Triwulan I 2012: Kredit properti meningkat 28,19%

5/18/2012 03:52:00 AM Kredit Properti 1 Comment

Perbankan pada kuartal I tahun sudah menyalurkan kredit properti dengan nilai outstanding kredit mencapai Rp319,24 triliun atau tumbuh 28,19% dibandingkan dengan posisi kuartal yang sama tahun lalu, Rp249,04 triliun.

Penyaluran kredit properti itu terbagi pada tiga kelompok, yaitu untuk kredit konstruksi dengan akumulasi kredit sebesar Rp78,71 triliun, kredit real estat Rp44,20 triliun dan Kredit Pemilikan Rumah dan apartemen (KPR/KPA) senilai Rp196,32 triliun.

Hak itu terungkap dari data statistik kredit perbankan untuk sektor properti pada kuartal I/2012 yang dirilis oleh Bank Indonesia, sebagaimana dikutip dari laman situsnya, hari ini.

Nilai kredit properti yang disalurkan pada periode itu mencapai Rp17,97 triliun dibandingkan dengan posisi outstanding kredit per Desember 2011 Rp301,27 triliun.

Data bank Indonesia menunjukan skim KPR dan KPA merupakan bisnis andalan bagi perbankan dengan pertumbuhan kreditnya mencapai 33,37% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perbankan selama tiga bulan pertama tahun ini mengucurkan KPR/KPA mencapai Rp13,69 triliun dengan posisi outstandingnya mencapai Rp196,31 triliun.

Selain itu, Bank Indonesia mencatat bank BUMN telah menyalurkan kredit properti selama kuartal I/2012 sebesar Rp5,27 triliun dengan posisi outstanding kredit Rp129,39 triliun.

Posisi outstanding kredit itu menunjukan pertumbuhan 38,16% dibandingkan dengan posisi kredit pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Bank pelat merah perinciannya telah mengucurkan kredit konstruksi dengan akumulasi kredit Rp28,08 triliun, kredit real estat sebesar Rp5,63 triliun dan KPR/KPA senilai Rp95,63 triliun.

Sementara itu, Bank swasta nasional telah menyalurkan kredit properti pada kuartal yang sama dengan dengan posisi outstanding kredit mencapai Rp149,60 triliun atau tumbuh 26,35% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Hal itu menunjukan bank swasta nasional selama kuartal I 2012 telahnya menyalurkan kredit properti Rp11,94 triliun.

Untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) telah pula menyalurkan kredit properti dengan posisi outstanding kredit mencapai Rp22,14 triliun atau naik tipis sebesar 3,16% dibandingkan dengan posisi kuartal I/2011.

Terkait dengan kredit properti ini, Bank Indonesia juga merilis ekspansi bank asing dengan posisi outstanding kredit pada Maret 2012 mencapai Rp4,42 triliun atau tumbuh 42,12% dibandingkan dengan posisi Maret 2011.

Menurut data statistik Bank Sentral, sebaran kredit properti oleh bank asing terdiri dari kredit konstruksi sebesar Rp1,54 triliun, kredit real estat Rp1,08 triliun dan KPR/KPA Rp1,78 triliun.

Sebelumnya, Directorate of Banking Research and Regulation Bank Indonesia Yunita Resmi Sari mengatakan permintaan kredit rumah atau KPR akan menurun secara temporer sebagai bentuk penyesuaian atas aturan baru BI yang mewajibkan rasi KPR 70% dari nilai jual rumah.

Aturan itu akan berlaku mulai Juni terkait dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/10/DPNP yang diterbitkan pada 15 Maret 2012, yang mengatur rasio Loan to Value (LTV) penyaluran KPR oleh bank yang dibatasi sebesar 70% dari harga jual rumah.

“Ya aturan KPR 70% itu akan berpengaruh terhadap konsumen properti. Bentuknya pembeli menunda transaksi karena harus menyiapkan uang muka yang nilainya membesar,” ujarnya, baru baru ini.(sut)

bisnis.com

http://serbaserbiproperti-abproperty.blogspot.com/2012/05/triwulan-i-2012-kredit-properti.html

Hotel di pinggiran Jakarta Laris Manis

5/18/2012 03:25:00 AM Hotel No Comments

Pada kuartal I tahun 2012, tingkat okupansi hotel di dipinggiran Jakarta ternyata tumbuh lebih pesat ketimbang Jakarta. Hal ini sesuai dengan hasil riset dari konsultan properti Coldwell Banker.

Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, tingkat okupansi hotel di Jakarta hanya 0,45% menjadi 65,18% di kuartal satu tahun ini. Sedangkan Bodetabek mengalami penambahan 10% menjadi 76%.

