AB Property

AB Property didirikan untuk menjawab kebutuhan pasar terhadap solusi tepat dan terpadu di bidang property.


Minggu, 20 Mei 2012

Hasil Riset Bi Tentang Kenaikan Harga Rumah

Hasil survei Bank Indonesia (BI) terhadap para pengembang properti perumahan menunjukan faktor kenaikan harga bahan bangunan pemicu dominan terus terjadinya kenaikan harga rumah.

Harga rumah terus naik setiap triwulan, meski penjualan rumah awal tahun ini sedikit mengalami penurunan.

BI mencatat kenaikan harga rumah secara triwulanan (qtoq), selama periode triwulan I-2012 untuk semua tipe rumah. Kenaikan harga rumah tertinggi terjadi pada rumah tipe besar 0,90% (qtoq). Sementara itu untuk periode tahunan (yoy) harga rumah untuk semua tipe naik namun melambat dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tipe kecil sebesar 4,42%.

"Sebagian besar responden (30,67%) mengungkapkan bahwa tekanan kenaikan harga properti residensial terutama berasal dari kenaikan harga bahan bangunan, kenaikan bahan bakar minyak (23,66%) dan serta kenaikan upah pekerja (19,50%)," jelas laporan BI tersebut seperti dikutip Minggu (20/5/2012)

BI mengungkapkan, berdasarkan hasil survei Bahan Bangunan BI pada triwulan I-2012 menunjukan kenaikan sebesar 1,4% (qtoq). Dari survei itu juga menunjukan bahwa banyak faktor yang membuat usaha mereka mengembangkan usaha properti terhambat.

"Sebagian besar responden berpendapat bahwa faktor utama yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis properti adalah kenaikan harga bahan bangunan (22,2%), tingginya suku bunga KPR (19,48%), sulitnya perizinan atau birokrasi (15,44%) dan tingginya pajak (14,63%)," jelas laporan itu.

BI juga mencatat suku bunga KPR tertinggi berada di Maluku Utara yang mencapai bunga 13,74%. Sedangkan yang terendah terjadi Yogyakarta 11,84%.

"Dana internal perusahaan tetap menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan properti residensial, sementara konsumen lebih memanfaatkan fasilitas KPR dalam transaksi pembelian rumah," tambah survei itu.

Sebagian besar konsumen atau sekitar 78,33% konsumen memilih kredit kepemilikan rumah untuk membeli rumah. Selain itu sebanyak 13,37% konsumen memilih menggunakan fasilitas pembayaran secara tunai bertahap dan sebagian kecil atau 8,3% konsumen membeli rumah dengan cara tunai keras.

Survei harga properti residensial merupakan survei tiga bulanan yang dilaksanakan sejaka triwulan I-1999. Dilakukan terhadap sampel kalangan pengembang properti di 12 kota yaitu Medan, Palembang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Manado, dan Makassar.

Wilayah Jabodetabek mulai disurvei pada triwulan I-2002, dan pada triwulan I-2004 ditambah kota Pontianak sehingga menjadi 14 kota. Total responden yang disurvei mencakup 45 pengembang utama di Jabodetabek dan Banten dan sekitar 215 pengembang di 13 kantor Bank Indonesia.

Istilah rumah kecil dalam survei ini merujuk pada rumah dengan tipe di bawah 36 m2, sedang rumah tipe menengah dalam rentang 36-70 m2 dan rumah tipe besar lebih besar dari 70 m2.

Detik.com

Jumat, 18 Mei 2012

Analisa Tim Ahli AB Property: Buka perumahan di Cirebon modalnya cuma separoh Bodetabek, untungnya lebih besar!

Pertumbuhan pasar properti khususnya di Cirebon tidak terlepas dari pertumbuhan faktor ekonomi. Kondisi siklus properti di Ciirebon pada saat ini cenderung pada posisi ground. Hal ini ditandai dengan tingkat bunga KPR yang cukup rendah, namun dukungan infrastruktur wilayah amat memadai.

Pada tahun-tahun mendatang, Cirebon juga diprediksikan akan menjadi kawasan zona Industri yang cukup besar di wilayah Jawa Barat. Hal ini ditandai dengan dibangunnya dua infrastruktur besar, yakni PLTU Cirebon dan jalan tol yang akan mengintegrasikan kota-kota industri di Pulau Jawa dengan Cirebon. Ketersediaan infrastruktur tersebut amat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini.

