Awas, Ada Proyek Perumahan di Bekasi Berizin Palsu

7/16/2013 03:59:00 PM Pengusaha Nakal, Peraturan Pemerintah No Comments

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menemukan adanya proyek perumahan di wilayah ini  yang dikerjakan dengan izin palsu.

"Puluhan bangunan itu ada yang berupa rumah kantor serta hunian warga," ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Kamis (11/7/2013.

Menurutnya,  bangunan itu terdapat di Perumahan Green Vilage Telukpucung, Kecamatan Bekasi Utara.

"Pemilik bangunan itu memegang izin palsu yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi."

Rahmat menyebutkan  izin palsu itu diketahui pada tanda tangan yang tertera di Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Tanda tangannya bukan dilakukan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Reny Hendrawati, tapi dipalsukan oleh oknum."

Di dalam surat perizinan itu tertulis sarana komersil yang dibangun PT Surya Mitratama Persada  sebanyak 45 unit rumah tipe 57,  24 unit tipe 74, dan 5 unit rumah tipe 90, serta 1 unit rumah kantor.

Surat izin itu berkop BPPT, dengan Nomor: 503/074//I-B/BPPT.I/079/2013 tertanggal 09 Mei 2013.

"Saya minta agar tim inspektorat mengusut tuntas temuan ini dengan memanggil pihak pengelola perumahan untuk mengetahui prosedur yang ditempuh,"  tegas Walikota Bekasi.

Rahmat juga memerintahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk segera menyegel seluruh bangunan bermasalah itu bila pihak pengelola mangkir dari panggilan. "Hingga kini kita masih selidiki, siapa oknum yang bermain dalam proyek ini." (Antara)

 http://www.bisnis.com/awas-ada-proyek-perumahan-di-bekasi-berizin-palsu

Wilayah Jakarta Barat Rawan Penggelapan Pajak Properti

4/06/2012 12:19:00 PM Pajak Property, Pengusaha Nakal, Undang-Undang No Comments

Transaksi properti rawan terjadinya penggelapan pajak. Penggelapan pajak pada transaksi properti dilakukan dengan cara under reporting basis pajak dan melalui kerjasama antar penjual dan pembeli.

Dari hasil penelitian disertasi doktor bidang ekonomi Heru Nurwanta, SPsi, MSi, terungkap sebesar 78,4% dari 13.421 data laporan pembayaran pajak di Jakarta Barat terindikasi terjadi penggelapan pajak.

"Besaran penggelapan pajak berkisar 41,3% dari basis pajak," ungkap Heru saat ujian terbuka Program Doktor bidang ekonomi di Auditorium BRI, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Yogyakarta, Kamis (5/4/2012).

Anda Berhak Menuntut Pengembang!

3/09/2012 08:35:00 PM Hukum Properti, Pengusaha Nakal, Tip dan Trik Properti, Undang-Undang No Comments

Ilustrasi

Pengamat hukum properti, Erwin Kallo, menilai, kendala yang kerap muncul dan dihadapi pembeli rumah adalah lambannya proses pengurusan sertifikat hak milik lahan dan balik nama sertifikat properti.
Ada dua hal yang memicu lambannya proses pemecahan sertifikat tanah. Pertama, ulah nakal pengembang yang menjaminkan sertifikat induk ke bank sebagai modal investasi sehingga sertifikat (hak guna bangunan (HGB) sulit dipecah ke sertifikat hak milik (SHM) penghuni.

Sebagian Pengusaha Properti di Tangerang Selatan Mangkir Bayar Pajak

12/21/2011 10:27:00 PM Pengusaha Nakal, Peraturan Perumahan, Undang-Undang No Comments

"Jika dihitung, pajak properti sangat tidak wajar jika kita melihat semakin tumbuhnya perumahan-perumahan mewah di sana," ungkap Kepala Kanwil Pajak Banten.

TANGSEL--MICOM: Pendapatan pajak dari sektor properti kota Tangerang Selatan dinilai masih sangat minim. 

Minimnya pendapatan, justru terjadi bersamaan dengan semakin pesatnya pertumbuhan roda kehidupan bisnis properti di daerah hasil pemekaran kabupaten Tangerang tersebut.