"Kenaikan hunian hotel ini didongkrak oleh banyaknya permintaan kamar hotel untuk kegiatan bisnis, meeting, dan konferensi sebagai alternatif kegiatan bisnis di luar Jakarta yang cukup padat," tulis Manager Research and Consultancy Coldwell Banker Indonesia Meyriana Kesuma dalam risetnya.

Permintaan untuk hotel berbintang, masih didominasi oleh perusahaan dan pemerintahan. Sementara itu, rendahnya permintaan okupansi hotel di Jakarta disebabkan oleh perbaikan sebagian hotel berbintang 5. Sebagian bahkan melakukan pergantian operator.

Di sisi lain, tarif sewa hotel sudah mengalami kenaikan yang signifikan. Coldwell Banker mencatat, kenaikan tarif rata-rata di Jakarta sebesar 8,8% sepanjang kuartal satu, menjadi Rp 1.140.000 per malam.

Kenaikan tarif hotel paling tajam dialami oleh hotel bintang lima sebesar 13% menjadi Rp 1.700.000 per malam, selanjutnya diikuti oleh bintang 3 sebesar 7,2% menjadi Rp 720.000, dan bintang 4 sebesar 5,8% menjadi Rp 1.039.000.

Menurut Meyriana, selain karena meningkatnya permintaan, faktor lain yang ikut mendongkrak naiknya harga sewa adalah isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Peningkatan tarif sewa adalah bentuk antisipasi pihak manajemen," ujar Meyriana lagi.

kontan.co.id

http://serbaserbiproperti-abproperty.blogspot.com/2012/05/hotel-di-pinggiran-jakarta-laris-manis.html

Triwulan I 2012: Harga rumah mewah di indonesia tertinggi se- Asia Pasifik

5/16/2012 06:37:00 PM Harga Rumah, Rumah Mewah No Comments

Harga rumah mewah di Jakarta pada kuartal 1 2012 tercatat menguat paling tinggi di kawasan Asia Pasifik. Kota lainnya, seperti Hong Kong, Bangkok, dan Kuala Lumpur menunjukkan perkembangan, kota Mumbai terlihat stabil, sementara Beijing, Shanghai, dan Singapura terlihat menurun.

Demikian paparan Jones Lang LaSalle Kuartal 1 - 2012 Asia Pacific Residential Index yang diterima Kompas.com, Rabu (16/5/2012). Paparan tersebut menunjukkan, bahwa harga rumah mewah di Jakarta naik 4,3 % dan selama 12 bulan terakhir mengalami pertumbuhan sekitar 16 %.

Todd Lauchlan, Direktur Jones Lang LaSalle Indonesia mengatakan, kuartal pertama untuk hunian mewah ini merupakan lanjutan tren selama 18 - 24 bulan pada pasar perumahan Indonesia. Kenaikan harga ini menguat, karena komitmen pengembang memenuhi permintaan, suku bunga rendah, serta tingkat kepercayaan konsumen tinggi.

Di Hong Kong, hunian mewah menunjukkan tanda-tanda stabil dengan peningkatan 1,4 %. Pemicunya adalah suku bunga rendah dan makin banyaknya pinjaman kredit dari perbankan. Sementara di Singapura, laporan pasar hunian mewah menurun 2 % setelah sebelumnya stabil selama enam kuartal berturut-turut.

Jane Murray, Kepala riset Jones Lang LaSalle Asia Pasifik mengatakan harga hunian mewah di China akan menurun dalam 12 bulan ke depan. Penurunan ini sebagai akibat kebijakan pembatasan sehingga pengembang menerapkan harga lebih rendah lewat diskon.

"Jakarta akan terus menguat karena dukungan ekonominya kuat," ujarnya.

kompas.com

http://serbaserbiproperti-abproperty.blogspot.com/2012/05/triwulan-i-2012-harga-rumah-mewah-di.html

Triwulan I 2012: Harga Kondominium Meningkat 12%

5/16/2012 01:02:00 AM Harga Kondominium, Kondominium No Comments

Kisaran harga jual unit kondominium atau hunian vertikal yang bisa dimiliki di kawasan non sentra bisnis Jakarta pada kuartal I/2012 meningkat 12% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Data dari lembaga riset properti Coldwell Banker menunjukkan rerata harga jual kondominium di kawasan non CBD mencapai Rp12, 4 juta per m2 pada kuartal I/2012, sedangkan di kawasan CBD menyentuh Rp19,17 juta. Secara total, kenaikan harga kondominium pada periode itu mencapai 10%.

Meyriana Kesuma, Manajer Riset dan Konsultasi Coldwell Banker, mengatakan kenaikan harga yang cukup signifikan tersebut mengindikasi permintaan terhadap kondominium di Jakarta masih cukup tinggi.