Pada akhir 2011, di seputaran kota Cirebon saja, kami mencatat ada lebih 40 perumahan yang dibangun baik skala kecil mau pun besar, Seperti misalnya Lobunta Residence, Banjar Wangunan, Bumi Cirebon Adipura, Villa Kecapi Mas, Mundu de Cluster, Taman Kota Ciperna, Puri Karang Wangi, Green Kedaton, Taman Pandan Wangi, Taman Sipung Permai, Graha Indah Wanacala, Griya Pesona Kalijaga, Bumi Arum Sari, The Panorama Residence, Cempaka Wangi Regensi, Sunrise Boulevard Residence, Green Tuparev Residence, Bima Regency, Griya Jadi Mulia, Mega Residence, Montana Village, Green Cosmo, dan yang cukup besar adalah Pegambiran Residence dari Grage City Group yang dibangun diatas lahan lebih dari 50 Ha.

Pertumbuhan pesat itu juga didukung dengan pembangun Cirebon Super Blok yang siap dioperasikan pada akhir 2012 atau awal 2013. Superblok ini terdiri dari perkantoran, mall, hotel dan ruko. Data yang berhasil kami kumpulkan pada Januari 2012, tenant-tenant besar yang siap masuk di superblok tersebut adalah Matahari, dan Hypermart. 

Pertumbuhan bisnis di Cirebon juga dapat dilihat dengan dibangunnya beberapa hotel besar yang dikelola oleh operator terkenal, seperti Aston, Golden Flower, Luxton, Swiss Bell Hotel, Amaris, dan lain-lain. Dari data yang berhasil kami kumpulkan hingga akhir 2011 tingkat okupansi hotel di Cirebon sekitar 71-74%.

Faktor yang amat menarik di Cirebon adalah ketersediaan lahan yang masih luas dan murah. Saat ini rata-rata harga tanah di Kota Cirebon adalah Rp150rb - Rp200rb. Sedangkan harga tanah di Kabupaten Cirebon, adalah berkisar Rp15rb - Rp 40rb per meter persegi.Sementara, harga jual perumahan di Cirebon, sama dengan harga perumahan di Bodetabek.

Pertumbuhan Cirebon yang begitu pesat, dengan didukung infrastruktur yang amat memadai, serta ketersediaan lahan yang cukup luas dan murah,  belum lagi dengan biaya hidup yang relatif lebih murah, tentu sangat menggiurkan bagi pengembang. Hal ini masih ditambah lebih murahnya biaya-biaya perijinan serta minimnya pungli di lapangan. 

Bandingkan dengan Bodetabek! Anda siap ekspansi ke Cirebon?


Ir. Herman Priyadi, CPA.


Pendapat Tim Ahli AB Property Tentang Prospek Landed House di Jabotabek

Dimuat pada Tabloid Kontan Edisi Khusus Mei 2012 "Investasi saat Booming Properti"

Kebanyakan orang Indonesia lebih suka tinggal di landed house ketimbang di apartemen

Menurut pendapat Pengamat Properti dari AB Properti Herman Priyadi, permintaan landed house terus meningkat karena orang Indonesia pada umumnya dan orang Jakarta pada khususnya masih sangat landed house minded. "Sekali pun di Jakarta banyak apartemen, kalau ada yang menjual landed house pasti ceapt laku," katanya.

Menurut Herman, orang Indoensia masih belum siap hidup di apartemen, apalagi perkerja kantoran yang rata-rata merindukan rumah yang masih memiliki halaman. Sayangnya, untuk mendapatkan hunian di Jakarta Anda harus merogok kocek yang sangat dalam.

Harga landed house di Jakarta Timur lebih murah

Menurut Herman, di kawasan Jakarta, selain di Jakarta Timur, harga landed house baru sudah sangat mahal, rata-rata Rp2 Miliar per unit. Bila Anda menginginkan harga yang miring, orang bisa melirik di kawasan Jakarta Timur seperti daerah sekitar Taman Mini atau Ceger. Harga tanah dikawasan tersebut masih ada yang di bawah Rp 1 juta per meter persegi (m2). "Di kawasan tersebut, masih ada rumah yang harganya Rp600juta sampai Rp700juta," ujar Herman.

Herman melihat, daerah Tangerang seperti Serpong dan Bintaro juga menjadi pilihan alternatif mencari rumah tinggal. Namun, karena pertumbuhan properti di kawasan ini sangat cepat, harga rumah pun semakin melangit.


Daerah Prospektif di Bogor dan Depok


Daerah prospektif dalam jangka waktu lima tahun mendatang adalah kawasan Bojong, Citayam, Cibubur, atau Cileungsi. "Sebab, akses transportasi di kawasan ini lebih banyak, ujarnya.

