Menurut Faisal, untuk mengatasi masalah perumahan dan permukiman yang layak dan merata bagi rakyat, bukan dengan langkah menggusur lantas dipindahkan ke lokasi rusunawa yang baru, tanpa memperhitungkan letak geografisnya.
"Sekarang ini banyak rumah masyarakat yang digusur dan tanahnya dibeli kemudian mereka dipindahkan ke lokasi rusunawa yang harus mereka sewa padahal gajinya pas-pasan. Belum lagi beban biaya listrik, air, dan lainnya yang harus dibayar," kata Faisal saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta (28/3/2012).
Lebih lanjut, Faisal yang juga Ekonom UI ini menegaskan pembangunan rusunawa tidak memperhitungkan letak geografis. "Rusunawa yang dibangun letaknya itu jauh dari tempat mereka bekerja. Ini otomatis menambah beban baru bagi masyarakat tersebut," ujarnya.
Selain itu, menurut Faisal, rusunawa pun mengurangi kekayaan rakyat. "Yang tadinya mereka tinggal dengan hak milik, sekarang mereka hanya tinggal dengan status sewa pula," tukasnya.
Belum lagi bangunan rusunawa itu sendiri yang banyak yang mubazir, bak apartemen mewah, padahal menggunakan kredit subsidi dari pemerintah juga.
"Jangan membuat rakyat makin sengsara. Rusunawa hanya menambah biaya hidup, harus segera punya skim tersendiri," pungkas Faisal.
Faisal juga menegaskan, dalam pembangunan rusunawa, rakyat yang merupakan pemilik tanah lama, harus memiliki paling tidak 30 persen saham pada aset publik yang dibangun pada kawasan tersebut, seperti dari lahan parkir dan pusat perbelanjaan.
(rhs)
absetyawan 
adityabsetyawan
0 komentar:
Posting Komentar