Hak-Hak Atas Tanah Menurut UU Pokok Agraria

5/02/2012 12:40:00 PM AB Property, Hukum Properti, Undang-Undang 5 Comments

Dalam Pasal 1 dan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang Undang No. 5/1960 – UUPA dikenal dengan istilah Hak Bangsa Indonesia, dimana berdasarkan Hak ini, maka konsep hukum tanah Indonesia dinyatakan bahwa pada dasarnya seluruh tanah yang ada di Indonesia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh bangsa Indonesia.

Karena keseluruhan tanah yang ada di Indonesia konsepnya merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk menghindari kekacauan dalam peruntukan dan pemilikannya, diperlukan suatu pengaturan terhadap peruntukan dan pemilikan tanah tersebut. Untuk itu lebih lanjut dalam pasal 2 juncto pasal 8 UUPA dikenal dengan Hak Menguasai Negara.

Hak Menguasai Negara adalah hak yang dimiliki oleh Negara untuk melakukan pengaturan tanah yang merupakan Karunia dari Tuhan Yang Maha Esa baik dalam peruntukan maupun kepemilikan terhadap tanah di Indonesia.

Dengan pengaturan yang dilakukan oleh Negara diharapkan cita-cita Undang Undang Dasar pasal 33 ayat 3 dapat tercapai, yaitu; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dalam Hak Bangsa Indonesia, terdapat hak yang diberi kewenangan khusus, yaitu Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hak Ulayat pada dasarnya hampir sama dengan Hak Bangsa Indonesia, karena Hak Ulayat adalah milik semua anggota masyarakat hokum adat setempat. Kepala adat berhak dalam melakukan pengaturan penggunaan maupun pengelolaan tanah atas Hak Ulayat. Hak Ulayat ini sebagaimana telah dipertegas dalam ketentuan pasal 3 juncto pasal 5 UUPA.

Kembali kepada Hak Menguasai Negara, maka konsekuensinya mengakibatkan seluruh tanah yang belum ada kepemilikannya (kecuali tanah ulayat sebagaimana dijelaskan sebelumnya), adalah dikuasai oleh Negara. Sehingga jika ada seorang warga Negara Indonesia hendak memiliki atau mempergunakan sebuah lahan tanah, maka warga tersebut hanya dapat dinyatakan sebagai pemilik jika sudah mengajukan permohonan hak atas tanah. Atau, jika orang ini sudah menempati lahan tanah tersebut selama lebih dari 30 tahun, maka dapat mengajukan permohonan pengakuan hak.

Dari Hak Menguasai Negara yang dimiliki, Negara memberikan berbagai jenis hak atas tanah, yang terdiri dari:

1. Hak Individual bersifat Perdata, yang dibagi lagi;

1.a. Hak Primer, yaitu;

1.a.i. Hak Milik
1.a.ii. Hak Guna Bangunan
1.a.iii. Hak Guna Usaha
1.a.iv. Hak Pakai

1.b. Hak Sekunder (derivatif), yaitu;

1.b.i. Hak sekunder yang ditumpangkan diatas hak lain yang memiliki derajat lebih tinggi
1.b.ii. Hak sewa di atas tanah Hak Milik/HGB/HGU/Hak pengelolaan atas tanah Negara
1.b.iii. Hak sewa atas tanah pertanian
1.b.iv. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan
1.b.v. Hak usaha bagi hasil
1.b.vi. Hak Numpang Karang
1.b.vii. Hak Jaminan atas tanah, yang terdiri dari; gadai dan hak tanggungan

2. Hak Pengelolaan

3. Tanah Wakaf

inclaw-hukum.com 

http://serbaserbiproperti-abproperty.blogspot.com/2012/05/hak-hak-atas-tanah-menurut-uu-pokok.html