Perkembangan harga tanh di kawasan ini juga cukup signifikan. Bila tiga tahun lalu tanah di kawasan Cileungsi masih dihargai Rp 50.000,- per meter persegi, sekarang harganya sudah mencapai lebih dari Rp200.000,- per meter persegi.

sumber: Tabloid Kontan edisi khusus Mei 2012

selengkapnya dapa dibaca di
Hal 12 & Hal 13




Triwulan I 2012: Kredit properti meningkat 28,19%

Perbankan pada kuartal I tahun sudah menyalurkan kredit properti dengan nilai outstanding kredit mencapai Rp319,24 triliun atau tumbuh 28,19% dibandingkan dengan posisi kuartal yang sama tahun lalu, Rp249,04 triliun.
Penyaluran kredit properti itu terbagi pada tiga kelompok, yaitu untuk kredit konstruksi dengan akumulasi kredit sebesar Rp78,71 triliun, kredit real estat Rp44,20 triliun dan Kredit Pemilikan Rumah dan apartemen (KPR/KPA) senilai Rp196,32 triliun.
Hak itu terungkap dari data statistik kredit perbankan untuk sektor properti pada kuartal I/2012 yang dirilis oleh Bank Indonesia, sebagaimana dikutip dari laman situsnya, hari ini.
Nilai kredit properti yang disalurkan pada periode itu mencapai Rp17,97 triliun dibandingkan dengan posisi outstanding kredit per Desember 2011 Rp301,27 triliun.
Data bank Indonesia menunjukan skim KPR dan KPA merupakan bisnis andalan bagi perbankan dengan pertumbuhan kreditnya mencapai 33,37% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Perbankan selama tiga bulan pertama tahun ini mengucurkan KPR/KPA mencapai Rp13,69 triliun dengan posisi outstandingnya mencapai Rp196,31 triliun.
Selain itu, Bank Indonesia mencatat bank BUMN telah menyalurkan kredit properti selama kuartal I/2012 sebesar Rp5,27 triliun dengan posisi outstanding kredit Rp129,39 triliun.
Posisi outstanding kredit itu menunjukan pertumbuhan 38,16% dibandingkan dengan posisi kredit pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Bank pelat merah perinciannya telah mengucurkan kredit konstruksi dengan akumulasi kredit Rp28,08 triliun, kredit real estat sebesar Rp5,63 triliun dan KPR/KPA senilai Rp95,63 triliun.
Sementara itu, Bank swasta nasional telah menyalurkan kredit properti pada kuartal yang sama dengan dengan posisi outstanding kredit mencapai Rp149,60 triliun atau tumbuh 26,35% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Hal itu menunjukan bank swasta nasional selama kuartal I 2012 telahnya menyalurkan kredit properti Rp11,94 triliun.
Untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) telah pula menyalurkan kredit properti dengan posisi outstanding kredit mencapai Rp22,14 triliun atau naik tipis sebesar 3,16% dibandingkan dengan posisi kuartal I/2011.
Terkait dengan kredit properti ini, Bank Indonesia juga merilis ekspansi bank asing dengan posisi outstanding kredit pada Maret 2012 mencapai Rp4,42 triliun atau tumbuh 42,12% dibandingkan dengan posisi Maret 2011.
Menurut data statistik Bank Sentral, sebaran kredit properti oleh bank asing terdiri dari kredit konstruksi sebesar Rp1,54 triliun, kredit real estat Rp1,08 triliun dan KPR/KPA Rp1,78 triliun.
Sebelumnya, Directorate of Banking Research and Regulation Bank Indonesia Yunita Resmi Sari mengatakan permintaan kredit rumah atau KPR akan menurun secara temporer sebagai bentuk penyesuaian atas aturan baru BI yang mewajibkan rasi KPR 70% dari nilai jual rumah.
Aturan itu akan berlaku mulai Juni terkait dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/10/DPNP yang diterbitkan pada 15 Maret 2012, yang mengatur rasio Loan to Value (LTV) penyaluran KPR oleh bank yang dibatasi sebesar 70% dari harga jual rumah.
“Ya aturan KPR 70% itu akan berpengaruh terhadap konsumen properti. Bentuknya pembeli menunda transaksi karena harus menyiapkan uang muka yang nilainya membesar,” ujarnya, baru baru ini.(sut)

Hotel di pinggiran Jakarta Laris Manis

Pada kuartal I tahun 2012, tingkat okupansi hotel di dipinggiran Jakarta ternyata tumbuh lebih pesat ketimbang Jakarta. Hal ini sesuai dengan hasil riset dari konsultan properti Coldwell Banker.

Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, tingkat okupansi hotel di Jakarta hanya 0,45% menjadi 65,18% di kuartal satu tahun ini. Sedangkan Bodetabek mengalami penambahan 10% menjadi 76%.

"Kenaikan hunian hotel ini didongkrak oleh banyaknya permintaan kamar hotel untuk kegiatan bisnis, meeting, dan konferensi sebagai alternatif kegiatan bisnis di luar Jakarta yang cukup padat," tulis Manager Research and Consultancy Coldwell Banker Indonesia Meyriana Kesuma dalam risetnya.
Permintaan untuk hotel berbintang, masih didominasi oleh perusahaan dan pemerintahan. Sementara itu, rendahnya permintaan okupansi hotel di Jakarta disebabkan oleh perbaikan sebagian hotel berbintang 5. Sebagian bahkan melakukan pergantian operator.
Di sisi lain, tarif sewa hotel sudah mengalami kenaikan yang signifikan. Coldwell Banker mencatat, kenaikan tarif rata-rata di Jakarta sebesar 8,8% sepanjang kuartal satu, menjadi Rp 1.140.000 per malam.
Kenaikan tarif hotel paling tajam dialami oleh hotel bintang lima sebesar 13% menjadi Rp 1.700.000 per malam, selanjutnya diikuti oleh bintang 3 sebesar 7,2% menjadi Rp 720.000, dan bintang 4 sebesar 5,8% menjadi Rp 1.039.000.

Menurut Meyriana, selain karena meningkatnya permintaan, faktor lain yang ikut mendongkrak naiknya harga sewa adalah isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Peningkatan tarif sewa adalah bentuk antisipasi pihak manajemen," ujar Meyriana lagi.
kontan.co.id

Rabu, 16 Mei 2012

Triwulan I 2012: Harga rumah mewah di indonesia tertinggi se- Asia Pasifik

Harga rumah mewah di Jakarta pada kuartal 1 2012 tercatat menguat paling tinggi di kawasan Asia Pasifik. Kota lainnya, seperti Hong Kong, Bangkok, dan Kuala Lumpur menunjukkan perkembangan, kota Mumbai terlihat stabil, sementara Beijing, Shanghai, dan Singapura terlihat menurun.

Demikian paparan Jones Lang LaSalle Kuartal 1 - 2012 Asia Pacific Residential Index yang diterima Kompas.com, Rabu (16/5/2012). Paparan tersebut menunjukkan, bahwa harga rumah mewah di Jakarta naik 4,3 % dan selama 12 bulan terakhir mengalami pertumbuhan sekitar 16 %.

Todd Lauchlan, Direktur Jones Lang LaSalle Indonesia mengatakan, kuartal pertama untuk hunian mewah ini merupakan lanjutan tren selama 18 - 24 bulan pada pasar perumahan Indonesia. Kenaikan harga ini menguat, karena komitmen pengembang memenuhi permintaan, suku bunga rendah, serta tingkat kepercayaan konsumen tinggi.

Di Hong Kong, hunian mewah menunjukkan tanda-tanda stabil dengan peningkatan 1,4 %. Pemicunya adalah suku bunga rendah dan makin banyaknya pinjaman kredit dari perbankan. Sementara di Singapura, laporan pasar hunian mewah menurun 2 % setelah sebelumnya stabil selama enam kuartal berturut-turut.

Jane Murray, Kepala riset Jones Lang LaSalle Asia Pasifik mengatakan harga hunian mewah di China akan menurun dalam 12 bulan ke depan. Penurunan ini sebagai akibat kebijakan pembatasan sehingga pengembang menerapkan harga lebih rendah lewat diskon.

"Jakarta akan terus menguat karena dukungan ekonominya kuat," ujarnya.

