PT KERETA Api Indonesia (Persero) tak hanya mengurusi layanan transportasi darat. Kini, BUMN ini juga menjadi agen properti. Lihat di situs resmi BUMN ini. Banyak lahan dan rumah yang disewakan dan dipajang di website resmi PT KAI yang dilengkapi dengan foto dan lokasi tempat yang disewakan.
Contohnya, disewakan lahan Jalan Bau Api, Buah Batu-Bandung, Jawa Barat. Luas tanah: 3.995 m2.Masa sewa: 5 tahun. Peruntukan: cocok untuk bangunan/digunakan sebagai sarana olahraga (lapangan futsal, dll). Peminat hub: Adhi/Ratna(085624624981/085624934960/082115555606).
Upaya PT KAI menyewakan lahan atau rumah dan memajangnya di website untuk memaksimalkan aset yang selama ini tak dipakai. Tapi sebenarnya tak hanya PT KAI saja yang memiliki lahan yang tidak produktif. Banyak BUMN yang memiliki lahan menganggur yang ditaksir nilainya lebih dari Rp 500 miliar. Bahkan ada BUMN yang menghabiskan dana miliaran rupiah hanya untuk membayar pajak lahan-lahan tak produktif. Kondisi ini memicu Dahlan Iskan, Menteri Negara BUMN, untuk mendirikan BUMN bidang properti.
Memang, lahan PT KAI mencapai ribuan hektar. Lahan-lahan itu disewakan oleh PT KAI. Namun, yaitu tadi: harga sewanya tak maksimal. Tahun 2010, PT KAI hanya meraup pendapatan Rp 130,6 juta. Bahkan tak sedikit yang berujung sengketa. Contohnya, warga di Solo protes gara-gara Daerah Operasional VI Yogyakarta menaikkan harga sewa lahan.
Di Padang, Sumatra Barat, PT KAI bersengketa dengan Basko Group terkait lahan seluas 2.223 meter persegi milik PT KAI. Pemilik Basko Group, Basrizal Koto mengaku, lahan itu telah dibelinya dan ia mengantongi sertifikat sah yang dikeluarkan BPN padang. Sedangkan PT KAI merasa lahan itu miliknya.
Selain itu, anggota DPRYudi Widiyana mencatat ada aset BUMN ini yang telah menjadi milik pribadi, seperti di Dago, Bandung dan Surabaya. Selain itu di Gang Buntu, Medan, juga telah masuk dalam proses pengadilan. “Ada pengusaha yang mendapatkan tempat itu dari oknum pejabat kereta api lalu mengajukan gugatan ke pengadilandan perkaranya dimenangkan,” kata Yudi.
BUMN yang memiliki lahan luas dan belum dimanfaatkan antara lain PT Pertamina, Perum Bulog, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Pos Indonesia dan PT Perikanan Indonesia. Pertamina memiliki aset yang sudah diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Ada Wisma Pertamina, bangunan yang kosong sejak tahun 2000 di Jalan Kemang Selatan 1E seluas 6.355 meter persegi (m2) dan bangunan seluas 2.641 m2.
Akan Dibentuk BUMN Properti
Ada pula tanah dan bangunan milik Pertamina di Medan Merdeka Timur, Jalan Juanda dan tanah di Jalan Menteng Raya. Nilai tanah di ketiga lokasi itu sangat tinggi. Tanah di Jalan Medan Merdeka Timur harganya berkisar Rp 30 - 40 juta per m2. Sedangkan tanah di Menteng Raya sekitar Rp 15 juta per m2 dan di Jalan Juanda Rp 12-15 juta per m2.
Sementara aset Perum Bulog berupa tanah seluas 16.306.420 m2 dan bangunan di 1.294 lokasi. Namun aset tersebut masih banyak yang dikuasai pihak lain. Sejumlah aset Bulog tersebut saat ini ada yang masih berstatus hak pakai atas nama Perum Bulog, atas nama Dirjen Moneter Kementerian Keuangan, atau atas nama pribadi. Selain itu, aset yang merupakan hibah dari Pemda setempat namun belum dimutasikan.
Agar aset-aset yang telantar itu bisa diberdayakan, Dahlan Iskan berencana membentuk BUMN khusus yang menangani properti. Bahkan, mantan Direktur Utama PLN ini telah menunjuk Ignasius Jonan, Dirut PT KAI, untuk memimpin pembentukan BUMN khusus tersebut. “PT KAI itu kalau di negara lain untungnya bukan dari karcis, tetapi dari propertinya. Nanti berhubungan dengan Perumnas,” kata Dahlan.
BUMN properti itu nantinya akan menangani aset-aset perusahaan milik negara yang tidak produktif dengan perkiraan aset sekitar Rp 500 triliun. Alasannya, “Saat ini, banyak aset BUMN yang masuk kategoriidle, sehingga jika disatukan akan dapat memberikan nilai tambah yang cukup besar,” ungkap Dahlan.
Bahkan, lanjut Dahlan, aset sebagian besar BUMN saat ini tidak produktif atau bahkan membebani perusahaan. “Bayangkan, ada BUMN yang setiap tahun harus membayar puluhan miliar rupiah hanya untuk pajak bumi dan bangunan. Padahal, aset berupa tanah tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Ini yang nantinya akan dikelola dengan baik,” katanya.
Ali Tranghada, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, menyambut baik ide pendirian BUMN properti ini. Menurutnya, BUMN properti nantinya diharapkan selain mengelola aset-aset tidak produktif milik BUMN, juga dapat mengakomodasikebutuhan hunian untuk rakyat atau masyarakat berpenghasilan rendah.
“Dimungkinkan sekali. Sebesar 5% saja tanah-tanah tak produktif BUMN itu dimanfaatkan untuk kepentingan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), misalnya untuk penyediaan tanah untuk rusun murah di perkotaan,” katanya.Ali juga berharap ada komitmen dari BUMN untuk melepas tanah-tanah yang tak produktif.
Laporan selengkapnya bisa disimak di majalah Inilah REVIEW edisi ke-17 yang terbit Senin, 19 Desember 2011. [tjs]
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1810268/di-properti-bumn-berpijak
absetyawan 
adityabsetyawan
0 komentar:
Posting Komentar