“Permintaan terhadap Kondominium terus mengalami peningkatan pada kuartal ini, khususnya di wilayah Non CBD yang dapat dilihat dari kenaikan harga unit yang cukup signifikan ,” ujarnya kepada Bisnis, Senin 14 Mei 2012.

Data yang sama merinci selama kuartal 1 2012, total penjualan unit kondominium mencapai 95,81% atau sekitar 2.543 unit. Proyek kondominium yang telah existing membukukan tingkat penjualan 97,5%, sementara yang masih dalam tahap konstruksi mencapai 75,85%.

Pada kuartal ini penyerapan paling tinggi terjadi di kondominium kelas middle dengan tingkat penjualan sebesar 81.2%, disusul oleh kondominium kelas middle-low; low; upper dan middle-upper dengan persentase berturut-turut  79,3%, 78%, 76,77% dan 73,9%.

Saat ini, jumlah pasokan kondominium menyentuh angka 82.448 unit, menyusul adanya pasokan baru dari The Wave, yakni Coral Tower, Gandaria Height tower B, Paragon Village, dan Regatta dengan menara keempatnya, yaitu Rio de Janeiro.

Meyriana memperkirkan selama tahun 2012 ini diperkirakan permintaan terhadap kondominium akan terus meningkat seiring dengan suku bunga KPA yang tetap atraktif dan gaya hidup konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan. Dengan demikian, tingkat penjualan dia pastikan terus tumbuh.

“Pengembang kondominium kelas menengah harus mengantisipasi tren ini dengan menyesuaikan harga di pasar dengan produk yang lebih kompetitif, sehingga kenaikan harga diikuti perbaikan kualitas produk, bukan spekulasi yang bisa merusak pasarnya,” terangnya.

Dia menambahkan kebutuhan kondominium juga sudah meningkat di pinggiran kota akibat berkurangnya lahan dan tingginya harga tanah serta sudah terbentuknya pusat kegiatan bisnis di beberapa titik di pusat kota.(msb)

bisnis.com

http://serbaserbiproperti-abproperty.blogspot.com/2012/05/triwulan-i-2012-harga-kondominium.html

Triwulan I 2012: Harga tanah industri melesat hingga lebih 12%

5/16/2012 12:37:00 AM Area Industri, Harga Tanah No Comments

Bank Indonesia (BI) melalui surveinya mencatat kenaikan harga jual lahan untuk kawasan industri selama triwulan I-2012. BI mengungkapkan ada kenaikan 12,5% harga lahan industri di Jakarta, Bogor, Bekasi dan Karawang (Jabobeka).

"Tingginya permintaan telah mendorong harga jual lahan industri yang meningkat 12,5% (qtoq) menjadi Rp 1,44 juta per meter persegi," kata BI dalam laporannya seperti dikutip, Selasa (14/5/2012)

BI mengungkapkan pada triwulan I-2012 lahan industri di jabobeka bertambah 66 hektar yang disumbang dari kawasan Delta Silicon Phase 3 Extention Cikarang. Sementara itu penjualan lahan industri yang terjadi pada periode yang sama sebesar 134 hektar. Telah terjadi peningkatan penjualan lahan industri pada triwulan I-2012 dari 73,24% menjadi 24,55%.

"Salah satu yang mendorong penjualan adalah ekspansi yang dilakukan oleh pabrik otomotif, suku cadang dan farmasi yang ada di Cikarang," jelas laporan itu.

Sementara itu lahan industri di Banten mengalami penjualan sebesar 3,32% menjadi 74,52%, terjadi kenaikan harga jual sebesar 3,46% menjadi Rp 877.297 per meter persegi.

detik.com

 http://serbaserbiproperti-abproperty.blogspot.com/2012/05/triwulan-i-2012-harga-tanah-industri.html

Didera banyak tentangan: Bank Indonesia & BAPEPAM-LK terus tetapkan aturan DP30% efektif 15 Juni

5/16/2012 12:00:00 AM DP30%, Peraturan Pemerintah No Comments

Walau secara bertubi-tubi didesak untuk menunda pelaksanaan aturan baru mengenai uang muka (down payment, DP) kredit properti dan kendaraan bermotor, Bank Indonesia dan Bapepam-LK sebagai regulator yang menelurkan kebijakan itu bergeming dan tetap akan menjalankannya. Dua pejabat yang mewakili BI dan Bapepam LK, yakni  Direktur Eksekutif Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, Mulya Siregar,  dan Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam LK, Mulabasa Hutabarat, menegaskan hal itu di Jakarta, Selasa (15/5).

“Jangan dianggap aturan baru ini dimaksudkan untuk mengerem bisnis pembiayaan dan kendaraan bermotor. Kalau mau tumbuh, terus saja tumbuh, tidak masalah. Tetapi kita siapkan aturan untuk mengantisipasi risikonya,” kata Mulya Siregar.