Triwulan I 2012: Harga Kondominium Meningkat 12%

Kisaran harga jual unit kondominium atau hunian vertikal yang bisa dimiliki di kawasan non sentra bisnis Jakarta pada kuartal I/2012 meningkat 12% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.
Data dari lembaga riset properti Coldwell Banker menunjukkan rerata harga jual kondominium di kawasan non CBD mencapai Rp12, 4 juta per m2 pada kuartal I/2012, sedangkan di kawasan CBD menyentuh Rp19,17 juta. Secara total, kenaikan harga kondominium pada periode itu mencapai 10%.
Meyriana Kesuma, Manajer Riset dan Konsultasi Coldwell Banker, mengatakan kenaikan harga yang cukup signifikan tersebut mengindikasi permintaan terhadap kondominium di Jakarta masih cukup tinggi.
“Permintaan terhadap Kondominium terus mengalami peningkatan pada kuartal ini, khususnya di wilayah Non CBD yang dapat dilihat dari kenaikan harga unit yang cukup signifikan ,” ujarnya kepada Bisnis, Senin 14 Mei 2012.
Data yang sama merinci selama kuartal 1 2012, total penjualan unit kondominium mencapai 95,81% atau sekitar 2.543 unit. Proyek kondominium yang telah existing membukukan tingkat penjualan 97,5%, sementara yang masih dalam tahap konstruksi mencapai 75,85%.
Pada kuartal ini penyerapan paling tinggi terjadi di kondominium kelas middle dengan tingkat penjualan sebesar 81.2%, disusul oleh kondominium kelas middle-low; low; upper dan middle-upper dengan persentase berturut-turut  79,3%, 78%, 76,77% dan 73,9%.
Saat ini, jumlah pasokan kondominium menyentuh angka 82.448 unit, menyusul adanya pasokan baru dari The Wave, yakni Coral Tower, Gandaria Height tower B, Paragon Village, dan Regatta dengan menara keempatnya, yaitu Rio de Janeiro.
Meyriana memperkirkan selama tahun 2012 ini diperkirakan permintaan terhadap kondominium akan terus meningkat seiring dengan suku bunga KPA yang tetap atraktif dan gaya hidup konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan. Dengan demikian, tingkat penjualan dia pastikan terus tumbuh.
“Pengembang kondominium kelas menengah harus mengantisipasi tren ini dengan menyesuaikan harga di pasar dengan produk yang lebih kompetitif, sehingga kenaikan harga diikuti perbaikan kualitas produk, bukan spekulasi yang bisa merusak pasarnya,” terangnya.
Dia menambahkan kebutuhan kondominium juga sudah meningkat di pinggiran kota akibat berkurangnya lahan dan tingginya harga tanah serta sudah terbentuknya pusat kegiatan bisnis di beberapa titik di pusat kota.(msb)


Triwulan I 2012: Harga tanah industri melesat hingga lebih 12%

Bank Indonesia (BI) melalui surveinya mencatat kenaikan harga jual lahan untuk kawasan industri selama triwulan I-2012. BI mengungkapkan ada kenaikan 12,5% harga lahan industri di Jakarta, Bogor, Bekasi dan Karawang (Jabobeka).

"Tingginya permintaan telah mendorong harga jual lahan industri yang meningkat 12,5% (qtoq) menjadi Rp 1,44 juta per meter persegi," kata BI dalam laporannya seperti dikutip, Selasa (14/5/2012)

BI mengungkapkan pada triwulan I-2012 lahan industri di jabobeka bertambah 66 hektar yang disumbang dari kawasan Delta Silicon Phase 3 Extention Cikarang. Sementara itu penjualan lahan industri yang terjadi pada periode yang sama sebesar 134 hektar. Telah terjadi peningkatan penjualan lahan industri pada triwulan I-2012 dari 73,24% menjadi 24,55%.

"Salah satu yang mendorong penjualan adalah ekspansi yang dilakukan oleh pabrik otomotif, suku cadang dan farmasi yang ada di Cikarang," jelas laporan itu.

Sementara itu lahan industri di Banten mengalami penjualan sebesar 3,32% menjadi 74,52%, terjadi kenaikan harga jual sebesar 3,46% menjadi Rp 877.297 per meter persegi.

detik.com

Didera banyak tentangan: Bank Indonesia & BAPEPAM-LK terus tetapkan aturan DP30% efektif 15 Juni

Walau secara bertubi-tubi didesak untuk menunda pelaksanaan aturan baru mengenai uang muka (down payment, DP) kredit properti dan kendaraan bermotor, Bank Indonesia dan Bapepam-LK sebagai regulator yang menelurkan kebijakan itu bergeming dan tetap akan menjalankannya. Dua pejabat yang mewakili BI dan Bapepam LK, yakni  Direktur Eksekutif Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, Mulya Siregar,  dan Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam LK, Mulabasa Hutabarat, menegaskan hal itu di Jakarta, Selasa (15/5).

“Jangan dianggap aturan baru ini dimaksudkan untuk mengerem bisnis pembiayaan dan kendaraan bermotor. Kalau mau tumbuh, terus saja tumbuh, tidak masalah. Tetapi kita siapkan aturan untuk mengantisipasi risikonya,” kata Mulya Siregar.

