AB Property

AB Property didirikan untuk menjawab kebutuhan pasar terhadap solusi tepat dan terpadu di bidang property.


Tampilkan postingan dengan label FLPP. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label FLPP. Tampilkan semua postingan

Kamis, 12 Desember 2013

Kemenpera Targetkan Bangun Rumah Murah 250.000 Unit

Pemerintah menargetkan dapat membangun rumah murah bersubsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebanyak 250.000 unit pada 2014 atau  naik dua kali lipat dari tahun ini yang ditargetkan 121.000 unit.
 
Hingga Desember 2013, penyerapan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) belum mencapai 100%. Diharapkan pada 2014 mendatang penyerapan MBR akan lebih besar dibandingkan tahun ini.
 
Rifaid M. Nur, Asisten Deputi Kerjasama Pembiayaan dan Investasi Kemenpera, mengatakan serapan rumah MBR pada tahun ini yang belum mencapai 100% diperkirakan akibat penurunan daya beli masyarakat.
 
Pemerintah pada Juni lalu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan terjadi lonjakan harga barang kebutuhan. Hal tersebut membuat daya beli masyarakat menurun.
 
"Tahun ini ditargetkan dapat dibangun 121.000 unit rumah MBR, tahun depan direncanakan naik dua kali lipat menjadi 250.000 unit," ungkapnya.
 
rumahku.com

Minggu, 06 Mei 2012

BTN kini kesulitan salurkan kredit FLPP dengan sistem baru

Ilustrasi
Pihak perbankan mengaku kesulitan menyalurkan pembiayaan untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kesulitan tersebut disebabkan pasokan rumah dengan skema FLPP terbatas.

Kami kesulitan menyalurkan, karena unit yang ada saat ini tidak sesuai skema FLPP baru, seperti luasnya di bawah tipe 36 atau harga rumahnya di atas Rp 70 juta.
-- Irman Alvian Zahiruddin

Direktur Mortgage and Consumer Banking PT Bank Tabungan Negara Tbk Irman Alvian Zahiruddin mengatakan, hingga triwulan I tahun 2012 BTN baru menyalurkan kredit FLPP sebanyak 2.500. Target BTN sendiri sebanyak 16.000 unit rumah.

"Kami kesulitan menyalurkan, karena unit yang ada saat ini tidak sesuai skema FLPP baru, seperti luasnya di bawah tipe 36 atau harga rumahnya di atas Rp 70 juta," katanya di Jakarta, Jumat (4/5/2012).

Meski mengaku kesulitan, Irman mengatakan Bank BTN akan terus berkomitmen menyalurkan kredit FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pada kesempatan berbeda, kekhawatiran akan sedikitnya pasokan rumah dengan KPR FLPP sempat dikemukakan oleh Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Eko Budiwiyono. Menurutnya, salah satu kendala yang akan dihadapi Bank Pembangunan Daerah (BPD) karena ikut menyalurkan FLPP adalah kurangnya pasokan rumah di lapangan. Karena itu, ia berharap agar pengembang segera membangun rumah tipe 36 seperti aturan dalam FLPP.

Senin, 23 April 2012

Djan Faridz: BPD jadi Penjamin Kredit MBR

“Karena sasarannya adalah masyarakat yang nonbankable jadi cara pembayarannya pun berbeda-beda untuk setiap kelompok tergantung dari penghasilan yang mereka dapatkan. Seperti pedagang kaki lima yang bisa dikatakan akan sanggup membayar KPR harian, tukang kayu dan batu secara mingguan, dan kemungkinan ada yang sanggup membayar secara bulanan”
Djan Faridz.
 
