. Apa lacur?
Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Eddy Ganefo, sempat mengutarakan, akibat peraturan baru tersebut sebanyak 35.000 rumah di bawah tipe 36 yang terlanjur dibangun tidak terjual. Saat ini, Apersi tengah menanti putusan judicial review yang menggugat pasal 22 ayat 3 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Peluang
Di tengah hiruk pikuk upaya pemerintah membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, di sisi lain angka backlog perumahan menjadi peluang bagi para pebisnis properti untuk menggiatkan usahanya. Alvin kurniawan, Business Development PT Bangun Properti Indonesia mengatakan, salah satu peluang pasar properti Indonesia adalah sektor perumahan.

Selain berdasarkan data BPS yang memaparkan 13,6 juta masyarakat Indonesia tidak memiliki rumah, ternyata masih banyak masyarakat yang hanya menyewa atau tinggal dalam permukiman tidak layak huni.

"Kebutuhan akan rumah sangat tinggi, dari angka backlog ditambah kebutuhan rumah bertambah 800.000 unit per tahun tidak akan dipenuhi oleh pasokan yang hanya 200.000 - 300.000 unit per tahun," ujarnya.

Ia menambahkan, meski belakangan ini banyak sekali laporan pembangunan perumahan oleh para pengembang, namun rupanya masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan.

"Ke depan, peluang penjualan rumah akan terus meningkat seiring permintaan bertambah setiap tahunnya," katanya.

kompas.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cari Properti

Custom Search

Ir. Andreas Siregar

Konsultan Properti

Pendiri AB Property

Tenaga Pengajar pada

PANANGIAN SCHOOL OF PROPERTY

Follow Twitter @penilaipublik untuk Tips & Konsultasi Properti

Aditya Budi Setyawan

Pendiri AB Property (Partner) ✉absetyawanwassuccess@live.com

☎ 0878787 702 99

085 7755 1819 5

0852 2120 3653

021 444 300 33 (flexi)

BB : 31 789 C84

Facebook Twitter MySpace Blogger Google Talk absetyawan Y! messenger adityabsetyawan
My QR VCard

Cari