Menurut Mulya, aturan baru mengenai DP tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kehati-hatian bank dalam memberikan KPR dan KKB. “Ketentuan ini akan menjadi screening mechanism bagi pembeli yang potensial. Dengan uang muka yang lebih tinggi, bank akan memperoleh calon debitur yang benar-benar membutuhkan dan mampu, sehingga diharapkan NPL akan lebih baik dan mengurangi risiko kredit yang akan dihadapi bank,” kata Mulya.

Hal yang sama disampaikan Mulabasa. Bapepam-LK, selaku regulator yang mengatur dan mengawasi lembaga pembiayaan, menurut dia,  tidak akan mengubah ketentuan yang sudah ada dan ditetapkan terkait pengkajian ketentuan DP tersebut.

"Sebelum kita membuat ketentuan ini, kita melakukan survei dengan menggunakan ketentuan DP mulai dari 10 persen hingga di atas 20 persen," kata dia,  Kalaupun hal ini direspons negatif oleh dunia usaha, menrurut dia, Bapepam-LK tidak akan melakukan rencana revisi. "Bapepam-LK sendiri tetap akan memantau bagaimana efektifitas dari ketentuan ini setelah tiga bulan pertama," tutur dia.
   
Mulabasa menegaskan bahwa salah satu latar belakang dibuatnya aturan mengenai DP tersebut adalah adanya persaingan tidak sehat dalam penetapan uang muka atau saling menurunkan uang muka antar perusahaan pembiayaan. Maka dengan adanya aturan DP, disediakan filter kepada perusahaan pembiayaan dalam menjaring konsumen.

Seperti sudah diberitakan oleh Jaringnews.com sebelumnya, aturan baru mengenai DP yang rencananya akan berlaku 15 Juni ini, telah mendatangkan suara keras untuk menunda pelaksanaannya dari berbagai sektor usaha yang terimbas.  Organisasi pengusaha properti, Real Estat Indonesia (REI), misalnya, hari ini secara resmi mengirimkan surat untuk meminta penunadan kebijakan itu kepada BI.

Sekretaris Umum GAIKINDO, Juwono Andrianto juga telah menyuarakan hal serupa. GAIKINDO meminta agar aturan baru itu ditunda pelaksanaannya serta pemberlakukan kenaikan DP tersebut dilakukan secara bertahap. GAIKINDO bahkan telah memberikan warning akan adanya pengurangan tenaga kerja bila aturan itu diberlakukan, sehubungan dengan akan turunnya penjualan kendaraan roda empat.

Suara yang meminta penundaan juga datang dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) melalui ketuanya, Gunadi Shinduwinata dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) melalui ketuanya, Wiwie Kurnia.

jaringnews.com

Selasa, 15 Mei 2012

Triwulan I 2012: Harga Hunian naik di 14 Kota

Harga properti hunian di 14 kota besar di Indonesia tercatat naik di triwulan pertama tahun 2012 ini. Kenaikan tersebut terjadi dalam perbandingan dengan triwulan sebelumnya, ataupun dengan triwulan I tahun 2011. Hal tersebut dijelaskan dalam Survei Properti Residensial Triwulan I Tahun 2012 yang dipublikasikan hari ini oleh Bank Indonesia. 

Indeks Harga Properti Residensial dari Bank Indonesia menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,82% bila triwulan I tahun 2012 dibandingkan dengan triwulan terakhir tahun 2011.

Sementara, bila triwulan I 2012 dibandingkan dengan triwulan I tahun 2011, ada kenaikan sebesar 3,59%.

Sebagian besar responden survei, yakni 30,67%, berpendapat bahwa penyebab kenaikan harga itu adalah kenaikan harga bangunan.

Dan dari 14 kota tersebut, kenaikan harga terbesar terjadi di Kota Padang.

Untuk triwulan I tahun 2012, kenaikan harga tertinggi terjadi pada rumah tipe besar. Indeks Harga Properti Residensial itu  menunjukkan bahwa di triwulan I 2012, ada kenaikan 0,90% daripada di kuartal terakhir tahun 2011.

Selanjutnya, responden survei mengatakan adanya sejumlah faktor yang menghambat bisnis properti.