Menurut Mulya, aturan baru mengenai DP tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kehati-hatian bank dalam memberikan KPR dan KKB. “Ketentuan ini akan menjadi screening mechanism bagi pembeli yang potensial. Dengan uang muka yang lebih tinggi, bank akan memperoleh calon debitur yang benar-benar membutuhkan dan mampu, sehingga diharapkan NPL akan lebih baik dan mengurangi risiko kredit yang akan dihadapi bank,” kata Mulya.

Hal yang sama disampaikan Mulabasa. Bapepam-LK, selaku regulator yang mengatur dan mengawasi lembaga pembiayaan, menurut dia,  tidak akan mengubah ketentuan yang sudah ada dan ditetapkan terkait pengkajian ketentuan DP tersebut.

"Sebelum kita membuat ketentuan ini, kita melakukan survei dengan menggunakan ketentuan DP mulai dari 10 persen hingga di atas 20 persen," kata dia,  Kalaupun hal ini direspons negatif oleh dunia usaha, menrurut dia, Bapepam-LK tidak akan melakukan rencana revisi. "Bapepam-LK sendiri tetap akan memantau bagaimana efektifitas dari ketentuan ini setelah tiga bulan pertama," tutur dia.
   
Mulabasa menegaskan bahwa salah satu latar belakang dibuatnya aturan mengenai DP tersebut adalah adanya persaingan tidak sehat dalam penetapan uang muka atau saling menurunkan uang muka antar perusahaan pembiayaan. Maka dengan adanya aturan DP, disediakan filter kepada perusahaan pembiayaan dalam menjaring konsumen.

Seperti sudah diberitakan oleh Jaringnews.com sebelumnya, aturan baru mengenai DP yang rencananya akan berlaku 15 Juni ini, telah mendatangkan suara keras untuk menunda pelaksanaannya dari berbagai sektor usaha yang terimbas.  Organisasi pengusaha properti, Real Estat Indonesia (REI), misalnya, hari ini secara resmi mengirimkan surat untuk meminta penunadan kebijakan itu kepada BI.

Sekretaris Umum GAIKINDO, Juwono Andrianto juga telah menyuarakan hal serupa. GAIKINDO meminta agar aturan baru itu ditunda pelaksanaannya serta pemberlakukan kenaikan DP tersebut dilakukan secara bertahap. GAIKINDO bahkan telah memberikan warning akan adanya pengurangan tenaga kerja bila aturan itu diberlakukan, sehubungan dengan akan turunnya penjualan kendaraan roda empat.

Suara yang meminta penundaan juga datang dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) melalui ketuanya, Gunadi Shinduwinata dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) melalui ketuanya, Wiwie Kurnia.

jaringnews.com

http://serbaserbiproperti-abproperty.blogspot.com/2012/05/didera-banyak-tentangan-bank-indonesia.html

Triwulan I 2012: Harga Hunian naik di 14 Kota

5/15/2012 07:26:00 PM Harga Rumah No Comments

Harga properti hunian di 14 kota besar di Indonesia tercatat naik di triwulan pertama tahun 2012 ini. Kenaikan tersebut terjadi dalam perbandingan dengan triwulan sebelumnya, ataupun dengan triwulan I tahun 2011. Hal tersebut dijelaskan dalam Survei Properti Residensial Triwulan I Tahun 2012 yang dipublikasikan hari ini oleh Bank Indonesia. 

Indeks Harga Properti Residensial dari Bank Indonesia menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,82% bila triwulan I tahun 2012 dibandingkan dengan triwulan terakhir tahun 2011.

Sementara, bila triwulan I 2012 dibandingkan dengan triwulan I tahun 2011, ada kenaikan sebesar 3,59%.

Sebagian besar responden survei, yakni 30,67%, berpendapat bahwa penyebab kenaikan harga itu adalah kenaikan harga bangunan.

Dan dari 14 kota tersebut, kenaikan harga terbesar terjadi di Kota Padang.

Untuk triwulan I tahun 2012, kenaikan harga tertinggi terjadi pada rumah tipe besar. Indeks Harga Properti Residensial itu  menunjukkan bahwa di triwulan I 2012, ada kenaikan 0,90% daripada di kuartal terakhir tahun 2011.

Selanjutnya, responden survei mengatakan adanya sejumlah faktor yang menghambat bisnis properti.

Itu adalah kenaikan harga bahan bangunan, tingginya suku bunga KPR (kredit pemilikan rumah), sulitnya birokrasi perizinan, dan pajak yang tinggi.

jaringnews.com

http://serbaserbiproperti-abproperty.blogspot.com/2012/05/triwulan-i-2012-harga-hunian-naik-di-14.html

REI Resmi Meminta Bank Indonesia Tunda Aturan DP Pembelian Properti

5/15/2012 07:06:00 PM DP30%, Real Estate Indonesia (REI) No Comments

Handaka Santosa, Ketua Umum REI.

