AB Property

AB Property didirikan untuk menjawab kebutuhan pasar terhadap solusi tepat dan terpadu di bidang property.


Sabtu, 12 Mei 2012

Semarang: Triwulan I 2012 BNI Jateng & DIY kucurkan KPR Rp200 Miliar

PT Bank Nasional Indonesia (BNI) wilayah Jateng dan DIY pada triwulan I/2012 berhasil menyalurkan dana pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp 200 miliar.

Agung Dharmawan, Head of Customer & Retail Banking BNI Area Semarang, mengatakan, dibanding penyaluran KPR periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 27 persen. "Yang mendorong pertumbuan tersebut, karena adanya peningkatan permintaan pasar terutama rumah kelas menengah keatas," jelasnya pada acara BNI Gelegar Expo di Semarang, kemarin. 

Diungkapkan, BNI saat ini sedang membidik segmen menangah ketas, sehingga pembiayaan kredit kepemilikan rumah kelas menengah atas yang menjadi pendorong pertumbuhan perseroan. 

Menurut Agung, BNI memang sedang memfokuskan pembiayaan KPR berharga Rp 400 juta hingga Rp 600 juta. Rumah kelas menengah atas yang dibidik BNI berada di daerah perkotaan, seperti Semarang, Yogyakarta, dan Solo. 

Pertimbangannya karena ketiga daerah tersebut memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penjualan rumah. BNI Gelegar Expo sendiri digelar untuk mendorong kepemilikan rumah di wilayah Jateng dan DIY. 
Kegiatan ini diikuti beberapa pengembang rumah kelas menengah atas, terutama yang bermitra dengan program KPR BNI griya. 

Agung menjelaskan upaya mendongkrak penyaluran KPR juga dilakukan dengan cara penurunan bunga dari 7,99 persen menjadi 6,99 persen. Selain itu, BNI juga memberikan kelongaran jangka waktu yang relatif lebih lama, yakni sampai 20 tahun. 

"Hal itu semata-mata untuk mendukung pencapain target penyaluran KPR tahun 2012 di wilayah Jateng dan DIY sebesar Rp 2 triliun," kata Agung, seraya menambahkan, pihaknya optimistis target tersebut bisa tercapai mengingat permintaan pasar rumah kelas menengah atas kedepan terus melesat.

Wakil Ketua DPD REI Jateng, Djoko Santoso, menambahkan tahun ini permintaan pasar rumah menengah ke atas terus meningkat. Kondisi itu membuat pengembang yang menyediakan rumah tapak sederhana agak surut. 

Jumat, 11 Mei 2012

Pemda diminta siapkan dana untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengalokasikan dana pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat miskin di daerahnya masing-masing. Selain itu, pemda ke depan juga diharapkan dapat ikut berpartisipasi aktif, khususnya dalam penunjukkan tim pendamping program perumahan serta pengawasan program perumahan di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera, Jamil Ansari, saat memberikan pengarahan ke sejumlah bupati di Jakarta hari ini.

“Kami harap pemda bisa mengalokasikan dana untuk program perumahan meskipun jumlahnya tidak terlalu besar,” ujar Jamil dalam keterangan resmi.

Jamil menjelaskan, dirinya  memahami bahwa dana yang dimiliki pemda tidak terlalu besar.  Oleh karena itu, Kemenpera juga akan memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya kepada pemda.

Lebih lanjut, Jamil menyatakan, sudah saatnya pemda ikut memerhatikan masalah perumahan bagi masyarakat miskin di daerahnya. Jika hal itu dapat diwujudkan, tentunya masyarakat akan merasakan manfaatnya secara langsung karena pada hakikatnya rumah yang layak huni selain menjadi kebutuhan dasar juga dapat meningkatkan kesejahteraan.

“Kalau kami siap menyalurkan dana stimulan, maka bupati sanggup membantu berapa ribu rumah orang miskin? Jika dulu paradigma perumahan swadaya menekankan bantuan pada masyarakat berpenghasilan rendah, saat ini targetnya adalah masyarakat miskin,” tandasnya.

Untuk mendorong program perumahan di Indonesia, imbuh Jamil Ansari, setidaknya diperlukan tiga pilar utama: pemerintah baik pusat maupun daerah, badan usaha, serta masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat dirasa tidak mampu membangun rumah yang layak huni, tentuny pemerintah bersama badan usahalah  yang harus menggerakkan program perumahan.