Itu adalah kenaikan harga bahan bangunan, tingginya suku bunga KPR (kredit pemilikan rumah), sulitnya birokrasi perizinan, dan pajak yang tinggi.

jaringnews.com

REI Resmi Meminta Bank Indonesia Tunda Aturan DP Pembelian Properti

Handaka Santosa, Ketua Umum REI.
Organisasi pengusaha properti di Indonesia, Real Estate Indonesia (REI) secara resmi hari ini mengirimkan surat kepada Bank Indonesia untuk meminta penundaan pelaksanaan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia yang menetapkan DP minimal 30 persen untuk kredit kepemilikan rumah tipe di atas 70 meter persegi.

"REI hari ini sudah mengirimkan surat kepada BI. Kami meminta agar aturan mengenai DP 30 persen ditunda dan tidak diterapkan Juni ini,"  kata Ketua Umum REI, Handaka Santosa, ketika berbicara pada  seminar dengan tema Masa Depan Industri Perbankan, Multifinance, Otomotif dan Real Estate Pasca Penetapan Pembatasan Uang Muka Kredit,  yang diselenggarakan Bisnis Indonesia dan Infobank di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, hari ini (15/5).

"Saya  heran kenapa BI demikian khawatir akan adanya bubble di sektor properti padahal NPL (Non Performing Loan) belum mengkhawatirkan. Kami meminta agar SE itu baru diterapkan kalau NPL sudah mengkhawatirkan," tambah dia.

Handaka mengutip data Bank Dunia yang mengatakan jumlah kelas menengah Indonesia tahun ini akan bertambah 7 juta orang. Mereka tentu membutuhkan rumah. Menurut Handaka, aturan DP yang baru tersebut memberatkan mereka yang akan membeli rumah pertama.

Di sisi lain, Handaka juga menyebutkan adanya aturan baru itu akan mempengaruhi investasi dan bisnis properti. Menurut prakiraan dia, pertumbuhan properti bisa turun 10 persen oleh kebijakan baru itu dan efek dominonya akan bekerja secara linier kepada bisnis-bisnis lain yang terkait.

Itu sebabnya Handaka meminta BI agar berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan karena dampaknya sangat besar. Ia mengatakan pihak REI tidak diajak bicara ketika merumuskan kebijakan ini.

Handaka tidak melihat ada alasan yang mengkhawatirkan sehingga DP 30 persen itu segera harus diterapkan. "Potensi pasar sedang tumbuh dan sangat kuat," kata dia.

Handaka berharap BI berbesar hati menunda aturan baru tersebut. Selain itu ia juga berharap agar kenaikan DP yang dimaksudkan dilakukan secara bertahap, tidak langsung naik dari 20 persen ke 30 persen.

Minggu, 13 Mei 2012

REI Jatim: Menpera tak pro pengembang

Entah kebablasan atau memang ada maksud tertentu, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) terkait  pembangunan rumah sejahtera tapak beberapa waktu terakhir dianggap tidak menguntungkan para pengembang, khususnya RealEstate Indonesia (REI). Berikut petikan wawancara wartawan Surabaya Post, Sekar Arum C Murti dan Reny Catur Agustin dengan Ketua DPD REI Jawa Timur, Ir. Erlangga Satriagung. 


Sejauh ini bagaimana perkembangan perumahan dan permukiman di wilayah Jawa Timur?

RealEstate Indonesia Jawa Timur telah membangun sebanyak 16.300 rumah sederhana atau yang kini dikenal dengan rumah sejahtera tapak (RST) selama tahun 2011. Realisasi itu melebihi target yang telah ditetapkan yakni 15.000 unit dan tingkat realisasi REI di Jatim merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain.


Faktor apa saja yang menjadi penghambat pengembangan perumahan dan permukiman di Jawa Timur?

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Kemenpera beberapa waktu terakhir ini sangat mempersulit para pengembang. Misalnya, ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman yang harus berukuran 36 meter persegi. Selain itu juga kenaikan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta rencana program penggunaan listrik tenaga surya.


Dalam UU 1/2011 dijelaskan bahwa ukuran minimal rumah adalah tipe 36. Oleh sebab itu, subsidi pembiayaan hanya boleh diberikan pada konsumen yang membeli rumah tipe 36 dan kalau ada yang membeli rumah di bawah tipe tersebut, maka mereka tidak mendapat subsidi dari pemerintah bagaimana pendapat anda?

Ini tentu sangat ironis, Bayangkan saja, orang yang mampu membeli rumah tipe 36 berhak mendapat subsidi, sementara orang yang hanya mampu membeli rumah di bawah tipe 36 justru tidak boleh mendapat subsidi.
Mengapa ironis, karena kondisi di lapangan memperlihatkan, mayoritas masyarakat baru mampu membeli rumah dengan ukuran di bawah 36 meter persegi masih tinggi. Artinya, bila luas rumah diharuskan bertipe 36, harga rumah akan semakin mahal. Saat ini, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga sudah cukup senang memiliki rumah bertipe 22. Buat mereka, yang penting memiliki rumah dulu, selanjutnya rumah tersebut akan dikembangtumbuhkan sesuai kemampuan finansial nantinya.

