AB Property

AB Property didirikan untuk menjawab kebutuhan pasar terhadap solusi tepat dan terpadu di bidang property.


Selasa, 03 April 2012

Perumnas siapkan 100 ribu rumah murah

Perum Perumnas ditugaskan pemerintah untuk membangun rumah murah sederhana di 50 kab/kota di seluruh Indonesia. Rumah murah gagasan pemerintah versi Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) adalah rumah yang biaya bangunannya hanya Rp 25 juta di luar tanah.

Kemenpera, Kementerian Dalam Negeri, Perumnas, Gubernur, BRI, Walikota dan Kabupaten mengadakan penandatanagan dalam rangka mepercepat program pemerintah membangun rumah murah.

Dirut Perumnas Himawan Arief Sugoto menyatakan kesanggupannya untuk membangun rumah murah sederhana di Seluruh Indonesia.

BRI 'backup' Perumnas salurkan KPR Rp30 Trilyun

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menggandeng Perumnas menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah lewat pemberian Kredit Konstruksi untuk pembangunan perumahan dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPRS).

Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali mengungkapkan BRI telah menyiapkan fasilitas untuk konsumen Perumnas melalui program KPRS dengan bunga yang rendah. Sekedar catatan, KPRS merupakan realisasi dari Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tengah digencarkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat.

Pemerintah bangun 200 ribu rumah murah untuk PNS, TNI & POLRI

JAKARTA. Pemerintah berniat membangun 200.000 rumah seharga Rp 25 juta per unit di 57 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Rumah ini untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, PNS, TNI dan POLRI.

Untuk penyelesaian proyek ini, pemerintah akan memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Perumnas. Kesepakatan pembangunan rumah murah ini disepakati oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan Rakyat, Perum Perumnas, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan walikota dan bupati.

Senin, 02 April 2012

Gelisah...Pengembang Gulirkan KPR Griya Idaman!

Karena aturan baru Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dinilai memberatkan, pengembang bekerjasama dengan perbankan untuk menggulirkan KPR Griya Idaman. Aturan FLPP baru dengan skema rumah tipe 36 meter persegi seharga Rp 70 juta sulit diwujudkan.

Pada tahun ke sembilan masyarakat bisa mencicil sekitar Rp 900.000.
-- Setyo Maharso

Pembatasan Uang Muka Harusnya pada Harga Jual

Ketua umum DPP Realestat Indonesia (REI) Setyo Maharso menilai, aturan Bank Indonesia (BI) tentang kenaikan uang muka atau down payment (DP) 30 % kredit pemilikan rumah (KPR) tidak adil. Harusnya, aturan loan to value ini membatasi pada harga jual, bukan tipe rumah.

Tipe rumah 70 meter persegi itu berbeda-beda di setiap daerah. Rumah seharga Rp 300 juta - Rp 400 juta di Pulau Jawa berbeda dengan luar Jawa, tergantung skala ekonomi tiap wilayahnya.
-- Setyo Maharso

Papua: Mustahil rumah type 36 seharga Rp70Juta

Pengembang di Papua mengaku paling berat menjalankan skema baru kredit pemilikan rumah dengan Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pasalnya, masalah perumahan di Papua sangat beragam, mulai harga material bangunan mahal sampai ketersediaan tanah.

Selain material bangunan di Papua itu terkendala masalah tanah. Jangan dikira tanah di Papua itu murah. Di pusat kota harganya mencapai Rp 1 juta per meter persegi.
-- Poerbaraya

Konstruksi Rumah Murah Menpera Diragukan

Para pengembang meragukan konstruksi rumah murah Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz yang diklaim seharga Rp 25 juta. Pengembang menilai, konstruksi rumah murah berdinding beton dengan sistem pracetak ini akan sulit direnovasi.

Rumah murah Menpera itu konstruksinya berbeda dengan cara konvensional, sehingga akan sulit ketika pemilik rumah hendak merenovasinya. Selain sulit, biaya untuk renovasi juga tinggi.
-- Setyo Maharso

BCA patok suku bunga KPR 9,5%

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menetapkan suku bunga kredit dasar (prime lending rate) untuk kredit kepemilikan rumah (KPR) sebesar 9,5 persen per 31 Maret 2012.

