Jakarta -
Program subsidi rumah pola baru yang diberinama Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP) terancam tak lagi bergulir tahun ini karena
belum adanya kesepakatan antara pemerintah dengan perbankan penyalur
FLPP.
Negosiasi ulang perjanjian kerja sama operasional (PKO) belum optimal, perbankan belum juga menyampaikan proposal baru di 2012. Akibatnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin kredit rumah harus gigit jari.
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menginginkan, suku bunga yang tercantum dalam PKO menjadi 5%, atau turun dari kesepakatan sebelumnya 8,15% (fixed rate). Ini yang disinyalir menjadikan perbankan enggan menyampaikan PKO ke pemerintah.
"Ini terkait dengan penurunan BI rate. Bunga KPR juga harusnya turun. Kita inginnya 5%-6%. BCA saja bunga (KPR komersial 7,5%)," kata Deputi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Pangihutan Marpaung di Jakarta, Minggu (15/1/2012).
Diskusi dengan perbankan, khususnya Bank Tabungan Negara (BTN) sudah terjadi beberapa kali. BTN menjadi bank penyalur FLPP yang paling dominan, selain itu masih ada Bank Tabungan Negera (BNI), Bank Bukopin, dan BPD Sumut.
Namun sayangnya proposal dari perbankan diatas belum juga diterima Kementerian Perumahan Rakyat. Padahal Pangihutan menantikan 'itung-itungan' perbankan tersebut.
"Ya paling tidak harus ada. Ini tidak ada. Jangan bicara. Harus tertulis (proposal). Lengkapi dengan cost of money, over head-nya berapa? Kita tinggu," tambahnya.
Namun, Kemenpera masih berpegang pada semangat menurunkan suku bunga menjadi 5%. Saat belum juga terjadi kesepakatan dalam proposal PKO, FLPP dalam rangka penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), akan mati suri.
"Usulannya ditunggu. Mestinya paling lambat minggu depan sudah harus masuk (ke Kemenpera). Setelah itu, bisa MoU dalam waktu dua hari," imbuhnya.
(wep/hen)
http://finance.detik.com/read/2012/01/15/183425/1816032/1016/program-subsidi-rumah-flpp-mati-suri
absetyawan 
adityabsetyawan
0 komentar:
Posting Komentar