“Para bupati juga harus dapat mengambil peran utama dalam pelaksanaan program perumahan ini.  Jika program perumahan swadaya dapat terlaksana tentu dapat mengatasi masalah kemiskinan,” imbuhnya.

jaringnews.com

Kamis, 10 Mei 2012

KPR tanpa bunga ala BII

PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) meluncurkan produk terbarunya yakni 'BII KPR Bebas Bunga’. KPR Bebas Bunga ini adalah fasilitas kredit pemilikan properti yang dihubungkan dengan rekening tabungan nasabah dan rekening tabungan anggota keluarga.

Saldo tabungan nasabah dan saldo tabungan orang tua atau keluarga dapat memperingan beban bunga KPR hingga bebas bunga dan mengurangi sisa pokok pinjaman sehingga dapat memperpendek jangka waktu pinjaman.

Selain terhubung dengan rekening tabungan nasabah, BII juga memberikan keleluasaan untuk menambah 6 (enam) rekening lainnya yang terdiri dari rekening pasangan, orang tua dan anak.

"Sebagai salah satu bank yang memiliki produk dan program unggulan di bidang KPR, kami kembali melakukan inovasi melalui BII KPR Bebas Bunga," ungkap Direktur Konsumer BII Stephen Liestyo dalam siaran persnya, Kamis (10/5/2012).

Menurut Stephen, produk ini dapat menjadi solusi pembiayaan alternatif bagi nasabah dalam mengakses produk KPR secara lebih efektif dan efisien serta dapat memberikan nilai tambah berupa manfaat yang lebih optimal bagi nasabah.

Melalui program KPR bebas bunga, sebesar 75% dari saldo rekening diperhitungkan sebagai pengurang pokok pinjaman. Makin besar saldo rekening maka makin kecil beban bunga KPR sehingga KPR akan cepat lunas.

Fasilitas BII KPR Bebas Bunga dapat digunakan untuk pembiayaan pembelian tanah, rumah, dan apartemen. Selain itu BII KPR Bebas Bunga juga dapat untuk refinancing atau kredit multiguna dengan jaminan tanah, rumah, dan apartemen.

Jangka waktu pemilikan rumah maksimal 15 tahun, apartemen maksimal 10 tahun, dan tanah maksimal 5 tahun. Sedangkan refinancing maksimal 10 tahun.

Besarnya nilai pembiayaan tanah, rumah, dan apartemen yang dapat dimanfaatkan nasabah berkisar dari Rp 100 juta hingga Rp 5 miliar. Sedangkan untuk refinancing berkisar dari Rp 100 juta hingga Rp 2,5 miliar.

'BII KPR Bebas Bunga' merupakan fasilitas yang dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan perbankan konsumer. BII berhasil mencatat pertumbuhan Kredit Konsumer sebesar 28% hingga Rp 25,7 triliun per 31 Maret 2012 atau memberikan kontribusi sebesar 37% dari total kredit.

detik.com


Rabu, 09 Mei 2012

Investasi di bidang properti adalah pilihan amat bijak

Di tengah kondisi perekonomian yang mulai stabil, sektor properti menjadi salah satu pilihan bijak untuk berinvestasi. Rumah dianggap sebagai investasi tanpa risiko karena harganya yang selalu meningkat.

Walaupun demikian calon pembeli tetap harus memperhatikan berbagai faktor seperti harga, lokasi, kualitas bangunan, tingkat kenyamanan hunian, keamanan, infrastruktur kawasan, kelengkapan fasilitas-fasilitas penunjang serta yang harus diperhatikan adalah siapa pengembang di belakangnya.

"Hal ini perlu diperhatikan agar bentuk investasi tersebut tetap memiliki prospek yang menjanjikan di masa mendatang,” kata Managing Director Corporate Strategy and Services Sinar Mas Land Ishak Chandra dalam keterangannya kepada Okezone, di Jakarta, Selasa (8/5/2012).

Seperti diketahui, prospek properti di Indonesia tengah bergelora. Selain bentuknya riil, investasi di properti memiliki keuntungan karena terlindung dari inflasi.

Harga properti dan tanah yang cenderung selalu naik menjadi salah satu faktor yang menarik banyak investor di sektor ini. Keuntungan yang didapatkan pun cukup besar. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan return of investment (RoI) yang tinggi di sektor properti. 

