Izin Susah, Perkembangan Properti Tersendat

11/02/2011 01:01:00 AM Kendala Realisasi, Peraturan Perumahan, Perlindungan Konsumen No Comments

Proyek pembangunan Cluster Eternity di BSD City,
Tangerang Selatan, Banten, Selasa (22/2/2011).

TANGERANG, KOMPAS.com - Meski memiliki potensi untuk berkembang, bisnis properti di Tangerang Selatan mengalami banyak hambatan. Hambatan utama bagi para pengembang ini menyangkut masalah perizinan, infrastruktur, dan kemacetan lalu lintas.

Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Provinsi Banten Nurul Yaqin mengatakan, ketidakpastian hukum soal perizinan masih menjadi keluhan utama para pelaku usaha properti di Kota Tangsel. Selain pemberian izin yang berbelit-belit, adanya biaya "siluman" membuat proses pembuatan izin tersendat.

"Banyaknya biaya tak terduga pada saat menginvestasikan modalnya di Tangsel. Ini akan menghambat investor yang datang," katanya, Selasa (1/11/2011).

Nurul berharap pemerintah Kota Tangsel bersikap transparan dalam menetapkan biaya perizinan. Para pengembang merasa selama ini tidak pernah ada sosialisasi maupun keterbukaan terkait besarnya biaya pengurusan perizinan. "Paling tidak, pengusaha diberikan informasi dan dipublikasikan melalui media tentang biaya perizinan terbaru," katanya.

Tidak transparannya biaya perizinan ini, kata Nurul, dapat berakibat munculnya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, pelaku usaha rentan dimanfaatkan birokrat hingga proses perizinan dipersulit dengan berbagai alasan. Untuk itu, Nurul menekankan perlunya sinergi yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dengan pemerintah setempat.

Selain proses perizinan, infrastruktur dan kemacetan lalu lintas di Kota Tangsel pun harus segera dibenahi karena keduanya merupakan faktor penting dalam pengembangan usaha.

Sebelumnya, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangsel telah mengalokasikan dana sebesar Rp 106 miliar untuk memperbaiki infrastruktur. Rinciannya Rp 76 miliar untuk pembangunan atau peningkatan jalan dan jembatan dengan 123 pekerjaan. Adapun Rp 30 miliar lainnya digunakan untuk penanganan drainase, normalisasi kali, dan penanggulangan banjir dengan 100 pekerjaan.

Keseluruhan dana tersebut berasal dari APBD tahun 2011. Dari alokasi Rp 76 miliar, Pemkot Tangsel akan mempergunakannya untuk memperbaiki 57,15 kilometer jalan kota dan jalan poros serta pemeliharaan sejumlah jembatan.