Organisasi pengusaha properti di Indonesia, Real Estate Indonesia (REI) secara resmi hari ini mengirimkan surat kepada Bank Indonesia untuk meminta penundaan pelaksanaan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia yang menetapkan DP minimal 30 persen untuk kredit kepemilikan rumah tipe di atas 70 meter persegi.

"REI hari ini sudah mengirimkan surat kepada BI. Kami meminta agar aturan mengenai DP 30 persen ditunda dan tidak diterapkan Juni ini,"  kata Ketua Umum REI, Handaka Santosa, ketika berbicara pada  seminar dengan tema Masa Depan Industri Perbankan, Multifinance, Otomotif dan Real Estate Pasca Penetapan Pembatasan Uang Muka Kredit,  yang diselenggarakan Bisnis Indonesia dan Infobank di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, hari ini (15/5).

"Saya  heran kenapa BI demikian khawatir akan adanya bubble di sektor properti padahal NPL (Non Performing Loan) belum mengkhawatirkan. Kami meminta agar SE itu baru diterapkan kalau NPL sudah mengkhawatirkan," tambah dia.

Handaka mengutip data Bank Dunia yang mengatakan jumlah kelas menengah Indonesia tahun ini akan bertambah 7 juta orang. Mereka tentu membutuhkan rumah. Menurut Handaka, aturan DP yang baru tersebut memberatkan mereka yang akan membeli rumah pertama.

Di sisi lain, Handaka juga menyebutkan adanya aturan baru itu akan mempengaruhi investasi dan bisnis properti. Menurut prakiraan dia, pertumbuhan properti bisa turun 10 persen oleh kebijakan baru itu dan efek dominonya akan bekerja secara linier kepada bisnis-bisnis lain yang terkait.

Itu sebabnya Handaka meminta BI agar berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan karena dampaknya sangat besar. Ia mengatakan pihak REI tidak diajak bicara ketika merumuskan kebijakan ini.

Handaka tidak melihat ada alasan yang mengkhawatirkan sehingga DP 30 persen itu segera harus diterapkan. "Potensi pasar sedang tumbuh dan sangat kuat," kata dia.

Handaka berharap BI berbesar hati menunda aturan baru tersebut. Selain itu ia juga berharap agar kenaikan DP yang dimaksudkan dilakukan secara bertahap, tidak langsung naik dari 20 persen ke 30 persen.

jaringnews.com

http://serbaserbiproperti-abproperty.blogspot.com/2012/05/rei-resmi-meminta-bank-indonesia-tunda.html

REI Jatim: Menpera tak pro pengembang

5/13/2012 12:30:00 AM Real Estate Indonesia (REI) No Comments

Entah kebablasan atau memang ada maksud tertentu, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) terkait  pembangunan rumah sejahtera tapak beberapa waktu terakhir dianggap tidak menguntungkan para pengembang, khususnya RealEstate Indonesia (REI). Berikut petikan wawancara wartawan Surabaya Post, Sekar Arum C Murti dan Reny Catur Agustin dengan Ketua DPD REI Jawa Timur, Ir. Erlangga Satriagung. 

Sejauh ini bagaimana perkembangan perumahan dan permukiman di wilayah Jawa Timur?

RealEstate Indonesia Jawa Timur telah membangun sebanyak 16.300 rumah sederhana atau yang kini dikenal dengan rumah sejahtera tapak (RST) selama tahun 2011. Realisasi itu melebihi target yang telah ditetapkan yakni 15.000 unit dan tingkat realisasi REI di Jatim merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain.

Faktor apa saja yang menjadi penghambat pengembangan perumahan dan permukiman di Jawa Timur?

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Kemenpera beberapa waktu terakhir ini sangat mempersulit para pengembang. Misalnya, ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman yang harus berukuran 36 meter persegi. Selain itu juga kenaikan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta rencana program penggunaan listrik tenaga surya.

Dalam UU 1/2011 dijelaskan bahwa ukuran minimal rumah adalah tipe 36. Oleh sebab itu, subsidi pembiayaan hanya boleh diberikan pada konsumen yang membeli rumah tipe 36 dan kalau ada yang membeli rumah di bawah tipe tersebut, maka mereka tidak mendapat subsidi dari pemerintah bagaimana pendapat anda?

Ini tentu sangat ironis, Bayangkan saja, orang yang mampu membeli rumah tipe 36 berhak mendapat subsidi, sementara orang yang hanya mampu membeli rumah di bawah tipe 36 justru tidak boleh mendapat subsidi.