Bank Indonesia: Kuartal I 2012 okupansi ruang kantor di Jakarta 95,5%

Tingkat hunian ruang kantor di Jakarta mencapai 95,54% di kuartal pertama tahun 2012 ini. Dan itu lebih tinggi daripada angka rata-rata untuk sepanjang tahun 2011 sampai kuartal pertama tahun 2012 yang sebesar 92,37%. Demikian dijelaskan oleh Survei Properti Komersial Triwulan I Tahun 2012 yang dipublikasikan hari ini oleh Bank Indonesia. 

Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2012, total jumlah pasokan baru ruang kantor kelas A sebanyak 24.350 m2. Itu berlokasi di selatan Jakarta.

Survei itu menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2009 sampai 2012, pasokan ruang perkantoran sewa ataupun jual di Jakarta, didominasi oleh kantor kelas B dengan porsi 57,89%.

Dan diikuti oleh perkantoran kelas A sebesar 32,26%.

Porsi untuk perkantoran kelas C sebesar 8,23%.

Sementara, permintaan terhadap ruang perkantoran—yang diindikasikan dari tingkat hunian—di triwulan I, selain cukup tinggi, juga tidak dipengaruhi oleh usia bangunan.

Tingkat hunian Ritel Sewa Jakarta dan sekitarnya
Dalam kesempatan yang sama, disampaikan pula bahwa tingkat hunian ruang ritel sewa di Jakarta dan kawasan sekitar (Bogor, Depok, dan Bekasi) tercatat sebesar 93,45%. Dan itu berarti naik 2,30% daripada angka serupa di triwulan terakhir tahun 2011; di triwulan pertama 2012, jumlah ruang ritel yang tersewa sebesar 86.070 m2. 

Survei itu menjelaskan bahwa di triwulan I 2012, jumlah pasokan baru ruang ritel di kawasan tersebut sebesar 15.000 m2. Itu karena penyelesaian pembangunan Cimanggis Square.

Sementara, total pasokan ruang ritel sewa di triwulan I itu sebesar 3,45 juta m2.

Di waktu tersebut, 85% ruang ritel sewa ada di Jakarta. Dan sisanya di Bogor, Depok, dan Bekasi.

Ke depan, menurut survei itu lagi, perkembangan pasar ruang ritel sewa tersebut semakin bagus. Itu karena hadirnya sembilan pusat belanja baru yang memberikan tambahan pasokan sebesar 551.860 m2.

jaringnews.com

Kemenpera siap bangun 1000 tower rusunami

Adanya Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 membuat Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan mendorong program pembangunan 1000 rumah susun sederhana milik (rusunami).

Hal ini bertujuan memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.

“Adanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun diharapkan dapat ikut mendorong program 1.000 tower Rusunami yang telah dicanangkan oleh pemerintah,” ujar Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Formal Kemenpera, Bernaldy saat mewakili Menperamemberikan sambutan  pada acara Pencanangan Pembangunan Apartemen LA City, Jakarta, Selasa (8/5/2012).

Bernaldy mengatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 juga mengamanatkan beberapa hal penting seperti terkait penyediaan tanah, pemasaran, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), pengelolaan, peningkatan kualitas, pengendalian, dan peran serta masyarakat. Selain itu, regulasi tersebut juga mengakomodir pemanfaatan barang milik negara berupa pemanfaatan tanah serta  pendayagunaan tanah wakaf dengan cara sewa tanah.

Menurutnya, pengembang boleh saja melakukan pemasaran sebelum rumah dibangun. Namun wajib memenuhi beberapa persyaratan terkait kepastian dan ketentuan hak peruntukan ruang , hak tanah dari lembaga penjamin, status penguasaan Rusun, tinggi bangunan dan jaminan pembangunan dari lembaga penjamin.

“Namun, badan usaha dilarang menarik dana sebesar 80 persen dari pembeli sebelum memenuhi PPJB, karena sanksinya cukup berat seperti peringatan tertulis, pencabutan ijin, pidana kurungan dan pidana denda,” jelas Bernaldy.

Lebih lanjut, Bernaldy menambahkan Rusunami sebenarnya memiliki pangsa pasar yang cukup besar. Oleh karena itu, pihaknya berharap adanya peran serta aktif dari para pengembang untuk ikut berpartsisipasi dalam pembangunan hunian vertikal ini.

“Masyarakat yang berasal dari kalangan menengah ke bawah sebenarnya menjadi target pasar yang cukup besar bagi pengembang yang membangun Rusunami. Hal itu juga terlihat dari banyaknya masyarakat yang ingin membeli meskipun Rusun tersebut berada di pinggir kota,” pungkasnya.

