INILAH.COM, Pekanbaru - Kepastian kenaikan harga bahan bakar
minyak awal April ini disinyalir akan menstimulasi peningkatan harga
material bangunan secara menyeluruh hingga 20 persen.
Upaya pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat melalui pembangunan rumah bersubsidi terancam berhenti. Akibatnya, tetapan plafon rumah bersubsidi yang ada diambang Rp63 juta nyaris tak bisa dipertahankan.
Upaya pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat melalui pembangunan rumah bersubsidi terancam berhenti. Akibatnya, tetapan plafon rumah bersubsidi yang ada diambang Rp63 juta nyaris tak bisa dipertahankan.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan Indonesia (DPD Apersi), Wilayah Riau Zalmesi Pradius menyebutkan, secara nasional Apersi telah menyatakan ketidaksanggupan anggota asosiasi ini untuk membangun rumah bersubsidi. Keputusan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dalam membatasi plafon Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di angka Rp63 juta juga dinilai tidak sinkron dengan rencana kenaikan harga BBM.
“APERSI telah mengambil sikap dengan menolak sistem baru FLPP. Developer tidak akan mampu membangun rumah bersubsidi dengan ketentuan minimal tipe 36 hanya dengan harga jual Rp70 juta. Secara bisnis, ini tidak wajar,” ungkap Zalmesi.
Dikatakan, jika dengan harga BBM dan harga bahan bangunan saat ini saja kemampuan developer mengembangkan rumah bersubsidi sudah terbatas. Sehingga kenaikan harga BBM justru membuatnya lebih tidak mungkin lagi. Bisa dibayangkan kerugian pengembang jika tetap terus berspekulasi dalam proyek rumah bersubsidi.
“Makanya, APERSI secara tegas meminta Kemenpera untuk kembali melakukan peninjauan UU Nomor 22 Ayat 1 yang mengatur masalah ini. Jika rumah bersubsidi terus digalakkan, maka kebijakan FLPP, terutama batas plafon kredit mesti dikembalikan ke bentuk awal,” lanjut dia.
Kekhawatiran serupa juga diungkapkan Pengurus DPD Asosiasi Real Estat Indonesia (REI) Riau. Analisa pengembangan perumahan bersubsidi dinilai tidak memberikan keuntungan bagi developer, dan bahkan terdapat potensi kerugian besar. Namun, pembangunan dari standar FLPP tetap bisa diselenggarakan dengan adanya bantuan pemerintah dalam berbagai aspek.
“Masalah perpajakan, pengurusan perizinan, biaya-biaya administrasi dan semua masalah lain juga harus ditanggulangi pemerintah. Untuk plafon seperti itu, developer mesti berupaya keras mencari lahan dengan harga maksimal Rpp50 ribu per meter. Hal ini tidaklah mudah,” ungkap Ketua DPD REI Riau H Rifa Yendi.
Jika tidak, lanjut dia, terdapat kemungkinan kerugian yang akan diderita developer. Andai masalah ini tetap berlangsung, bisa dipastikan tak banyak developer yang akan berperan dan ikut serta untuk membangun rumah bersubsidi.
Sementara itu Sekretaris Umum DPD REI Riau Delisis Hasanto ikut menganalisa berbagai permasalahan yang muncul. Tolak ukur rumah bersubsidi yang tak dapat disamakan dengan kenaikan harga BBM juga mempersulit pembangunannya secara masal.
“Kalaupun developer tetap membangun rumah bersubsidi, mereka hanya akan menyediakan rumah dengan spesifikasi standar dan kesiapan 70 persen. Pertanyaannya, apakah masyarakat bisa menerima rumah seperti ini?” ungkap Delisis.
Kendati demikian, pembangunan rumah non subsidi tidak akan terganggu jika bertolak dari sisi developer. Hanya saja kenaikan harga BBM yang berdampak terhadap peningkatan harga material bangunan dipastikan membuat harga properti melambung drastis antara 13 persen hingga 18 persen.
absetyawan 
adityabsetyawan
0 komentar:
Posting Komentar