Kementerian Perumahan Rakyat
(Kemenpera) kembali menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga untuk
mensukseskan program pembangunan rumah murah untuk masyarakat Indonesia. Kali
ini, Kemenpera menjalin kerjasama dengan Kementerian ESDM dan BPN untuk membantu
meringankan beban masyarakat khususnya dalam dukungan penyediaan pemasangan listrik, pengeboran air tanah, gas
rumah tangga serta sertifikasi hak atas tanah untuk masyarakat miskin.
Penandatanganan perjanjian kerjasama
tersebut dilaksanakan secara langsung oleh Menpera Djan Faridz dengan Menteri
ESDM Jero Wacik dan Kepala BPN Joyo Winoto serta disaksikan secara langsung
oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Kantor Kemenko
Perekonomian, Jakarta, Senin (30/4) sore.
Menpera Djan Faridz mengungkapkan,
pihak Kemenpera ke depan akan terus mengajak seluruh pemangku kepentingan baik
di lingkungan lembaga pemerintah maupun swasta untuk mensukseskan program rumah
murah untuk masyarakat ini. “Kali ini kami mengajak Kementerian ESDM dalam
rangka mendukung penyediaan pemasangan
listrik, pengeboran beban air tanah, gas rumah tangga dan BPN untuk sertifikasi tanah untuk
masyarakat berpenghasilan rendah,”
ujar Menpera Djan Faridz kepada sejumlah wartawan.
Menurut Djan Faridz, program perumahan
rakyat yang ditargetkan oleh Kemenpera dalam pelaksanaan program ini adalah
sekitar 600.000 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 200.000 rumah untuk PNS,
200.000 rumah pekerja dan 200.000 rumah untuk mereka yang non pns dan non
pekerja.
Lebih lanjut, Menpera Djan Faridz
mengungkapkan, dirinya berharap kerjasama ini bukan sekedar penandatanganan
perjanjian kesepakatan bersama saja tapi juga harus segera ditindaklanjuti
dalam bentuk perjanjian kerjasama operasional. Dengan demikian, program ini
dapat segera terealisasi sehingga dapat dirasakan secara langsung oleh
masyarakat miskin di seluruh Indonesia,” harapnya.
Terkait dengan rencana pemasangan
solar cell untuk rumah murah, Menpera Djan Faridz menyatakan Kemenpera akan
segera mengirimkan jumlah kebutuhan rumah yang dapat dipasangi alat hemat
energi tersebut. Rencananya solar cell yang merupakan bantuan dari Kementerian
ESDM tersebut akan di pasang di perumahan masyarakat yang berada di daerah
perbatasan, pesisir serta daerah yang belum terjangkau aliran listrik dari PLN.
“Pemasangan solar cell ini nantinya
dilaksanakan di daerah perbatasan, pesisir serta daerah yang belum terjangkau
aliran listrik dari PLN. Setidaknya ada sekitar 25.000 hingga 50.000 rumah
murah dan satu rumah ada enam titik pemasangan lampu hemat energi maksimal 10 watt tiap titiknya,” terangnya.
Sementara itu, Menko
Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, pihaknya sangat mendukung kerjasama
Kemenpera, Kementerian ESDM dan BPN dalam program perumahan ini. Sebab,
kerjasama tersebut akan menyelesaikan persoalan mendasar yang menjadi kebutuhan
dasar masyarakat yakni bagaimana mereka bisa memiliki rumah yang layak huni.
“Kebutuhan rumah terus meningkat dan dibutuhkan oleh
masyarakat. Oleh karena itu, kerjasama ini sangatlah penting dimana Kemenpera
dapat membangun rumah, ESDM menyediakan listrik dan sertifikat dari BPN. Dan ke
depan CSR dari perusahaan-perusahaan besar juga harus dilasurkan untuk membantu
masyarakat yang ingin memiliki rumah,” tandasnya.
Menteri ESDM Jero Wacik mengungkapkan,
Kementerian ESDM siap memberikan dukungan terhadap program perumahan yang
dilaksanakan oleh Kemenpera. Pasalnya, sejak pertama kali menjabat sebagai
Menpera, Djan Faridz selalu aktif meminta bantuan ESDM dalam penyediaan listrik,
air tanah dan gas untuk rumah murah. Jero Wacik juga menjamin bahwa
Deputinya serta PLN siap mempermudah pemasangan listrik untuk rumah murah
tersebut. Apalagi dengan rumah murah
tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Jero Wacik menjelaskan,
pemerintah akan terus berupaya membantu masyarakat agar bisa sejahtera. Namun
demikian, diperlukan kerja keras dan bukti nyata di lapangan agar masyarakat
dapat mengetahui apa yang telah dikerjakan pemerintah selama ini.
“Kalau bisa dikerjakan cepat jangan
lama-lama dan kalau bisa dipermudah mengapa harus dipersulit. Saya juga
langsung bilang yes untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Kepala BPN
Joyo Winoto. Menurutnya, adanya sertifikasi hak atas tanah akan meningkatkan
kesejahteraan dan menjamin kepastian hukum atas tanah masyarakat dari
pemerintah. Oleh karena itu, dirinya telah memerintahkan Sekretaris BPN agar
bisa segera berkoordinasi dengan Sesmenpera terkait pelaksanaan opersionalisasi
kebijakan ini di lapangan.
“Kami akan laksanakan secepatnya
tindak lanjut dari perjanjian kerjasama ini. Saya harap pada hari Selasa pekan
depan PKO ini bisa disepakati sehingga bisa segera dilaksanakan di lapangan,”
tandasnya.
kemenpera.go.id
http://serbaserbiproperti-abproperty.blogspot.com/2012/05/kemenpera-gandeng-kementrian-esdm-bpn.html
0 komentar:
Posting Komentar