Bupati Banyuwangi menutup 12 mini market & menolak ijinkan pembangunan mal

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas melarang mal berdiri ke Kabupaten Banyuwangi. Ia beralasan adanya mal akan menenggelamkan pedagang-pedagang pinggir jalan yang pendapatannya semakin menurun.

"Untuk memberikan perlindungan yang jualan di pinggir jalan omzetnya semakin berkurang, saya tidak mengizinkan mal masuk sebelum IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kita 7,3, sekarang 7,208," kata Anas saat memberikan sambutan di acara Ground Breaking Grindling Plant Pabrik Semen Bosowa di Banyuwangi, Senin (7/5/2012).

Anas menuturkan, dirinya pun membatasi masuknya retailer seperti Alfamart dan Indomaret untuk masuk ke Banyuwangi, bahkan pemerintah daerah setempat telah menutup 12 diantaranya karena alasan tidak memiliki izin yang jelas.

"Alfamart, Indomaret sebagian ada 12 sudah saya tutup. Sudah saya kendalikan kok," katanya.

Anas mengungkapkan banyak pengembang yang ingin membuat pertokoan semacam mal di Banyuwangi, namun dirinya tetap belum mengizinkan mereka untuk berinvestasi di Banyuwangi. "Ada banyak, tapi ya saya bilang secara halus, nanti dulu lah," tuturnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun detikFinance, seorang narasumber yang merupakan penduduk sekitar bernama Abdusalam mengungkapkan hanya ada 3 pertokoan besar yang berdiri di Banyuwangi, diantaranya Ramayana, Roxy, dan Giant.

"Kalau mal besar nggak ada, yang paling besar itu paling Ramayana, Giant, sama Roxy," tutur Abdusalam kepada detikFinance.

Bupati Banyuwangi "disemprot" developer karena tak mau beri ijin dirikan Mall

Kebijakan Bupati Banyuwangi melarang mal atau pusat perbelanjaan berdiri di wilayahnya mengundang tanggapan yang pedas dari pengembang pusat perbelanjaan (mal). Para pengembang mal meminta pemerintah daerah yang melarang mal berdiri perlu pencerahan.

"Kayaknya bupati itu perlu pencerahan, nggak pernah keliling dia," kata Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan kepada detikFinance, Selasa (8/5/12).

Stefanus pemerintah daerah tak ada alasan melarang sebuah mal berdiri sekalipun alasanya untuk melindungi pedagang kecuk. Bagi Stefanus, pedagang kecil bukan lah suatu alasan untuk melarang berdirinya sebuah mal di suatu daerah.

"Justru pedagang kecil itu kuncinya pusat perbelanjaan itu sendiri, kita tidak pernah bersaing dengan pedagang kecil," tegasnya.

Ia menuturkan pembangunan sebuah mal di suatu daerah justru dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya pembangunan mal, otomatis di daerah tersebut akan ada geliat bisnis baru seperti pembangunan kos-kosan, penyerapan tenaga kerja dan lahan pekerjaan lain.

"Dan juga mal itu justru menghemat listrik, salah itu dirjen yang bilang mal itu bisa menyebabkan pemborosan listrik. Sekarang kalau orang ribuan datang ke mal, listrik di rumahnya kan mereka matiin," paparnya.

Stefanus juga mengatakan, ada kesalahpahaman dalam mengartikan mal dan pasar modern.

"Ada salah kaprah, pusat perbelanjaan itu bukan pasar modern seperti carrefour, matahari, justru di mal itu kita taruh pedagang kecil di depan, UMKM dan sejenisnya, kalau Carrefour, Matahari itu kita taruh diujung," ungkap Stefanus.

Hingga kini Stefanus mengaku belum mengetahui daerah mana saja, pemerintah daerahnya melarang mal berdiri.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas melarang mal masuk ke Kabupaten Banyuwangi, alasannya untuk melindungi pedagang kecil.

"Untuk memberikan perlindungan pedagang kecil yang jualan dipinggir jalan yang omzetnya semakin berkurang, saya tidak mengizinkan mall masuk sebelum IPM kita 7,3, sekarang 7,208," tutur Anas kemarin.

detik.com

Apartement segmen menengah bawah di pinggir kota laris-manis

Fenomena menjamurnya apartemen sederhana atau rusunami di pinggiran kota Jakarta semakin membuktikan kebutuhan hunian di Jakarta sangat tinggi. Apartemen pinggir kota seperti Ciputat, Bekasi, Tanjung Barat, Lenteng Agung menjadi incaran kalangan kelas menengah bawah.

