Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Setyo Maharso mengatakan,
kebijakan Bank Indonesia (BI) mengeluarkan aturan kenaikan uang muka
(DP) 30 % untuk kredit pemilikan rumah tidak tepat. Pasalnya, rasio
kredit macet atau non performing loan (NPL) bukan dari kredit pemilikan
rumah, melainkan dari rumah yang diagunkan.
Bisa di cek ke bank, kalau kredit macet itu bukan KPR, tapi dari kredit multiguna.
-- Setyo Maharso.
"Bisa di cek ke bank, kalau kredit macet
itu bukan KPR, tapi dari kredit multiguna," kata Setyo kepada wartawan
di kantornya, Jakarta, Selasa (10/4/2012).
Setyo mengatakan,
kredit macet ini berasal dari orang yang hendak membuka usaha tapi
menggunakan rumahnya untuk agunan. Namun, karena memakai rumah sebagai
agunan, maka tercatat sebagai kredit perumahan.
"Kesannya kredit rumah yang macet itu tinggi, padahal tidak seperti itu. NPL sekarang masih di bawah 2%," ujarnya.
Selain itu, aturan kenaikan uang muka atau loan to value (LTV)
juga tidak tepat karena mengatur tipe rumah minimal 70 meter persegi.
Menurutnya, BI harusnya melakukan pembatasan pada harga jualnya. Belum
lagi, kata Setyo, konsumen rumah minimal 70 meter persegi jarang yang
membeli menggunakan pembiayaan dengan KPR dan KPA.
"Kebanyakan mereka itu membeli dengan tunai bertahap. Jadi, aturan LTV ini enggak berpengaruh buat mereka," katanya.
Seperti
diberitakan sebelumnya, kebijakan BI ini dikeluarkan lantaran rasio
kredit macet atau non-performing loan (NPL) untuk Kredit Pemilikan Rumah
(KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) tumbuh lebih tinggi dari
kredit lainnya. Peraturan yang akan diberlakukan mulai 15 Juni 2012
mendatang itu dilakukan karena BI melihat pertumbuhan kredit konsumtif
KPR mencapai sekitar 33 %. Angka itu lebih besar dibandingkan
pertumbuhan kredit keseluruhan yang hanya sebesar 24% - 25%
absetyawan 
adityabsetyawan
0 komentar:
Posting Komentar