Pemerintah Kota Balikpapan mencatat kekurangan kebutuhan rumah (backlog)
mencapai 21.000 unit dengan rincian 10.000 unit terbangun tetapi belum
dihuni dan 11.000 unit rumah yang belum terbangun.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Kota Balikpapan Heri Misnoto mengatakan belum ditempatinya unit rumah yang telah dibangun itu disebabkan oleh tidak adanya akses menuju kawasan perumahan. Lokasi perumahan yang biasanya berada cukup jauh dari jalan utama menyebabkan masyarakat enggan untuk menempatinya.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Kota Balikpapan Heri Misnoto mengatakan belum ditempatinya unit rumah yang telah dibangun itu disebabkan oleh tidak adanya akses menuju kawasan perumahan. Lokasi perumahan yang biasanya berada cukup jauh dari jalan utama menyebabkan masyarakat enggan untuk menempatinya.
“Kalau sudah ada akses menuju ke sana, sebenarnyabacklog itu masih bisa terkejar melalui pembangunan rumah yang dilakukan oleh pengembang,” ujarnya, akhir pekan ini.
Heri menuturkan pembangunan akses jalan biasanya mendapatkan bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat melalui penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Kendati pada tahun ini Pemkot Balikpapan tidak mengajukan usulan pembangunan PSU pada beberapa unit perumahan, Heri mengklaim ada 4 proyek PSU untuk Balikpapan karena pada 2011 belum seluruhnya terlelang. Dari 9 proyek yang rencananya akan diberikan, baru 5 proyek PSU yang terlelang pada 2011.
Menurut Heri, banyak masyarakat yang masih tinggal dalam rumah sewa atau kontrakan sebagai akibat dari backlog tersebut. Adapula yang harus menempati satu rumah untuk dua kepala keluarga. Untuk itu, dia mengatakan telah berkoordinasi dengan pengembang yang ada di Balikpapan untuk dapat mengurangi backlog tersebut.
Berdasarkan regulasi baru yang akan disahkan, rencananya PSU akan diserahkan pengelolaannya kepada pengembang dan diklaimkan kepada Kemenpera melalui sistem
reimbursement. Heri mengatakan sistem ini akan menjamin pengerjaan PSU menjadi lebih cepat karena dilakukan oleh masing-masing pengembang.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan Indonesia (Apersi) Kaltim Sri Sukolestari mengatakan penyebab backlog tak hanya dipicu oleh kurangnya PSU ang diterima oleh pengembang. “Namun, juga karena mekanisme FLPP yang baru yang menghambat penjualan unit rumah,” katanya.
Sri menuturkan dengan mekanisme penyaluran FLPP yang baru, nilai jual rumah yang bisa terjangkau oleh layanan FLPP hanyalah rumah dengan harga maksimal Rp63 juta. Dia berpendapat hal ini tidak bisa dilakukan di Balikpapan karena proses pematangan lahan memerlukan dana yang cukup besar akibat kontur tanah yang berbukit.
Tahun ini, Apersi Kaltim mendapatkan target pembangunan untuk KPR FLPP sebanyak 4.000 unit rumah. Namun,
Sri tidak bisa memprediksikan berapa unit yang bisa terbangun apabila mekanisme FLPP tidak berubahi. Sementara pembangunan tahun lalu yang mencapai 2.000 unit, masih menyisakan sekitar 700 unit rumah karena tidak terserap pasar.
Namun, dia menyambut baik adanya sistem reimbursement bagi pengerjaan PSU pada 2013 kendati pihaknya tetap mengajukan syarat penyesuaian analisa pemeriksaan kualitas. “Jangan disamakan lah kualitas di Balikpapan dengan Jakarta melalui harga yang sama. Harga material di sini lebih mahal,” tukasnya.
Penyesuaian tersebut, ujar Sri, akan membantu meningkatkan akses rumah kepada penghuninya sehingga backlog yang ada juga bisa dikurangi. Dia menambahkan untuk 2013 pihaknya mengajukan usulan 14 proyek PSU kepada Kemenpera.
“Memang masih ada tahap verifikasi lagi. Namun, kami harapkan bisa disetujui semua,” pungkasnya.
Bisnis.com
absetyawan 
adityabsetyawan
0 komentar:
Posting Komentar