"Masyarakat yang berasal dari kalangan menengah ke bawah sebenarnya menjadi target pasar yang cukup besar bagi pengembang yang membangun Rusunami. Hal itu juga terlihat dari banyaknya masyarakat yang ingin membeli meskipun Rusun tersebut berada di pinggir kota," kata Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Formal Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat, Bernaldy seperti dikutip dari situs Kemenpera, Selasa (8/5/2012)

Menurutnya pembangunan apartemen sederhana merupakan salah satu solusi atas kebutuhan hunian bagi masyarakat. Apalagi saat ini harga tanah di daerah terus meningkat setiap tahunnya.

Dikatakannya segmen apartemen kelas ini sejatinya memiliki pangsa pasar yang cukup besar. Oleh karena itu, pihaknya berharap adanya peran serta aktif dari para pengembang untuk ikut berpartsisipasi dalam pembangunan hunian vertikal ini.

Salah satu apartemen pinggiran Jakarta yang kini sedang dibangun adalah apartemen LA City. Apartemen LA City ini diharapkan dapat menjadi ikon pembangunan apartemen khususnya di kawasan Lenteng Agung.

"Jakarta Selatan merupakan salah satu daerah padat penduduk sehingga pembangunan Rusun LA City ini akan sangat membantu masyarakat," kata Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Usmayadi.

Selasa, 08 Mei 2012

Harga sewa kantor di Jakarta tertinggi se Asia-Pasifik pada kuartal I 2012

Jakarta kembali memimpin pertumbuhan sewa kantor tertinggi, dari 27 pasar perkantoran kota-kota besar se-Asia Pasifik pada kuartal I/2012.
Laporan terbaru perusahaan konsultan properti Jones Lang LaSalle menyebutkan pertumbuhan tarif sewa kantor di Jakarta pada kuartal I/2012 mencapai 7,9% dibandingkan rata-rata tarif sewa kuartal sebelumnya. Angka ini merupakan pertumbuhan tertinggi dari 27 kota-kota besar di Asia Pasifik yang disurvei.
Pasar perkantoran kedua dengan pertumbuhan sewa tertinggi yaitu Beijing, tercatat 5,3%. Dari 27 pasar perkantoran Asia Pasifik, 13 diantaranya menunjukan pertumbuhan positif pada kuartal I/2012 dibandingkan kuartal IV/2011. Kota-kota yang mengalami pertumbuhan positif itu diantaranya Chennai (2,7%), Bangalore (2,3%), Brisbane (3,6%), Perth (4,1%),  Manila (1%), dan Sydney (0,8%).
Adapun pasar sewa di tiga kota stabil yaitu di Mumbai, Delhi, dan Melbourne. Pasar sewa kantor di 11 kota yang justru mengalami penurunan. Umumnya merupakan kota-kota yang selama ini menjadi pusat bisnis di Asia Pasifik. Pasar kantor yang mengalami kontraksi yaitu  Hong Kong (-6,3%), Singapura (-5,2%), Taipei (-2,3%), dan Seoul (-1,6%).
Jane Murray, Kepala Riset Asia Pasifik Jones Lang LaSalle, mengatakan ketidakastian kondisi ekonomi global yang dipicu oleh krisis di Uni Eropa berimbas pada menurunnya permintaan tambahan kantor baru bagi perusahan-perusahaan multinasional . Meskipun kondisi ekonomi Asia Pasifik masih positif, namun mayoritas perusahaan memilih bersikap menunggu selama awal 2012.
“Pasar sewa kantor pada tahun ini juga cenderung akan menurun dibandingkan 2011,” katanya dalam riset terbaru yang diterima Bisnis, hari ini (4/5).
Todd Lauchlan, Kepala Perwakilan Jones Lang LaSalle Indonesia, mengatakan permintaan penambahan kantor baru pada tahun ini di Jakarta baik di kawasan pusat bisnis (CBD) maupaun di luar CBD tetap kuat. Kondisi ini bisa dilihat dari proyek-proyek perkantoran baru degan kualitas premium tingkat okupansinya sudah mencapai 100%. (arh)
bisnis.com

KPR Bank Syari'ah Mandiri ikuti aturan LTV 70%

Manajemen Bank Mandiri Syariah akan mengikuti aturan loan to value bank konvensional dalam hal kredit pemilikan rumah (KPR) dan kendaraan bermotor. Termasuk juga dalam hal penentuan besarnya down payment (uang muka). 
Sebagai bank syariah, Bank Mandiri Syariah tidak wajib menerapkan aturan tersebut karena itu hanya untuk bank konvensional. Namun, bank tersebut akan tetap mengikutinya.