Akibat regulasi tersebut, penjualan rumah dengan fasilitas kredit bersubsidi langsung merosot drastis. Parahnya, puluhan ribu rumah tipe di bawah 36 yang ready stock tak bisa dijual lantaran harus memakai Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dengan suku bunga komersial.


Terkait kenaikan retribusi IMB, di Surabaya saja tahun ini akan nada kenaikan 166 persen, dari Harga Satuan Bangunan (HSBg) retribusi IMB sebesar Rp 9.000 meter persegi menjadi Rp 24.000, bagaimana pendapat anda?

Pada dasarnya kenaikan IMB ini punya tujuan positif, salah satunya untuk mengerem laju pertumbuhan properti yang ada di Surabaya. Namun jangan se-ekstrem itu, harusnya pemerintah kota menaikkan retribusi tersebut secara bertahap jadi para pelaku usaha yang berkecimpung di dalamnya tidak kaget dalam mengatur neraca keuangan perusahaan.

Bisnis properti itu merupakan gabungan dari beberapa bidang usaha di dalamnya, sejauh ini apabila IMB naik maka 140 bidang usaha terpaksa harus menggigit jari melihat kebijakan yang tidak pro kepada mereka.
Dengan turunnya transaksi ekonomi di dalamnya niscaya pasti akan merembet kepada tenaga kerja yang harus dipangkas untuk menstabilkan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut. Harusnya kenaikan retribusi bisa dilakukan secara bertahap namun sejauh ini Pemerintah Kota hanya mengobral janjinya semata yang tak berujung manis kepada kami para pengembang.
  
Bagaimana dengan rencana program penggunaan listrik tenaga surya yang ditetapkan Kemenpera?
REI Jatim keberatan dengan rencana program penggunaan listrik tenaga surya yang diitetapkan Kemenpera. REI menilai besaran investasi yang harus disiapkan untuk menjalankan program itu masih memberatkan bagi pengembang.

Kebijakan untuk menggunakan teknologi tenaga surya, baru bisa diterapkan jika ada teknologi yang bisa mengatur penggunaan listrik tenaga surya dan PLN sekaligus secara otomatis.

Saat ini negara yang menerapkan penggunaan listrik tenaga surya adalah Jepang, di mana pemilik rumah bisa menggunakan tenaga surya atau listrik pemerintah.


Apa imbas dari kebijakan-kebijakan tersebut?

Imbas diberlakukan peraturan tersebut adalah realisasi penjualan rumah menjadi menurun dari backlog (kekurangan kebutuhan rumah) perumahan di Jatim sebesar 500.000 unit hanya terealisasi 300.000 unit saja. Dari data BTN terbaru Maret 2012 menunjukkan realisasi perumahan merosot sangat tajam, 30 persen dari target KPR sebesar 9.000 unit, yaitu hanya terealisasi sebesar 3.000 unit. Padahal realisasi KPR tahun sebelumnya adalah 8.900 unit. Hal itu membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan yang di buat pemerintah justru menyengsarakan para pengembang.


Langkah apa yang akan dilakukan REI untuk menanggulangi permasalahan ini? 

Guna menyikapi program Kemenpera itu REI Jatim telah menyampaikan keberatan melalui  Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI.  REI berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan itu dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Terjadi salah penerapan (mal-adapted) akut pada kebijakan perumahan saat ini, sehingga ancaman backlog  baik di Jawa Timur ataupun secara nasional diperkirakan akan makin memburuk bila pemerintah tidak tegas menyikapi ini semua.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cari Properti

Custom Search

Ir. Andreas Siregar

Konsultan Properti

Pendiri AB Property

Tenaga Pengajar pada

PANANGIAN SCHOOL OF PROPERTY

Follow Twitter @penilaipublik untuk Tips & Konsultasi Properti

Aditya Budi Setyawan

Pendiri AB Property (Partner) ✉absetyawanwassuccess@live.com

☎ 0878787 702 99

085 7755 1819 5

0852 2120 3653

021 444 300 33 (flexi)

BB : 31 789 C84

Facebook Twitter MySpace Blogger Google Talk absetyawan Y! messenger adityabsetyawan
My QR VCard

Cari