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera)  terus mengembangkan kebijakan pembiayaan KPR  lewat FLPP. Hal ini dilakukan agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat mengaksesnya dengan mudah.  Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengatakan Kemenpera saat ini tengah mematangkan konsep pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit untuk Masyarakat Nonbankable. “Lembaga penjamin kredit ini akan dibentuk khususnya untuk masyarakat yang nonbankable agar dapat mengakses kredit kepemilikan rumah murah”, ujar Djan Faridz ditengah-tengah Media Gathering bersama Forwapera yang dilaksanakan di Cipayung, Bogor (20-21/4).

Minggu, 22 April 2012

Makassar: Rumah rakyat tetap mahal karena FLPP bebani pengembang

Program Fasilitas Likuitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diluncurkan pemerintah dianggap memberatkan pengembangan perumahan atau pengusaha properti.

Pasalnya, setiap pengembang harus membangun harga rumah untuk ukuran minimal tipe 36 dengan harga Rp70 juta dengan luas tanah minimal 90 meter persegi. Hal tersebut dianggap tidak seseuai dengan harga bahan bangunan dan harga lahan.

Direktur PT Primera Fortuna, Muh Suyuti Thamrin SE, pengembang perumahan Mula Rezki, menuturkan, FLPP yang diluncurkan pemerintah untuk mengkompromikan rumah untuk rakyat tidaklah begitu tepat, sebab tidak semua pengembang perumahan memiliki modal yang sama besarnya. Apalagi mengingat harga bahan bangunan, khususnya lahan terus mengalami kenaikan di setiap bulannya.

Kamis, 05 April 2012

REI Jambi: Persayaratan FLPP BRI memberatkan nasabah

JAMBI. Sebagai bank yang ditunjuk Kemenpera untuk penyalur pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) diminta untuk segera beraksi. Sebab, langkah ini diyakini mampu mengakomodir para konsumen yang ingin mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) Subsidi.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jambi, Priyo Setyono menghitung secara nasional BRI mendapatkan kuota penyaluran KPR subsidi lebih banyak dibandingkan dengan bank lainnya.

Senin, 02 April 2012

REI Sumsel: FLPP Versi Terbaru Mustahil Dilaksanakan

Pengembang daerah menyuarakan penolakan mereka akan program FLPP terbaru bentukan Menpera Djan Faridz. Aturan batas minimal tipe 36m2 seharga Rp 70 juta tak masuk hitungan bisnis, selain masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membutuhkan rumah tanpa peduli luas bangunan.

Ketua DPD REI Sumatera Selatan, yang juga koordinator regional I (Sumatera), Moerod, mengatakan FLPP format Djan Faridz menyulitkan. Pengembang tidak dapat merealisasikan rumah tipe 36m2 seharga Rp 70 juta.

Sabtu, 31 Maret 2012

KPR Grya Idaman Pesaing Baru FLPP

Persyaratan FLPP terbaru dari Menteri Perumahan Rakyat sungguh memberatkan pengembang. Dengan syarat minimal rumah baru layak huni tipe 36 m2 seharga Rp 70 juta, mustahil bagi pengembang di seluruh Indonesia untuk mewujudkan.

Untuk itu DPP Real Estate Indonesia (REI) berinisiatif melahirkan pembiayaan dengan skema dan pola perhitungan spesial, dengan nama KPR Grya Idaman. Dengan menggandeng Bank Nasional Indonesia (BNI), REI menawarkan cicilan murah mulai dari Rp 600 ribu per bulan serta tenor maksimal 20 tahun.

Ketua Umum REI Setyo Maharso, KPR Grya Idaman ditujukan bagi konsumen yang membeli rumah di atas harga yang ditetapkan pada FLPP 2012, yakni Rp 70 juta.

Kamis, 29 Maret 2012

Ada Lagi yang Mau Salurkan Kredit Rumah Subsidi?