Hal tersebut disampaikan manajemen BCA dalam keterangan resmi yang dipublikasikan, di Jakarta, Senin (2/4/2012).

Dengan catatan, suku bunga dasar kredit (SBDK) ini belum memperhitungkan komponen premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian bank terhadap risiko masing-masing debitur. Maka demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.

Palembang: BRI Syariah targetkan Rp36M untuk KPR

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Pesero) Tbk cabang induk Palembang menargetkan realisasi pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp35 miliar dalam waktu tiga bulan. Target ini didasari oleh bergeloranya perumahan di Kota Empek-Empek, selepas adanya hajatan SEA Games.

Hal ini dikemukakan Consumer Marketing Manager PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Induk (KCI) Palembang Afandi Abdullah. Afandi menegaskan, pihaknya sangat optimistis target realisasi itu akan tercapai, mengingat kebutuhan rumah hunian di kota Palembang.

BBM belum naik, besi sudah naik Rp200/kg

Dampak rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM), tidak hanya ditandai dengan demonstrasi besar-besaran. Di sisi lain, wacana yang diusung pemerintahan SBY ini juga sudah mendongkrak harga-harga material bangunan. “Harga BBM belum naik, tetapi harga material sudah naik duluan. Selain harga pasir dan semen, harga besi pun sudah naik Rp200 per kilogramnya,” jelas Jimmy Salim, Direktur U Residence Karawaci, Kamis (29/3) lalu.

Kenaikan harga material tentu berpengaruh pada harga jual properti. Sebagian pihak tentu akan menangguhkan niatnya membeli properti. Namun, Jimmy berani mengatakan bahwa sekarang adalah saat yang baik untuk berinvestasi properti. “Harga properti di Indonesia masih lebih rendah dibanding dengan negara tetangga. Saya memprediksi dua tahun lagi harga properti bakal naik signifikan. Dan saat itu, sudah telat jika ingin investasi,” tegasnya.

Makassar: Raimond Arfandy Dukung KPR Griya Idaman

Real Estate Indonesia (REI) Sulsel siap meluncurkan produk fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Griya Idaman. KPR Griya Idaman diluncurkan untuk menyiasati sulitnya membangun rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD REI) Sulsel Raimond Arfandy mengatakan, rumah FLPP yang diluncurkan pemerintah, dari segi harga sulit direalisasikan oleh pengembang. “Sebab pemerintah mewajibkan rumah FLPP nilai jualnya harus Rp70 juta,”ujar Raimond di Makassar,kemarin. Sedangkan biaya produksi rumah tipe 36 yang diharuskan dalam program tersebut saat ini sudahmencapaiRp70jutalebih. “Makanya REI menawarkan KPR Griya Idaman,”katanya.

REI: DP KPR 30 % Tidak Adil

Ketentuan down payment (DP) alias uang muka 30% KPR pada industri perbankan dianggap pengembang tidak adil. Alasan pencegahan bubble dengan pengetatan aturan uang muka oleh Bank Indonesia (BI) pun dianggap tidak masuk akal. Industri properti Indonesia jauh dari bubble dari format pembiayaan rumah tidak kembali diagunkan seperti yang terjadi di Amerika Serikat.

Ketua Umum REI, Setyo Maharso menilai, batasan tipe 70m2 yang terkena aturan DP 30% dianggap kurang tepat. Pasalnya ini berlaku nasional, sedangkan skala ekonomi tiap daerah tentu berbeda.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cari Properti

Custom Search

Ir. Andreas Siregar

Konsultan Properti

Pendiri AB Property

Tenaga Pengajar pada

PANANGIAN SCHOOL OF PROPERTY

Follow Twitter @penilaipublik untuk Tips & Konsultasi Properti

Aditya Budi Setyawan

Pendiri AB Property (Partner) ✉absetyawanwassuccess@live.com

☎ 0878787 702 99

085 7755 1819 5

0852 2120 3653

021 444 300 33 (flexi)

BB : 31 789 C84

Facebook Twitter MySpace Blogger Google Talk absetyawan Y! messenger adityabsetyawan
My QR VCard

Cari