AB Property

AB Property didirikan untuk menjawab kebutuhan pasar terhadap solusi tepat dan terpadu di bidang property.


Jumat, 04 Mei 2012

Sewa perkantoran diprediksi naik hingga 20% tahun ini

Kota Jakarta tercatat sebagai kota di kawasan Asia Pasifik yang mengalami kenaikan harga sewa perkantoran tertinggi kuartal I tahun 2012. Selain Jakarta, kota Beijing di China juga tercatat sebagai kota yang mengalami kenaikan sewa perkantoran. 
Jones Lang LaSalle mencatat, kuartal I 2012, tarif sewa kantor grade A di Jakarta naik 7,9% menjadi US$ 207 per meter persegi (m2) dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya.

Padahal, rata-rata di Asia Pasifik, kenaikan sewa perkantoran hanya 0,2%, melambat dari 0,9% pada kinerja sewa tahun sebelumnya.

Dari 27 negara yang disurvei oleh Jones Lang LaSalle, hanya 13 negara mengalami peningkatan tarif sewa, tiga negara statis, dan sebelas sisanya justru menurun.

Kenaikan harga perkantoran di Beijing dan Jakarta ini didukung oleh ekspansi yang cepat dari penyewa yang memanfaatkan pertumbuhan ekonomi domestik. Itu sebabnya, tingkat kekosongan kantor turun di kedua kota ini.

Menurut Jones Lang LaSalle, permintaan untuk kantor di central business district (CBD) maupun non CBD Jakarta tetap kuat sampai kuartal I. "Perkiraan kami, tarif sewa akan naik 20% sepanjang tahun ini," ujar Angela Wibawa, Kepala Riset Kantor Sewa Jones Lang LaSalle dalam rilis yang diterima KONTAN, Jumat (4/5).

kontan.co.id

http://serbaserbiproperti-abproperty.blogspot.com/2012/05/sewa-perkantoran-diprediksi-naik-hingga.html

Ali Tranghanda: Pemerintah harus lakukan intervensi "lebih" agar MBR dapat rumah layak

Kontribusi pengembang besar untuk menyediakan hunian berimbang harus dijalankan, yakni pembangunan rumah mewah wajib juga diikuti dengan pembangunan rumah menengah, dan sederhana dalam satu wilayah.
-- Ali Tranghanda

Pemerintah harus segera melakukan intervensi untuk membantu rakyat memperoleh rumah. Di antaranya, subsidi dalam bentuk uang muka, subsidi harga rumah, serta penyediaan tanah oleh negara untuk perumahan rakyat.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda, di Jakarta, Jumat (4/5/2012), mengemukakan, kenaikan harga bahan bangunan berpotensi menyulitkan rakyat untuk menjangkau rumah. Seperti diberitakan, harga bahan bangunan terus mengalami kenaikan. Pemerintah diminta segera melakukan intervensi dan proteksi kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap bisa menjangkau rumah layak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, indeks harga perdagangan besar atau IHPB bahan bangunan pada bulan April 2012 mengalami kenaikan 0,61% jika dibandingkan bulan sebelumnya, yakni dari 205,47 pada Maret 2012 menjadi 206,72. Kelompok bahan bangunan yang mengalami kenaikan harga selama April 2012 itu meliputi besi dan baja dasar 0,99%, aspal 0,85%, semen 0,83%, bahan bangunan dari logam 0,64%, dan barang galian segala jenis 0,57%.

"Kontribusi pengembang besar untuk menyediakan hunian berimbang harus dijalankan, yakni pembangunan rumah mewah wajib juga diikuti dengan pembangunan rumah menengah, dan sederhana dalam satu wilayah," ujarnya.

BPS mencatat, kenaikan IHPB bahan bangunan/konstruksi terjadi pada seluruh kelompok jenis bangunan. Andil kenaikan terbesar yakni kelompok bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal sebesar 0,29%. Sementara itu, kelompok pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan, kelompok bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi, serta kelompok bangunan lainnya menyumbang kenaikan IHPB bahan bangunan masing-masing 0,02%. Sedangkan, kelompok bangunan pekerjaan umum untuk pertanian memberi andil 0,08%. 

Seperti diberitakan sebelumnya, peningkatan harga baja dan semen belakangan ini semakin berpengaruh terhadap sektor properti. Dampaknya semakin jelas, yaitu melonjaknya harga-harga properti di dalam negeri.

"Saya justru mengkhawatirkan pesatnya pembangunan properti dan infrastruktur akan mendongkrak harga bahan material, terutama baja dan semen," kata pengamat properti Panangian Simanungkalit di Jakarta, Jumat (4/5/2012).

Panangian Simanungkalit: Pesatnya pembangunan properti & infrastruktur akan mendongkrak harga bahan bangunan

Saya justru mengkhawatirkan pesatnya pembangunan properti dan infrastruktur akan mendongkrak harga bahan material, terutama baja dan semen.

-- Panangian Simanungkalit


Peningkatan harga baja dan semen belakangan ini semakin berpengaruh terhadap sektor properti. Dampaknya semakin jelas, yaitu melonjaknya harga-harga properti di dalam negeri.
"Saya justru mengkhawatirkan pesatnya pembangunan properti dan infrastruktur akan mendongkrak harga bahan material, terutama baja dan semen," kata pengamat properti Panangian Simanungkalit di Jakarta, Jumat (4/5/2012).

Saat ini harga baja konstruksi naik dari Rp 7.000 per kilogram menjadi Rp 8.000 per kilogram, sementara harga semen dari Rp 45.000 menjadi Rp 55.000 per kantong. Menurut Panangian, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik di dalam negeri yang relatif terjaga menjadi pendorong kebangkitan sektor properti. Kemajuan ini juga dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Tidak bisa dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, atau Hong Kong. Ketiganya selama ini mengandalkan pasar global untuk memacu pertumbuhan ekonomi, khususnya properti. Ketika dunia mengalami krisis, mereka langsung kena dampaknya," paparnya.

Untuk itu, ia mengatakan, pemerintah harus menjaga kestabilan harga bahan material untuk mempertahankan pertumbuhan sektor properti. Lebih lanjut ia menjelaskan, sektor perbankan diharapkan memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga kredit pemilikan rumah (KPR) diberikan memang bagi mereka yang layak untuk menerima pinjaman.

"Pemerintah harus memberikan insentif bagi pengembang seperti kemudahan perizinan dan pajak, guna mengurangi beban biaya tinggi di sektor properti," ujarnya.

Panangian menambahkan, fundamental keuangan pengembang yang lebih baik sangat mempengaruhi bisnis properti nasional.

"Krisis global yang melanda Amerika Serikat dan Eropa tidak akan mempengaruhi pasar properti nasional. Harga properti juga tidak anjlok, malahan semakin naik," ujarnya.

Kamis, 03 Mei 2012

Hiramsjah--Bakrieland: Uang muka 30% jangan untuk rumah pertama

Senada dengan Ciptura

Pengembang mengusulkan kepada Bank Indonesia agar pemberlakuan aturan loan to value yang mengatur besaran uang muka (down payment/DP) sebesar 30 persen untuk pemilikan rumah minimal 70 meter persegi tidak diimpelementasikan pada pembelian rumah pertama.

Umumnya rumah pertama itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai tempat bermukim bersama istri dan anak.
-- Hiramsjah S Thaib

Insentif BI untuk kredit produktif

Kebijakan loan to value (LTV) terhadap kredit properti dan kendaraan berpotensi menurunkan penyaluran kedua jenis kredit tersebut. Maklum, bank tidak lagi leluasa memberikan uang muka rendah. Agar tidak menggangu pertumbuhan kredit, BI menyiapkan beberapa insentif agar bank bisa menggenjot kredit produktif.

Deputi Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, Yunita R. Sari mengatakan, BI akan memberikan insentif jika kredit pemilikan rumah (KPR) turun signifikan dan berpotensi mempengaruhi kinerja kredit. Saat ini BI sedang mengkaji insentif tersebut. "Kami akan pantau terus penerapan aturan ini. Bila ada insentif, agar bank fokus menyalurkan kredit produktif," ujarnya, Rabu (2/5). Sayang, Yunita tidak bersedia menjelaskan batas signifikan penurunan kredit. 

Tiga Faktor Paling Mempengaruhi Kredit Properti

Shutterstock
Berdasarkan survei pada 2006, BI menemukan semakin besar tipe rumah maka ketergantungan kepada kredit semakin kecil.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tetap menjadi metode utama pemilikan rumah oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Sistem pembayaran atau pembelian rumah sebesar 77 % dibiayai oleh kredit, selebihnya adalah tunai bertahap dan tunai.

Bank Syari'ah masih berharap aturan LTV 70% ditunda

PT Bank BNI Syariah berharap Bank Indonesia (BI)tidak buru-buru mengikutsertakan bank syariah dalam aturan uang muka kredit (DP) pembiayaan rumah (KPR) sebesar 30% untuk tipe rumah di atas 70 m2. Pasalnya, pengaturan DP yang sementara ini ditujukan untuk bank-bank konvensional merupakan peluang bagi perbankan syariah.

Kukuh Rahardja, Kepala Divisi Jaringan dan Layanan BNI Syariah mengungkapkan ada kecenderungan nasabah yang relatif bagus kemampuan membayarnya pindah dari konvensional ke syariah. Dengan begitu, diharapkan perbankan syariah bisa menjadi alternatif KPR dan bisa membantu perkembangan pembiayaan syariah.

Juni 2012 peraturan BI tentang LTV 70% berlaku efektif, Februari penyerapan KPR sudah menurun

Paska diumumkannya surat edaran mengenai batasan uang muka (DP) kredit pemilikan rumah (KPR), Bank Indonesia (BI) mencatat terjadi penurunan pertumbuhan KPR. Namun, angka pertumbuhan kredit KPR masih di atas rata-rata total kredit yang disalurkan industri perbankan nasional.

"Sudah ada penurunan pertumbuhan KPR. September 2011 pertumbuhan KPR mencapai 43% sementara rata-rata kredit pertumbuhannya 25%. Per Februari KPR tumbuh 35% sedangkan rata-rata kredit 24%," ujar Deputi Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Yunita Resmi Sari, Rabu (1/5).

Rabu, 02 Mei 2012

Makassar: BCA pasang target salurkan KPR Rp289 miliar

Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Utama Makassar menyalurkan kredit usaha kecil dan menengah atau small medium enterprise sebesar Rp652,9 miliar atau tumbuh 10% dibandingkan dengan total realisasi penyaluran kredit BCA tahun lalu.
Pimpinan BCA Makassar Amir Basri mengatakan pencapaian itu berarti tumbuh 10% dari total realisasi penyaluran kredit tahun lalu yang totalnya mencapai Rp589,6 miliar.

REI : Jangan samakan Indonesia dengan negara lain

Aturan Loan to Value (LTV) Bank Indonesia (BI) mengenai besaran uang muka atau down payment (DP) 30 % bukan merupakan hal baru. Di beberapa negara lain, aturan LTV ini sudah diberlakukan untuk mengatur pertumbuhan properti.

Apalagi bila dibanding dengan Singapura, jelas berbeda karena mereka sudah memiliki tabungan perumahan. Jangan sampai kita mengikuti ketentuan negara lain karena ada instrumen lainnya.
-- Setyo Maharso

BNI batasi penyaluran KPA

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mengaku aturan loan to value sebesar 70% untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) tipe di atas 70m2 tidak terlalu berdampak pada penyaluran KPR BNI. Kendati demikian, untuk lebih menjaga kualitas kredit BNI akan lebih berhati-hati menyalurkan KPA tipe di atas 70m2.

Direktur Konsumer dan Ritel BNI Darmadi Sutanto mengungkapkan 63% dari KPR BNI merupakan KPR/KPA untuk tipe di bawah 70m2 sementara sisanya sebesar 37% untuk tipe di atas 70m2.

PT Pos Indonesia masuk ke bisnis properti

PT Pos Indonesia melirik potensi bisnis perhotalan di Bandung, Jawa Barat. Perusahaan pelat merah ini berencana untuk membangun dua unit hotel dengan nilai investasi Rp 70 miliar. 

"Kami punya aset di 2.200 titik yang tersebar di seluruh Indonesia, di antaranya 200 titik telah diverifikasi untuk pemanfaatannya," kata Direktur Utama PT Pos, I Ketut Mardjana, usai acara BUMN Marketers di kantor pusat PT Pos Indonesia, Jakarta, Rabu (2/5).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cari Properti

Custom Search

Ir. Andreas Siregar

Konsultan Properti

Pendiri AB Property

Tenaga Pengajar pada

PANANGIAN SCHOOL OF PROPERTY

Follow Twitter @penilaipublik untuk Tips & Konsultasi Properti

Aditya Budi Setyawan

Pendiri AB Property (Partner) ✉absetyawanwassuccess@live.com

☎ 0878787 702 99

085 7755 1819 5

0852 2120 3653

021 444 300 33 (flexi)

BB : 31 789 C84

Facebook Twitter MySpace Blogger Google Talk absetyawan Y! messenger adityabsetyawan
My QR VCard

Cari