Mengapa ironis, karena kondisi di lapangan memperlihatkan, mayoritas masyarakat baru mampu membeli rumah dengan ukuran di bawah 36 meter persegi masih tinggi. Artinya, bila luas rumah diharuskan bertipe 36, harga rumah akan semakin mahal. Saat ini, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga sudah cukup senang memiliki rumah bertipe 22. Buat mereka, yang penting memiliki rumah dulu, selanjutnya rumah tersebut akan dikembangtumbuhkan sesuai kemampuan finansial nantinya.

Akibat regulasi tersebut, penjualan rumah dengan fasilitas kredit bersubsidi langsung merosot drastis. Parahnya, puluhan ribu rumah tipe di bawah 36 yang ready stock tak bisa dijual lantaran harus memakai Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dengan suku bunga komersial.

Terkait kenaikan retribusi IMB, di Surabaya saja tahun ini akan nada kenaikan 166 persen, dari Harga Satuan Bangunan (HSBg) retribusi IMB sebesar Rp 9.000 meter persegi menjadi Rp 24.000, bagaimana pendapat anda?

Pada dasarnya kenaikan IMB ini punya tujuan positif, salah satunya untuk mengerem laju pertumbuhan properti yang ada di Surabaya. Namun jangan se-ekstrem itu, harusnya pemerintah kota menaikkan retribusi tersebut secara bertahap jadi para pelaku usaha yang berkecimpung di dalamnya tidak kaget dalam mengatur neraca keuangan perusahaan.

Bisnis properti itu merupakan gabungan dari beberapa bidang usaha di dalamnya, sejauh ini apabila IMB naik maka 140 bidang usaha terpaksa harus menggigit jari melihat kebijakan yang tidak pro kepada mereka.

Dengan turunnya transaksi ekonomi di dalamnya niscaya pasti akan merembet kepada tenaga kerja yang harus dipangkas untuk menstabilkan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut. Harusnya kenaikan retribusi bisa dilakukan secara bertahap namun sejauh ini Pemerintah Kota hanya mengobral janjinya semata yang tak berujung manis kepada kami para pengembang.

  

Bagaimana dengan rencana program penggunaan listrik tenaga surya yang ditetapkan Kemenpera?

REI Jatim keberatan dengan rencana program penggunaan listrik tenaga surya yang diitetapkan Kemenpera. REI menilai besaran investasi yang harus disiapkan untuk menjalankan program itu masih memberatkan bagi pengembang.

Kebijakan untuk menggunakan teknologi tenaga surya, baru bisa diterapkan jika ada teknologi yang bisa mengatur penggunaan listrik tenaga surya dan PLN sekaligus secara otomatis.

Saat ini negara yang menerapkan penggunaan listrik tenaga surya adalah Jepang, di mana pemilik rumah bisa menggunakan tenaga surya atau listrik pemerintah.

Apa imbas dari kebijakan-kebijakan tersebut?

Imbas diberlakukan peraturan tersebut adalah realisasi penjualan rumah menjadi menurun dari backlog (kekurangan kebutuhan rumah) perumahan di Jatim sebesar 500.000 unit hanya terealisasi 300.000 unit saja. Dari data BTN terbaru Maret 2012 menunjukkan realisasi perumahan merosot sangat tajam, 30 persen dari target KPR sebesar 9.000 unit, yaitu hanya terealisasi sebesar 3.000 unit. Padahal realisasi KPR tahun sebelumnya adalah 8.900 unit. Hal itu membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan yang di buat pemerintah justru menyengsarakan para pengembang.

Langkah apa yang akan dilakukan REI untuk menanggulangi permasalahan ini? 

Guna menyikapi program Kemenpera itu REI Jatim telah menyampaikan keberatan melalui  Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI.  REI berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan itu dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Terjadi salah penerapan (mal-adapted) akut pada kebijakan perumahan saat ini, sehingga ancaman backlog  baik di Jawa Timur ataupun secara nasional diperkirakan akan makin memburuk bila pemerintah tidak tegas menyikapi ini semua.

surabayapos.co.id

http://serbaserbiproperti-abproperty.blogspot.com/2012/05/rei-surabaya-menpera-tak-pro-pengembang.html

Backlog perumahan: Peluang bisnis ditengah keprihatinan

5/12/2012 07:35:00 AM Perumahan Rakyat, Rumah Murah No Comments

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 mengenai angka backlog perumahan sebanyak 13,6 juta terus menjadi acuan. Angka ini bertambah 800 ribu unit per tahunnya, dan akan terus bertambah apabila pemerintah terutama Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tidak segera menemukan solusinya.

