Pengembang daerah menyuarakan penolakan mereka akan program FLPP
terbaru bentukan Menpera Djan Faridz. Aturan batas minimal tipe 36m2
seharga Rp 70 juta tak masuk hitungan bisnis, selain masih banyak
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membutuhkan rumah tanpa peduli
luas bangunan.
Ketua DPD REI Sumatera Selatan, yang juga koordinator regional I (Sumatera), Moerod, mengatakan FLPP format Djan Faridz menyulitkan. Pengembang tidak dapat merealisasikan rumah tipe 36m2 seharga Rp 70 juta.
Ketua DPD REI Sumatera Selatan, yang juga koordinator regional I (Sumatera), Moerod, mengatakan FLPP format Djan Faridz menyulitkan. Pengembang tidak dapat merealisasikan rumah tipe 36m2 seharga Rp 70 juta.
"FLPP ini tidak jalan. Meski sejak berlakunya 1 Maret, BTN berjalan, jumlah sedikit sekali. Teman-teman banyak masalah. Utamanya pada ketentuan harga Rp 70 juta. Itu sulit. Rata-rata kita diatas Rp 80 juta," kata Moerod di sela-sela acara ulang tahun REI ke-40 di Manado, Sabtu (31/3/2012).
Masyarakat di wilayah Sumatera tidak mau rumah dengan spesifikasi standar, misal tanpa plafon dan lantai hanya plester. "Memang ada Rp 70 juta, tapi spek-nya standar. Kalau pakai yang ideal harga Rp 80 juta," tuturnya.
Stok rumah wilayah Sumetera Selatan sendiri hingga Maret baru mencatat 90 unit akad kredit, dari 1.800 unit yang tersedia. Wilayah lain saya pikir juga diatas Rp 80 juta. "Ini ironis, FLPP tidak berjalan," tuturnya.
Ketua DPD REI Jawa Barat, Yana Mulyana juga mengeluhkan FLPP terbaru pemerintah. Tanah di Jawa Barat sudah relatif mahal, hingga ketentuan baru Djan Faridz seperti jauh panggang dari api.
"Kami mensuplai 40% kebutuhan rumah nasional. Dengan FLPP baru ini, Jawa Barat tidak mungkin jalan. Kriteria masyarakat adalah layak," ucap Yana yang juga koordinator regional II REI.
Jabar pada khususnya, sudah ada 4.000 unit rumah dibawah tipe 36m2 ready stock. Rumah-rumah ini terbengkalai karena tidak dapat dieksekusi dengan aturan FLPP terbaru.
"Ini tidak bisa di KPR-kan. Rumah sudah banyak SP3K bank. Konsumen mau tidak merubah DP dan angsurannya? Ini tidak ada keadilan. Kebutuhan MBR untuk FLPP adalah tipe 21m2, malah dapat rumah komersil," tegasnya.
Masyarakat Jabar tak peduli luasan rumah. Yang penting mereka memiliki rumah dulu. Saat ekonomi membaik tentu pemilik rumah berpikir untuk merenovasi bangunan atau memperluasnya.
"Di Jabar yang penting punya dulu. Karakter Jawa Barat beli tipe 27m2 terus direnovasi," paparnya.
Koordinator regional III REI, Raymon Arfandy tak mau kalah. Ia mengkritik kebijakan FLPP terbaru ini, pasalnya stok tipe 36 m2 hampir tidak ada khususnya pada wilayah Sulawesi Selatan.
"FLPP sangat pesimis akan berlangsung maksimal. Stok tipe-tipe ini hampir tak ada. Realisasi FLPP hingga kini hanya 10 unit, padahal statement pemerintah serapan per tahun harus 219 ribu rumah," kata Raymon, yang juga menjabat Ketua DPD REI Sumsel.
Aturan kredit rumah murah pun, rawan spekulasi. Batasan harga Rp 70 juta bisa menjadi ajang kongkalikong konsumen dengan pengembang. "Bilang saja, rumahnya Rp 70 juta padahal harga Rp 90 juta. Sama saja kita diajarkan kongkalikong. Mengakui harga rumah dibuat lebih murah," tuturnya.
"FLPP kan pakai dana APBN. Salah saja sedikit menggunakan, masuk ranah korupsi. Apalagi keadaan di lapangan masyarakat masih butuh tipe 21m2 atau 36m2," paparnya.
Djan Faridz memang ngotot rumah dengan ukuran tipe 36 lebih sehat daripada rumah yang dibangun di bawah tipe tersebut. Pengembang tak boleh lagi bangun rumah tipe 21.
Luas ukuran rumah 36 meter persegi yang ditetapkan oleh pemerintah sudah sangat minimal untuk standar rumah Internasional. "Rumah dengan luas minimal 36 meter persegi atau tipe 36 itu lebih sehat, lebih berakhlak memenuhi persyaratan agama dan pencahayaan dan ruang gerak yang cukup bagi penghuninya," kata Djan beberapa waktu lalu.
(wep/dru)
Detik.com
absetyawan 
adityabsetyawan
0 komentar:
Posting Komentar