Saat ini kebutuhan rumah baru setiap tahunnya masih
tertinggal dengan jumlah pasokan yang dapat disediakan
pengembang per tahun.
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengutarakan harapannya agar semakin banyak perbankan turut serta dalam menyalurkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Saat ini kebutuhan rumah baru setiap tahunnya masih tertinggal dengan jumlah pasokan yang dapat disediakan pengembang per tahun.
-- Eddi Ganefo

Bank Muamalat Ikut Salurkan Kredit Rumah Subsidi

Setelah lima bank menyatakan siap menyalurkan program rumah bersubsidi dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk menjadi peserta keenam yang ikut menyalurkan.

Hal ini kami harapkan dapat meningkatkan customer base secara signifikan guna mengakselerasi pertumbuhan bisnis kami.
-- Arviyan Arifin

Rabu, 28 Maret 2012

Pembangunan 250.000 Rumah Baru Terancam Gagal

Foto Inilah.com
Ilustrasi
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) menyatakan pembangunan rumah baru sebanyak 250.000 unit pada 2012 terancam gagal karena hingga saat ini kredit pemilikan rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih sedikit.

"Sesuai informasi, sampai kini baru 600 unit rumah yang dijual melalui skema FLPP. Padahal, target produksi rumah nasional tahun ini mencapai 250.000 unit," kata Kepala Balitbang DPP REI, Sudjadi, di Semarang, Rabu.

Kamis, 22 Maret 2012

Dalam Satu Bulan Penyerapan KPR Subsidi Hanya 61 Unit

Bergulirnya kembali fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau KPR rumah subsidi pertengahan bulan lalu belum berdampak pada realisasi pembelian rumah subsidi.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesa (Apersi) mencatat hanya menjual 61 unit KPR selama sebulan terakhir padahal target tahun ini 210.000 unit rumah.

Ketua Apersi Eddy Ganefo menyatakan, penyerapan FLPP baru 61 unit. Jika aturan batas minimal bangunan 36 m2 tetap berlaku, pengembang yakin jumlah backlog atau kekurangan rumah akan makin bertambah.

Rabu, 14 Maret 2012

Ali Tranghanda: Ada Apa Dibalik Negosiasi FLPP ?

Ali Tranghanda - Direktur Indonesian Property Watch (IPW)
Janji Menpera untuk menetapkan skema FLPP yang baru pada akhir Januari ternyata hanya isapan jempol belaka. Menpera kembali berjanji akan menetapkan skema baru pada akhir Februari 2012. Ada apa dibalik penghentian ini yang memberikan polemik berkepanjangan ? Seharusnya secara teknis tidak ada masalah yang berarti untuk segera menetapkan bunga FLPP.
Semua bank pelaksana telah setuju untuk menurunkan suku bunga di level 6,5% - 7,5% dengan porsi pemerintah dalam penyaluran ini adalah 50:50. Dan yakin BTN pun seyogyanya tidak keberatan dengan penetapan bunga rendah tersebut. Penurunan suku bunga dilaksanakan sebatas tidak merugikan secara bisnis perbankan. Karena perlu kehati-hatian mengingat bank-bank pelaksana adalah perusahaan publik yang Tbk. Penurunan suku bunga sampai 5% yang direncanakan Menpera seharusnya dapat tercapai bila porsi pemerintah mencapai 90%. Dan inilah yang seharusnya diperjuangkan Menpera daripada harus bernegosiasi dengan perbankan. Pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap penyediaan rumah rakyat.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cari Properti

Custom Search

Ir. Andreas Siregar

Konsultan Properti

Pendiri AB Property

Tenaga Pengajar pada

PANANGIAN SCHOOL OF PROPERTY

Follow Twitter @penilaipublik untuk Tips & Konsultasi Properti

Aditya Budi Setyawan

Pendiri AB Property (Partner) ✉absetyawanwassuccess@live.com

☎ 0878787 702 99

085 7755 1819 5

0852 2120 3653

021 444 300 33 (flexi)

BB : 31 789 C84

Facebook Twitter MySpace Blogger Google Talk absetyawan Y! messenger adityabsetyawan
My QR VCard

Cari