PERUMAHAN RAKYAT: Harga Rusunami Akan Dievaluasi

10/27/2011 03:01:00 AM Harga Rumah, Kendala Realisasi, Peraturan Perumahan, Rusun dan Rusunami No Comments

AKAN NAIK HARGA?

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah memastikan akan mengevaluasi harga satuan unit rumah susun sederhana milik (rusunami). Hal ini dilakukan untuk manarik minat perusahaan pengembang properti, begitu juga konsumen.

"Besaran harga rusunami sebesar Rp 144 juta per unit akan dievaluasi. Tujuannya agar program pembangunan 1.000 menara rusunami bisa kembali berjalan lancar," kata Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz kepada wartawan usai membuka Rakerda DPD Aspersi DKI Jakarta di Jakarta, Rabu (26/10).

Menurut dia, harga baru hasil evaluasi diperkirakan bisa diterapkan sebelum akhir tahun ini. "Untuk itu, saya akan mengoordinasikan persoalan ini dengan pihak-pihak terkait, khususnya para pengembang," tuturnya.

Hasil evaluasi harga rusunami ini bisa menjadikan harga satuan per unit naik atau tetap. Namun, pemerintah akan mempertimbangan subsidi untuk pengembang dan konsumen bisa ditambah, mulai dari uang muka hingga bentuk lainnya.

Djan lantas memberikan contoh evaluasi yang dilakukan sejak pengembang melakukan pembebasan lahan untuk lokasi rusunami. Terutama di tengah kawasan kumuh di sebuah kota.

"Jadi, harga tanah saat dibebaskan harus sesuai NJOP (nilai jual objek pajak). Tetapi, pemilik lahan berhak atau punya opsi membeli sarusun (satuan rumah susun) dengan harga khusus dan insentif lainnya," katanya.

Dengan demikian, para pemilik lahan tidak lagi dihargai dengan uang kerohiman semata. "Ini jauh lebih manusiawi," ujar Djan Faridz.

Tidak hanya itu, ketika rusunami sudah dibangun, maka penyediaan fasilitas pendukungnya tak lagi menjadi beban atau kewajiban pengembang. "Misalnya sekolah, yang disediakan oleh dinas pendidikan daerah setempat. Begitu juga lift, jika harus disediakan di atas dua unit, maka akan dibantu Kementerian Perumahan Rakyat," tuturnya.

Djan juga menyatakan, dalam evaluasi untuk pembangunan rusunami ke depan tersebut, salah satunya ada larangan pembangunan tempat parkir mobil. Jadi biar lebih tepat sasaran, karena rusunami memang untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. "Maka tidak layak jika di rusunami disediakan lahan untuk parkir mobil segala. Rusunami dibangun untuk masyarakat yang berpenghasilan Rp 2,5 hingga Rp 4,5 juta per bulan," ujarnya.

Terkait hal ini, Ketua DPP Asosiasi Pengembang dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo menyambut baik usulan Menpera tersebut. Program pembangunan 1.000 menara rusunami tidak berjalan lancar karena beban perusahaan pengembang terlalu berat. (Novi)