UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Menimbang | : | a. | bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah
menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya
di bidang perekonomian, termasuk berkembangnya bentuk-bentuk dan praktek
penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung dalam Undang undang
Perpajakan yang sekarang berlaku; |
|||||||
b. | bahwa dalam usaha untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian sebagai tersebut di atas dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dan seiring dengan itu dapat diciptakan kepastian hukum yang berkaitan dengan aspek perpajakan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang, diperlukan langkah-langkah penyesuaian yang memadai terhadap berbagai Undang-undang perpajakan yang telah ada; | |||||||||
c. | bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan; | |||||||||
Mengingat | : | 1. | Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945; | |||||||
2. | Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566); | |||||||||
3. | Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PajakBumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312); | |||||||||
Menetapkan | : | UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN | ||||||||
Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai berikut : | ||||||||||
1. | Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : | |||||||||
(1) | Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang : | |||||||||
a. | digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; | |||||||||
b. | digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; | |||||||||
c. | merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; | |||||||||
d. | digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; | |||||||||
e. | digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. | |||||||||
(2) | Objek Pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | |||||||||
(3) | Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. | |||||||||
(4) | Penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan". | |||||||||
2. | Ketentuan Pasal 17 dihapus | |||||||||
3. | Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : | |||||||||
dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) serta peraturan perundang-undangan lainnya". Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan | ||||||||||
4. | Ketentuan Pasal 27 dihapus. | |||||||||
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |
||||||||||
- Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- ttd
pada tanggal 9 Nopember 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
- REPUBLIK INDONESIA
- ttd
http://serbaserbiproperti-abproperty.blogspot.com/2012/04/uu-no-12-tahun-1994-tentang-perubahan.html
0 komentar:
Posting Komentar