Kemenpera sendiri menyadari kondisi ini dan merancang beragam program rumah murah untuk masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. Beberapa program yang menjadi sorotan utama adalah rumah murah bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), rumah murah seharga Rp 25 juta direktif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta program 1.000 tower rumah sejahtera susun atau rusunami.

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengatakan, pihaknya menargetkan membangun 600.000 unit rumah dengan komposisi 200.000 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), 200.000 untuk pekerja, dan 200.000 untuk non PNS bukan pekerja. Target 600.000 unit rumah itu, ia mengatakan, dapat dipenuhi dengan program rumah mana saja, seperti rumah subsidi dengan FLPP Rp 70 juta, rumah murah Rp 25 juta, atau rusun Rp 144 juta.

"Semuanya bebas, cuma kalau rumah harganya Rp 25 juta dijual Rp 125 juta, masyarakat jangan mau. Mau pakai program manapun boleh saja, asal plafonnya masuk," ungkapnya ketika ditemui wartawan di kantornya, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU PPP) per 27 Maret 2012, penyaluran FLPP menurut Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) No 14 dan 15 Tahun 2010 sebanyak 4.235 unit rumah tapak dan satu unit rumah susun. Nilai penyaluran ini sebesar Rp 150,51 miliar. Adapun penyaluran FLPP sesuai Permenpera No 04 dan 05 Tahun 2012 sebanyak 660 unit rumah tapak senilai Rp 18,37 miliar. Dengan demikian, total kredit tersalurkan sebanyak 4.896 unit rumah senilai Rp 168,89 miliar.

Tentunya, realisasi yang masih jauh dari target itu terkendala oleh sedikitnya pasokan rumah tipe 36 dengan harga Rp 70 juta, seperti yang tertuang dalam aturan FLPP baru. Dalam sebuah kesempatan, Direktur Mortgage and Consumer Banking PT Bank Tabungan Negara Tbk Irman Alvian Zahiruddin mengatakan, hingga triwulan I tahun 2012 BTN baru menyalurkan kredit FLPP sebanyak 2.500. Target BTN sendiri sebanyak 16.000 unit rumah.

"Kami kesulitan menyalurkan, karena unit yang ada saat ini tidak sesuai skema FLPP baru, seperti luasnya di bawah tipe 36 atau harga rumahnya di atas Rp 70 juta," katanya.

Kekhawatiran akan sedikitnya pasokan rumah KPR FLPP juga sempat dikemukakan oleh Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Eko Budiwiyono. Menurutnya, salah satu kendala yang akan dihadapi Bank Pembangunan Daerah (BPD) karena ikut menyalurkan FLPP adalah kurangnya pasokan rumah di lapangan. Karena itu, ia berharap, pengembang segera membangun rumah tipe 36 seperti aturan dalam FLPP.

Di sisi lain, pengembang, sebagai pembangun rumah subsidi, menyatakan saat ini tidak akan membangun rumah subsidi dengan FLPP selama aturan dalam Pasal 22 ayat 3 UU Nomor 1 tahun 2011 tentang pembatasan pembangunan rumah tipe 36 belum dicabut. Apa lacur?

Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Eddy Ganefo, sempat mengutarakan, akibat peraturan baru tersebut sebanyak 35.000 rumah di bawah tipe 36 yang terlanjur dibangun tidak terjual. Saat ini, Apersi tengah menanti putusan judicial review yang menggugat pasal 22 ayat 3 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Peluang

Di tengah hiruk pikuk upaya pemerintah membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, di sisi lain angka backlog perumahan menjadi peluang bagi para pebisnis properti untuk menggiatkan usahanya. Alvin kurniawan, Business Development PT Bangun Properti Indonesia mengatakan, salah satu peluang pasar properti Indonesia adalah sektor perumahan.

Selain berdasarkan data BPS yang memaparkan 13,6 juta masyarakat Indonesia tidak memiliki rumah, ternyata masih banyak masyarakat yang hanya menyewa atau tinggal dalam permukiman tidak layak huni.

"Kebutuhan akan rumah sangat tinggi, dari angka backlog ditambah kebutuhan rumah bertambah 800.000 unit per tahun tidak akan dipenuhi oleh pasokan yang hanya 200.000 - 300.000 unit per tahun," ujarnya.

Ia menambahkan, meski belakangan ini banyak sekali laporan pembangunan perumahan oleh para pengembang, namun rupanya masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan.

"Ke depan, peluang penjualan rumah akan terus meningkat seiring permintaan bertambah setiap tahunnya," katanya.

kompas.com

http://serbaserbiproperti-abproperty.blogspot.com/2012/05/backlog-perumahan-peluang-bisnis.html

Semarang: Triwulan I 2012 BNI Jateng & DIY kucurkan KPR Rp200 Miliar

5/12/2012 07:14:00 AM Kredit Pemilikan Rumah (KPR) No Comments

PT Bank Nasional Indonesia (BNI) wilayah Jateng dan DIY pada triwulan I/2012 berhasil menyalurkan dana pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp 200 miliar.

