Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengajukan anggaran renovasi
500.000 rumah (bedah rumah) untuk tahun depan kepada Menteri Keuangan
Agus Martowardojo. Proyek tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 3,5
triliun.
"Yang saya bicarakan nomor satu mengenai anggaran pembangunan untuk bedah rumah bagi rakyat miskin yang tersebar di seluruh Indonesia. Tahun depan, saya minta 500 ribu rumah dengan anggaran tahun depan Rp 7 juta tiap rumah," kata Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan wahidin Raya, Jakarta, Rabu (11/4/2012).
"Yang saya bicarakan nomor satu mengenai anggaran pembangunan untuk bedah rumah bagi rakyat miskin yang tersebar di seluruh Indonesia. Tahun depan, saya minta 500 ribu rumah dengan anggaran tahun depan Rp 7 juta tiap rumah," kata Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan wahidin Raya, Jakarta, Rabu (11/4/2012).
Untuk tahun ini, lanjut Djan, sebanyak 250 ribu rumah akan direnovasi dengan anggaran perbaikan Rp 6 juta per rumah atau menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun. Sedangkan pada tahun lalu, sebanyak 60 ribu rumah dengan anggaran perbaikan sebesar Rp 5 juta per rumah telah direnovasi.
"Karena itu program unggulan dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dan sesuai dengan perintah bapak presiden," jelasnya.
Menurut Djan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo memberikan tanggapan positif terhadap permintaan tersebut. "Pak Agus mendukung beliau minta diprioritaskan untuk rumah rakyat miskin karena rumah rakyat miskin itu indikator kemiskinan di Indonesia itu ada 14 poin. Kalau rumah itu kita bedah kita bisa selesaikan 8 poin dari 14," paparnya.
Djan menyatakan untuk evaluasi program tersebut pada tahun lalu, telah dilaksanakan hingga 100% di 33 provinsi. "Selesai semua, tersebar di seluruh Indonesia. Kalau tahun ini kita fokus. Kita bedah rumah di 33 kabupaten di 33 provinsi. Kita fokus ke satu kabupaten. Di luar untuk nelayan dan desa-desa tertinggal yang disesuaikan dengan kementrian PDT (pembangunan daerah tertinggal)," pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar