AB Property

AB Property didirikan untuk menjawab kebutuhan pasar terhadap solusi tepat dan terpadu di bidang property.


Selasa, 16 Juli 2013

BI menaikkan uang muka KPR jadi 40%-50%

Kredit Perumahan Rakyat (KPR) tumbuh pesat. Untuk menghindari kredit macet dan bubble, Bank Indonesia (BI) akan mengatur Loan to Value (LTV) kredit rumah.

"Kami ingin menjaga pertumbuhan kredit properti di tingkat yang sehat. Maka LTV kami pertajam," tandas Gubenur BI, Agus Martowardojo, Kamis, (11/7).

Saat ini, LTV kredit rumah yang berlaku yaitu 70%. Nantinya, BI akan mengenakan LTV untuk rumah kedua untuk tipe di atas 70 meter menjadi 60%. Lalu untuk rumah ketiga dengan tipe di atas 70 meter menjadi 50%.

Agus bilang, bahwa perbankan juga harus mengetahui data nasabahnya. Misalnya, apakah nasabah tersebut memiliki KPR pertama, kedua, atau seterusnya. Ini supaya bank dapat mengenakan aturan LTV secara jelas.

Selain itu, BI juga akan mengatur kepemilikan rumah milik suami dan istri. Berdasarkan identitas, pihak suami dan istri akan dihitung sebagai satu debitur. Namun, ini dapat dipisahkan bila suami dan istri mempunyai perjanjian pisah harta.

Perbankan wajib mengikuti aturan LTV ini terhitung 1 September 2013. Sebelum resmi memberlakukan aturan tersebut, BI akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu di lingkungan perbankan dan real estate.

Agus menyatakan, aturan ini berlaku untuk rumah tapak, rumah susun, flat, dan apartemen. Namun tidak termasuk rumah toko serta rumah kantor. BI memperkirakan aturan ini dapat mempengaruhi 53,8% dari total KPR.

Sumber ilustrasi: www.shutterstock.com

kontan.co.id

REI: Kami terkena dampak dua kali

Persatuan Perusahaan, Real Estat Indonesia (REI) mengaku mendapatkan dua dampak negatif dari kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI).

Pertama, kenaikan suku bunga acuan (BI rate sebesar 50 basis poin (0,5%) yang menjadi 6,5%. Kedua, perubahan aturan loan to value (LTV) untuk properti kedua dan seterusnya menjadi 50%-60%.

"Jadi kami akan kena dampak dua kali terkait bisnis kesinambungan properti. Bunga kredit pemilikan rumah (KPR) akan naik dan uang muka untuk properti juga naik," ujar Hari Raharta Sudrajat, Wakil Ketua Umum REI kepada KONTAN, Senin (16/7).

Hari menjelaskan, dengan pemberlakuan LTV untuk properti kedua 50%-60% menyebabkan masyarakat yang mau membeli properti kedua harus membayar uang muka yang lebih besar. Dia meyakini hal itu akan mengurangi penjualan properti di Indonesia terutama rumah tipe 70 ke atas.

Dia mengaku belum menghitung berapa banyak pengurangan tersebut. Apalagi aturan tersebut baru akan diimplementasikan terhitung 1 September 2013.

"Ini seperti pajak progresif. Saya melihat tujuan BI mengeluarkan aturan ini untuk menahan (hasrat) belanja masyarakat," ujar Hari yang merupakan Direktur Utama PT Margahayu Land.

Sebelum mengeluarkan aturan LTV baru, BI juga sudah menaikkan BI rate sebesar 0,5% yang menjadi 6,5%. Nah, melalui kebijakan ini, Hari meyakini kebijakan tersebut akan menaikkan suku bunga perbankan termasuk KPR.

"Sebelum BI Rate naik 0,5%, sebelumnya juga sudah naik 0,25%. Jadi total 0,75%. Efeknya bank dapat naikkan bunga KPR sebanyak 2%," ujarnya. Dia bilang, jika bunga KPR naik, maka penjualan properti lewat KPR juga akan turun.

http://industri.kontan.co.id/news/rei-kami-terkena-dampak-dua-kali/2013/07/16

REI menilai aturan LTV KPR tidak tepat sasaran

Bank Indonesia (BI) sudah mengeluarkan aturan loan to value (LTV) untuk properti kedua dan seterusnya menjadi 50%-60%. Aturan tersebut akan dimulai terhitung 1 September 2013
Hari Raharta Sudrajat, Wakil Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) mempertanyakan tujuan aturan LTV tersebut. Hal ini terutama, untuk mengerem pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tipe di atas 70 agar kredit tersebut tidak macet.

"Jika satu orang mengambil beberapa KPR sekaligus, kan, sudah ada mekanisme BI Checking. Seharusnya dapat terseleksi di situ," ujar Hari kepada KONTAN, Senin (15/7).

Hari menilai, seharusnya mekanisme BI Checking dapat mengurangi potensi kredit macet di sektor properti. Jika BI menerbitkan aturan LTV tersebut untuk mencegah spekulan properti, Hari menegaskan kebijakan itu tidak tepat. Alasannya, selama ini sangat jarang spekulan properti membeli lewat fasilitas KPR.
Selain itu, potensi gelembung (bubble) di sektor properti hanya ada di Jakarta saja. Dengan kata lain, kenaikan harga properti di luar Jakarta masih dianggap wajar.

"Bubble di satu lokasi mungkin, seperti di Jakarta yang sangat berpeluang. Tetapi, apakah karena adanya bubble di satu daerah, semua daerah juga kena pengetatan?" tanya Hari.

Sebelumnya, Halim Alamsyah, Deputi Gubernur BI menyampaikan fenomena KPR tumbuh sangat tinggi dan dapat menimbulkan kenaikan harga yang melampaui faktor fundamental. Itu yang mendasari BI terapkan aturan LTV.

http://industri.kontan.co.id/news/rei-menilai-aturan-ltv-kpr-tidak-tepat-sasaran

Ali Tranghanda: Bisnis Kios di Pinggiran Jakarta Sangat Potensial

Pertumbuhan kios di pinggiran Jakarta dinilai memperlihatkan pertumbuhan positif, khususnya di kawasan sekunder seperti Bintaro dan Cinere (Jakarta Selatan).

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan ada potensi pertumbuhan bisnis kios di kawasan yang sedang tumbuh sebagai central business district baru di pinggiran Jakarta.

“Seperti di Bintaro atau Cinere. Ini mulai tumbuh CBD baru. Bisnis kios menurut saya sangat potensial dikembangkan di kawasan seperti itu,” ujarnya, Jumat (28/6/2013).

Dia mengungkapkan pasokan kios di Jakarta, sudah memperilhatkan kondisi berlebih, karena cukup banyak kios yang tidak difungsikan dan dibiarkan.

Menurutnya, dari total pasokan kios yang tersebar di berbagai pusat perbelanjaan di Jakarta, hanya sekitar 50% sampai 60% yang sudah terisi.

“Pertumbuhan harga kios di Jakarta sudah sangat terbatas, karena sudah over supply,” ungkapnya.

http://www.bisnis.com/bisnis-kios-di-pinggiran-jakarta-lebih-menggiurkan

Awas, Ada Proyek Perumahan di Bekasi Berizin Palsu

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menemukan adanya proyek perumahan di wilayah ini  yang dikerjakan dengan izin palsu.

"Puluhan bangunan itu ada yang berupa rumah kantor serta hunian warga," ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Kamis (11/7/2013.

Menurutnya,  bangunan itu terdapat di Perumahan Green Vilage Telukpucung, Kecamatan Bekasi Utara.

"Pemilik bangunan itu memegang izin palsu yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi."

Rahmat menyebutkan  izin palsu itu diketahui pada tanda tangan yang tertera di Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Tanda tangannya bukan dilakukan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Reny Hendrawati, tapi dipalsukan oleh oknum."

Di dalam surat perizinan itu tertulis sarana komersil yang dibangun PT Surya Mitratama Persada  sebanyak 45 unit rumah tipe 57,  24 unit tipe 74, dan 5 unit rumah tipe 90, serta 1 unit rumah kantor.

Surat izin itu berkop BPPT, dengan Nomor: 503/074//I-B/BPPT.I/079/2013 tertanggal 09 Mei 2013.

"Saya minta agar tim inspektorat mengusut tuntas temuan ini dengan memanggil pihak pengelola perumahan untuk mengetahui prosedur yang ditempuh,"  tegas Walikota Bekasi.

Rahmat juga memerintahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk segera menyegel seluruh bangunan bermasalah itu bila pihak pengelola mangkir dari panggilan. "Hingga kini kita masih selidiki, siapa oknum yang bermain dalam proyek ini." (Antara)

 http://www.bisnis.com/awas-ada-proyek-perumahan-di-bekasi-berizin-palsu

Jumat, 12 Juli 2013

Mau Bikin IMB di Jakarta? Hubungi Nomor Ini

Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat yang akan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menghindari calo. Masyarakat sebaiknya mengurus dokumen IMB sendiri tanpa perantara.

Kepala Dinas P2B (Pengawasan dan Penertiban Bangunan) Jakarta I Putu Indiana mengatakan, pihaknya sedang mensosialisasikan pentingnya memiliki IMB. Menurutnya mengurus IMB di Jakarta saat ini hanya maksimal 14 hari kerja jika dokumennya lengkap.

Bagi masyarakat yang mau mengurus sendiri namun bingung caranya bisa menghubungi nomor layanan ini:

Untuk bangunan di atas 8 lantai (021) 3448043

Untuk bangunan 8 lantai atau di bawahnya bisa menghubungi nomor layanan suku dinas masing-masing wilayah (jam kerja):
  • Jakarta Selatan (021) 7201471
  • Jakarta Pusat (021) 3450782
  • Jakarta Utara (021) 3401124
  • Jakarta Barat (021) 5821757
  • Jakarta Timur (021) 4802047
  • Kepulauan Seribu (021) 65833880
"Masyarakat bisa tanya apa saja soal IMB. Itu nomor masing-masing wilayah, bisa dihubungi saat jam kantor atau jam kerja. Kalau ingin mendapat informasi masalah IMB, seperti masalah biaya, syaratnya dan sebagainya," katanya kepada detikFinance, Jumat (12/7/2013)

Putu mengatakan pihaknya terus gencar mensosialisasikan masalah kepatuhan terhadap IMB bagi masyarakat di Jakarta. Pihaknya memasang berbagai baliho ukuran besar dengan tema 'Tertib membangun menuju Jakarta Baru', contoh baliho seperti ini bisa dilihat di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

"Selama ini masyarakat banyak yang tak tahu aturan membangun seolah-olah yang penting itu tanah milik mereka dan punya sertifikat," katanya.

Bahkan ada beberapa kasus banyak masyarakat yang menggunakan jasa calo lalu kena tipu. Biasanya calo dengan mudahnya menyarankan pengguna jasa agar bangunan tetap dibangun walaupun IMB belum keluar, hasilnya ketika ada penertiban di lapangan kena masalah.

Selain itu ada masyarakat yang sengaja melanggar IMB karena merasa punya bekingan. Bahkan ada juga yang sengaja melanggar IMB, seperti menambah lantai bangunan tak sesuai dengan IMB yang dikeluarkan.

"Jadi saya harus sosialisasikan habis-habisan kepada masyarakat dengan baliho ukuran besar," kata Putu.

(detik.com)

Kamis, 11 Juli 2013

Ini Pemicu Orang Bisa Cicil Kredit Hingga 9 Rumah Sekaligus

Bank Indonesia (BI) dibuat pusing akibat banyaknya orang kaya yang berinvestasi di sektor properti. Saat ini, tercatat ada ribuan orang yang mencicil 9 rumah sekaligus melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di perbankan.

Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah mengatakan hal ini dipicu keinginan besar masyarakat berinvestasi di sektor properti. Hasrat ini didukung oleh suku bunga perbankan yang relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Karena suku bunga selama ini rendah, mereka cari alat untuk melakukan investasi," ungkap Halim kepada wartawan di Gedung BI, Jakarta, Kamis (11/7/2013)

Halim mengatakan berdasarkan survei, 43% masyarakat Indonesia menempatkan properti pada posisi pertama jika memiliki uang, sebagai sarana investasi. Sehingga tak mengherankan sektor properti dianggap sangat tepat untuk memutar uang.

"43% dari hasil survei menyatakan, kalau ditanya kalau punya uang apa yang akan dibeli pertama? Ternyata itu properti," ujarnya.

Seperti yang diketahui, KPR yang lebih dari 2 itu ada 35,2 ribu orang dengan portofolio kredit mencapai Rp 31,8 triliun. Kemudian yang tengah mencicil 2 rumah melalui skema KPR itu sekitar 31,3 ribu orang dengan nilai Rp 29 triliun.

Sedangkan yang mencicil 2 rumah sampai 9 rumah melalui KPR terdapat 35,2 ribu orang. "Terdapat juga 3.884 debitur yang mencicil 3 bahkan sampai 9 rumah melalui skema KPR di bank. Serta ada juga yang mencicil 9 sampai 12 bahkan 12 sampai 15 rumah," kata Halim.

(detik.com)

Proyek Tol Lingkar Jakarta Dongkrak Harga Tanah 40% Per Tahun

Akses jalan tol menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan suatu daerah termasuk prospek investasi properti. Misalnya proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) I dan II atau jalan tol lingkar Jakarta bisa mendongkrak harga tanah 40% per tahun.

Local Director Research Jones Lang Lasalle Anton Sitorus mengungkapkan kawasan yang dekat dengan pintu tol JORR akan semakin tinggi nilai harga propertinya.

"Proyek yang dekat dengan akses pintu tol, potensinya lebih tinggi," kata Anton saat ditemui wartawan dalam sebuah diskusi di Hotel Aryaduta, Tugu Tani Jakarta, Rabu (10/7/2013).

Anton mengatakan, salah satu imbas dibangunnya tol yang paling konkret adalah pengaruhnya terhadap harga tanah. Ia mencontohkan, sebelum ada akses tol, harga tanah di kawasan Jatibening 5 tahun lalu masih berkisar di harga Rp 500 ribu/meter persegi, harga tersebut melonjak hingga kini paling murah berkisar Rp 2 juta/meter persegi.

"Contoh yang paling ekstrem itu itu di daerah Jatibening, Itu dulu daerah kampung, begitu jalan JORR dibikin walaupun akses tolnya aja nggak langsung harga tanah di jalan lokal itu naiknya gila-gilaan. Dulu itu harga tanah sekitar 4-5 tahun lalu, masih Rp 400-500 ribu sekarang udah Rp 2 juta, itu aja yang paling murah," katanya.

"Rangenya itu terhadap harga tanah itu bisa minimal 20%, paling tinggi bisa 40% saya pikir per tahunnya," imbuhnya.

Anton mengatakan, saat ini ruas tol JORR I belum tersambung, karena ruas JORR W2 Kebon Jeruk-Ulujami belum rampung. Jika telah beroperasi, dipastikan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan melejit.

"JORR ada 1 segmen yang belum terhubung. Tentunya ini akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan di daerah pinggiran. Daerah pinggiran mana yang nanti punya akses ke JORR ini akan menjadi wilayah yang sangat potensial," tutupnya.

Seperti diketahui Jaringan JORR I antara lain:


  • Tol W1 Penjaringan - Kembangan
  • JORR W2 Seksi 4 Kembangan - Joglo
  • JORR W2 Seksi 3 Joglo - Ulujami
  • JORR W2 Seksi 2 Ulujami - Veteran
  • JORR W2 Seksi 1 Veteran - Pondok Pinang
  • JORR S Pondok Pinang - TMII
  • JORR E1 Seksi 1 TMII - Ceger
  • JORR E1 Seksi 2 Ceger - Hankam
  • JORR E1 Seksi 3 Hankam - Jatiasih
  • JORR E1 Seksi 4 Jatiasih - Cikunir
  • JORR E2 Cikunir - Cakung
  • JORR E3 Cakung - Cilincing
  • JORR N Cilincing - Tanjung-Priok.

Sementara itu, jaringan JORR II menghubungkan Bandara Soekarno Hatta-Kunciran-Serpong-Cinere-Jagorawi-Cibitung-Cilincing-Tanjung Priok.

Meliputi, untuk sisi barat antaralain ruas tol Cengkareng-Kunciran sepanjang 15,2 km, Kunciran-Serpong sepanjang 11,2 km, ruas Serpong-Cinere 10,14 km, Cinere-Jagorawi sepanjang 14,6 km

Sisi timurnya ada tol Cimanggis-Cibitung sepanjang 25,4 km investasi Rp 4,5 triliun, Cibitung-Cilincing sepanjang 34,5 km dengan investasi Rp 4,22 triliun. Saat ini yang sudah selesai dibangun dan dioperasikan adalah tol Jagorawi-Cimanggis 3,4 Km (bagian dari Cinere-Jagorawi/Cijago) sepanjang, yang dilanjutkan tahap II Cimanggis-Kukusan (UI).

(detik.com)

Senin, 08 Juli 2013

Pertumbuhan Ruang Kantor dan Industri Melambat

Pasar properti pada kuartal II/2013 khususnya untuk ruang perkantoran dan industri memperlihatkan penurunan dibanding kuartal sebelumnya. Sementara untuk jenis properti lainnya  berjalan stabil.

“Ada sedikit penurunan, terutama untuk office dan industri, tapi tidak signifikan. Yaa slow down lah,” ujar  Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto, saat dihubungi Bisnis, Minggu (7/7/2013).

Menurutnya, karena harga sewa ruang perkantoran saat ini sudah sangat tinggi, membuat harga jenis properti tersebut tidak mengalami banyak perubahan.

Sayangnya, Ferry enggan menyebutkan secara lebih detil mengenai perkembangan pasar properti yang ada selama semester I/2013 ini. “Tunggu hasil riset kita besok Senin saja (8/7/2013).”

Editor : Ismail Fahmi

http://www.bisnis.com/pertumbuhan-ruang-kantor-dan-industri-melambat

PASAR PROPERTI: Dampak Kenaikan Harga BBM Terasa di Semester Kedua

Pengembang mengklaim pasar properti selama semester pertama 2013 memperlihatkan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) maupun suku bunga acuan Bank Indonesia, dinilai tidak menjadi hambatan. Meskipun begitu, tetap ada kekhawatiran dampak kenaikan itu akan terasa pada semester mendatang.

“Kenaikan BI Rate juga BBM kan baru terjadi, jadi tidak terlalu berpengaruh. Mungkin baru terasa dampaknya dalam beberapa waktu kemudian,” kata Sekretaris Jenderal Realestat Indonesia Eddy Hussy, Minggu (7/7/2013).

Terkait dengan harga, paparnya belum ada kenaikan atau gejolak harga yang terjadi seiring dengan penyesuaian dari berbagai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dalam beberapa waktu terakhir.

Secara periodik, pengembang selalu menaikkan harga karena pengaruh kondisi pasokan dan permintaan, juga pengaruh kenaikan harga tanah.

“Pasti ada pengembang yang juga sudah menaikkan harga untuk menyesuaikan kondisi saat ini, tapi tidak signifikan. Secara keseluruhan pasar properti cukup stabil,” ujar Eddy.

 http://www.bisnis.com/pasar-properti-dampak-kenaikan-harga-bbm-terasa-di-semester-kedua

Minggu, 07 Juli 2013

Menakertrans: Tarif Rusunawa Pekerja Maksimal Rp60 Ribu Per Bulan

Untuk meningkatkan kinerja serta membantu para pekerja meningkatkan kesejahteraannya, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) kembali membangun rumah susun sewa khusus bagi para pekerja di Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur.

Proses pembangunan Rusunawa tersebut ditandai dengan groundbreaking oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa didampingi Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz, Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Selasa (2/7).

Hatta Rajasa mengatakan, saat ini terdapat 112 juta pekerja di seluruh Indonesia dengan pendapatan rata-rata lebih dari Rp2 juta per bulan. “Dengan adanya rusunawa dengan tarif sewa murah, maka pendapatan buruh per bulan bisa dihemat untuk keluarganya di desa,” katanya seperti dikutip dari Antara.

Menurut kemenpera, Djan Faridz, acara ini juga menandai komitmen pemerintah yang menargetkan pembangunan 35 tower rusunawa khusus buruh di seluruh Indonesia tahun ini.

Djan optimistis, pembangunan 35 rusunawa di seluruh Indonesia bisa selesai tahun ini. “Tahun depan, pemerintah menargetkan untuk membangun 200 tower rusunawa,” jelasnya.

Sementara itu, Muhaimin Iskandar berharap tarif sewa rusunawa yang dibangun bersama pemerintah daerah bisa dijangkau oleh buruh. "Mungkin nanti biaya sewa rusunawa antara Rp50.000 hingga Rp60.000 per bulan,” kata Muhaimin berharap.

http://www.rumah.com/berita-properti/2013/7/4565/menakertrans-tarif-rusunawa-pekerja-maksimal-rp60-

Pertengahan Juli 2013 Harga Rumah Subsidi Naik

Kenaikan BBM akhir bulan lalu, membuat Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengkaji kemungkinan naiknya patokan harga rumah sederhana. Kemenpera memperkirakan dapat mengumumkan kenaikan harga tersebut dalam dua pekan mendatang.

“Belum ada keputusan final mengenai perubahan harga rumah sederhana yang akan dipatok oleh pemerintah. Hingga saat ini Kemenpera masih melakukan kajian apakah harga rumah perlu dinaikkan atau tidak,” jelas Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera, Pangihutan Marpaung kepada sejumlah wartawan, Jumat (5/7).

Menggandeng Sucofindo, Kemenpera masih melakukan survei ke sejumlah lokasi di Indonesia untuk mengetahui dampak keniaikan harga BBM terhadap harga rumah. Survei ini diharapkan dapat menjadi dasar apakah harga rumah perlu naik atau tidak. “Data dari Sucofindo tersebut diperkirakan selesai dua pekan mendatang,” terangnya.

Untuk menjaga daya beli masyarakat terhadap rumah yang dibangun oleh pengembang, Kemenpera akan mendorong perbankan untuk terus menyalurkan KPR yang memanfaatkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan suku bunganya tetap 7,25%. Selain itu, Pemerintah akan memperpanjang masa tenor KPR menjadi 20 tahun.

http://www.rumah.com/berita-properti/2013/7/4613/dua-minggu-lagi-kemenpera-umumkan-kenaikan-harga-r

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cari Properti

Custom Search

Ir. Andreas Siregar

Konsultan Properti

Pendiri AB Property

Tenaga Pengajar pada

PANANGIAN SCHOOL OF PROPERTY

Follow Twitter @penilaipublik untuk Tips & Konsultasi Properti

Aditya Budi Setyawan

Pendiri AB Property (Partner) ✉absetyawanwassuccess@live.com

☎ 0878787 702 99

085 7755 1819 5

0852 2120 3653

021 444 300 33 (flexi)

BB : 31 789 C84

Facebook Twitter MySpace Blogger Google Talk absetyawan Y! messenger adityabsetyawan
My QR VCard

Cari