Agung Dharmawan, Head of Customer & Retail Banking BNI Area Semarang, mengatakan, dibanding penyaluran KPR periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 27 persen. "Yang mendorong pertumbuan tersebut, karena adanya peningkatan permintaan pasar terutama rumah kelas menengah keatas," jelasnya pada acara BNI Gelegar Expo di Semarang, kemarin. 

Diungkapkan, BNI saat ini sedang membidik segmen menangah ketas, sehingga pembiayaan kredit kepemilikan rumah kelas menengah atas yang menjadi pendorong pertumbuhan perseroan. 

Menurut Agung, BNI memang sedang memfokuskan pembiayaan KPR berharga Rp 400 juta hingga Rp 600 juta. Rumah kelas menengah atas yang dibidik BNI berada di daerah perkotaan, seperti Semarang, Yogyakarta, dan Solo. 

Pertimbangannya karena ketiga daerah tersebut memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penjualan rumah. BNI Gelegar Expo sendiri digelar untuk mendorong kepemilikan rumah di wilayah Jateng dan DIY. 

Kegiatan ini diikuti beberapa pengembang rumah kelas menengah atas, terutama yang bermitra dengan program KPR BNI griya. 

Agung menjelaskan upaya mendongkrak penyaluran KPR juga dilakukan dengan cara penurunan bunga dari 7,99 persen menjadi 6,99 persen. Selain itu, BNI juga memberikan kelongaran jangka waktu yang relatif lebih lama, yakni sampai 20 tahun. 

"Hal itu semata-mata untuk mendukung pencapain target penyaluran KPR tahun 2012 di wilayah Jateng dan DIY sebesar Rp 2 triliun," kata Agung, seraya menambahkan, pihaknya optimistis target tersebut bisa tercapai mengingat permintaan pasar rumah kelas menengah atas kedepan terus melesat.

Wakil Ketua DPD REI Jateng, Djoko Santoso, menambahkan tahun ini permintaan pasar rumah menengah ke atas terus meningkat. Kondisi itu membuat pengembang yang menyediakan rumah tapak sederhana agak surut. 

suarakarya-online.com

http://serbaserbiproperti-abproperty.blogspot.com/2012/05/semarang-triwulan-i-2012-bni-jateng-diy.html

Pemda diminta siapkan dana untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah

5/11/2012 03:03:00 AM MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), Perumahan Rakyat, Rumah Murah No Comments

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengalokasikan dana pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat miskin di daerahnya masing-masing. Selain itu, pemda ke depan juga diharapkan dapat ikut berpartisipasi aktif, khususnya dalam penunjukkan tim pendamping program perumahan serta pengawasan program perumahan di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera, Jamil Ansari, saat memberikan pengarahan ke sejumlah bupati di Jakarta hari ini.

“Kami harap pemda bisa mengalokasikan dana untuk program perumahan meskipun jumlahnya tidak terlalu besar,” ujar Jamil dalam keterangan resmi.

Jamil menjelaskan, dirinya  memahami bahwa dana yang dimiliki pemda tidak terlalu besar.  Oleh karena itu, Kemenpera juga akan memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya kepada pemda.

Lebih lanjut, Jamil menyatakan, sudah saatnya pemda ikut memerhatikan masalah perumahan bagi masyarakat miskin di daerahnya. Jika hal itu dapat diwujudkan, tentunya masyarakat akan merasakan manfaatnya secara langsung karena pada hakikatnya rumah yang layak huni selain menjadi kebutuhan dasar juga dapat meningkatkan kesejahteraan.

“Kalau kami siap menyalurkan dana stimulan, maka bupati sanggup membantu berapa ribu rumah orang miskin? Jika dulu paradigma perumahan swadaya menekankan bantuan pada masyarakat berpenghasilan rendah, saat ini targetnya adalah masyarakat miskin,” tandasnya.

Untuk mendorong program perumahan di Indonesia, imbuh Jamil Ansari, setidaknya diperlukan tiga pilar utama: pemerintah baik pusat maupun daerah, badan usaha, serta masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat dirasa tidak mampu membangun rumah yang layak huni, tentuny pemerintah bersama badan usahalah  yang harus menggerakkan program perumahan.

“Para bupati juga harus dapat mengambil peran utama dalam pelaksanaan program perumahan ini.  Jika program perumahan swadaya dapat terlaksana tentu dapat mengatasi masalah kemiskinan,” imbuhnya.

jaringnews.com

http://serbaserbiproperti-abproperty.blogspot.com/2012/05/pemda-diminta-siapkan-dana-untuk.html