"Yang penting equal treatment termasuk juga terkait aturan down payment tersebut. Kita juga ikut menyamakan untuk menjaga risk management," ujar Direktur Utama PT Bank Mandiri Syariah Yuslam Fauzi, di sela acara 2nd Seminar International on Islamic Finance di Bandung, Senin (7/5/2012).

Yuslam menambahkan, pihaknya pun tak aji mumpung meskipun aturan tersebut belum diterapkan untuk perbankan syariah. “Bank konvensional dibatasi uang mukanya minimal 30%, dan bank syariah tidak dikenakan aturan itu. Kami tidak melihat seperti itu," tutur Yuslam.

Yuslam melihat aturan tersebut merupakan hal positif bagi perbankan. Hal ini mendorong sistem risiko di perbankan berjalan baik agar tidak terjadi bubble di sektor konsumen.

Sekedar informasi, per 15 Maret 2012, Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Surat Edaran No.14/10/DPNP pada 15 Maret 2012, yang mengharuskan down payment (DP) minimal KPR sebesar 30% untuk tipe rumah di atas 70 m2, yang masa berlakunya efektif pada 15 Juni 2012. Aturan tersebut hanya mengatur perbankan konvensional, dan tidak untuk perbankan syariah. [tjs]


Perbankan Ramai-ramai Tawarkan KPR di Atas 15 Tahun

Setelah skema baru rumah subsidi digulirkan, baik perbankan maupun pengembang mengaku mengalami kesulitan dalam realisasinya.

Perbankan mendapat kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) karena pasokan rumah dengan skema FLPP terbatas.

Sementara itu, pengembang mengaku syarat baru KPR FLPP cukup memberatkan untuk realisasi. Syarat memberatkan tersebut adalah pembangunan rumah dengan tipe minimal 36 meter persegi dengan harga jual Rp 70 juta.

Karena ingin tetap bergelut dalam bisnis perumahan, beberapa bank tidak kehabisan ide dengan menggulirkan variasi KPR nonsubsidi. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), contohnya, mengeluarkan KPR berbunga tetap 7,49 persen fixed dua tahun, kemudian sesudahnya menggunakan suku bunga komersial hingga tenor kredit 25 tahun. Variasi ini untuk nilai kredit di atas Rp 250 juta.

Direktur Mortgage and Consumer Banking PT Bank Tabungan Negara Tbk Irman Alvian Zahiruddin, dalam sebuah kesempatan, mengatakan, BTN dikenal sebagai rajanya KPR subsidi. Kini, pihaknya berusaha membiasakan diri untuk tidak bergantung pada bisnis KPR bersubsidi.

"Mulai tahun 2008-2011, BTN menjadi rajanya KPR subsidi, tetapi tahun 2012 ini ceritanya berubah. Meski KPR nonsubsidi ada, bank tetap berusaha menjalankan program pembiayaan subsidi," ujarnya.

Sebelumnya, pengembang yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) menggulirkan KPR Griya Idaman.

Menurut Setyo Maharso, Ketua Umum DPP REI, produk ini menitikberatkan pada besaran angsuran yang dapat diserap masyarakat. Dengan tenor 20 tahun, sasaran pembiayaan ini ditujukan untuk konsumen yang membeli rumah di bawah tipe 36 meter persegi atau luas 36 dengan harga di atas Rp 70 juta sampai Rp 200 juta.

Adapun untuk uang mukanya ditetapkan sebesar 10 persen dari nilai kredit. Pada lima tahun pertama, cicilan KPR Griya Idaman ini sebesar Rp 600.000, sedangkan di tahun keenam sampai kesembilan cicilan per tahun naik 4 persen.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cari Properti

Custom Search

Ir. Andreas Siregar

Konsultan Properti

Pendiri AB Property

Tenaga Pengajar pada

PANANGIAN SCHOOL OF PROPERTY

Follow Twitter @penilaipublik untuk Tips & Konsultasi Properti

Aditya Budi Setyawan

Pendiri AB Property (Partner) ✉absetyawanwassuccess@live.com

☎ 0878787 702 99

085 7755 1819 5

0852 2120 3653

021 444 300 33 (flexi)

BB : 31 789 C84

Facebook Twitter MySpace Blogger Google Talk absetyawan Y! messenger adityabsetyawan
My QR VCard

Cari