DPR Desak Pemerintah Bangun Rusun di Kawasan Segitiga Emas

4/14/2012 04:12:00 PM Rusunami, Rusunawa No Comments

Adanya kasus rumah susun sewa (rusunawa) yang terbengkalai di kawasan pinggiran kota seperti rusun Marunda Jakarta Utara membuat gerah kalangan DPR. Rumah susun yang lokasinya pinggiran Jakarta juga bisa menimbulkan kemacetan dan membuat tata kota Jakarta semakin buruk.

Kalangan DPR mendorong pemerintah mengkonsentrasikan pembangunan rumah susun di tengah kota seperti kawasan segitigas emas mencakup Kuningan, Sudirman dan Thamrin. Meskipun membangun rusunawa atau rusunami di pusat kota akan terbentur dengan ketersedian dan tingginya harga tanah.

"Kita ingin rumah susun tidak di pinggiran, pemerintah harus mampu bangun di wilayah segitiga emas, Thamrin," kata Wakil Ketua Komisi V DPR-RI Mulyadi, di acara Sosialisasi Tingkat Nasional UU Rusun di Hotel Sahid Jakarta, Kamis, (12/4/12).

Pembangunan rumah susun di tengah kota diharapkan bisa mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta karena kebanyakan orang yang bekerja di Jakarta kebanyakan berdomisili di luar kota Jakarta, seperti Bekasi, Tangerang, dan Depok.

"Banyak orang kerja di Jakarta tinggal di Bekasi, transportasi umum tidak memadai, mereka pakai kendaraan sendiri. Kalau ada rusun di kota, jadi mereka nggak perlu jauh-jauh dari Bekasi," imbuhnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak mengungkapkan pembangunan rusun ini akan dikonsentrasikan kepada struktur pembangunan dan lokasi rumah susun.

"Sekarang ini bagaimana menstrukturkan rusun itu ada dimana, itu konsentrasinya. Lalu dibuat Efisiensi transportasi, angkutan umum yang baik dan dikelola dengan sumber daya air yang baik juga," ungkap Hermanto.

Rancangan Undang-undang Rumah Susun (RUU Rusun) telah disahkan di DPR pada 18 Oktober 2011 menjadi undang-undang (UU). Beberapa rencana insentif pembangunan rusun bakal terealisasi dengan adanya UU tersebut meski harus menunggu aturan teknis di bawahnya.

Detik.com

http://serbaserbiproperti-abproperty.blogspot.com/2012/04/dpr-desak-pemerintah-bangun-rusun-di.html