"...perizinannya juga kurang jelas. Waktu itu pernah ada satu rusun sudah dipancang oleh Wapres (JK) tapi bulan depannya disegel. Lalu soal retribusi, masih soal perizinan juga retribusi ini 50%. Tapi faktanya untuk itu butuh rekomendasi. Rekomendasi juga butuh uang,"Pangihutan.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan pemerintah harus segera
menyelesaikan program rumah susun (rusun) 1.000 tower yang pernah ia
gagas.
Baik Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang mewakili pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah,khususnya Pemkot DKI Jakarta, harus saling kerjasama agar program ini terwujud.
Segala masalah yang dihadapi jangan dijadikan alasan rendahnya realisasi pembangunan rusun. "Tugas pemerintah dong untuk menyelesaikan. Tidak mengeluh," kata JK di kantor pusat PMI, Jakarta, Jumat (13/4/2012).
Deputi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat Pangihutan Marpaung kemarin pernah menerangkan, baru 138 rusun yang terbangun dari target 1.000 tower.
Pangihutan mengaku, banyak kendala yang dihadapi, mulai dari regulasi pemerintah daerah hingga minat kalangan pengembang. "Pertama, zonasi itu nggak jelas di mana. DKI mereka membuat zonasi dari Barat ke Timur sudah dilengkapi KLB (Koefisien Lantai Bangunan), KLB-nya masih rendah," paparnya.
"Lalu perizinannya juga kurang jelas. Waktu itu pernah ada satu rusun sudah dipancang oleh Wapres (JK) tapi bulan depannya disegel. Lalu soal retribusi, masih soal perizinan juga retribusi ini 50%. Tapi faktanya untuk itu butuh rekomendasi. Rekomendasi juga butuh uang," papar Pangihutan.
Detik.com
http://serbaserbiproperti-abproperty.blogspot.com/2012/04/jk-sindir-pemerintah-banyak-mengeluh.html
absetyawan 
adityabsetyawan
0 komentar:
Posting Komentar