BNI batasi penyaluran KPA

5/02/2012 05:42:00 PM Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) No Comments

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mengaku aturan loan to value sebesar 70% untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) tipe di atas 70m2 tidak terlalu berdampak pada penyaluran KPR BNI. Kendati demikian, untuk lebih menjaga kualitas kredit BNI akan lebih berhati-hati menyalurkan KPA tipe di atas 70m2.

Direktur Konsumer dan Ritel BNI Darmadi Sutanto mengungkapkan 63% dari KPR BNI merupakan KPR/KPA untuk tipe di bawah 70m2 sementara sisanya sebesar 37% untuk tipe di atas 70m2.

PT Pos Indonesia masuk ke bisnis properti

5/02/2012 02:42:00 PM Hotel No Comments

PT Pos Indonesia melirik potensi bisnis perhotalan di Bandung, Jawa Barat. Perusahaan pelat merah ini berencana untuk membangun dua unit hotel dengan nilai investasi Rp 70 miliar. 

"Kami punya aset di 2.200 titik yang tersebar di seluruh Indonesia, di antaranya 200 titik telah diverifikasi untuk pemanfaatannya," kata Direktur Utama PT Pos, I Ketut Mardjana, usai acara BUMN Marketers di kantor pusat PT Pos Indonesia, Jakarta, Rabu (2/5).

Hiramsyah --Bakrieland : Indonesia masih jauh dari bubble property

5/02/2012 02:06:00 PM Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Properti No Comments

Kalangan pengembang properti alias developer menilai ancaman bubble properti di Indonesia ibarat jauh panggang dari api. Pasalnya, dibandingkan negara-negara lain di dunia, rasio kredit pemilikan rumah (KPR) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang paling kecil.

Presiden Direktur PT Bakrieland Development Tbk Hiramsyah S Thaib memaparkan rasio KPR Indonesia sebesar 3%. Jauh di bawah India (7%), China (12%), Thailand (18%), Korea Selatan (28%), Malaysia (29%), Singapura (31%), Taiwan (39%), Hong Kong (41%), Amerika Serikat (80%), Inggris (85%), dan Denmark (90%).

Hak-Hak Atas Tanah Menurut UU Pokok Agraria

5/02/2012 12:40:00 PM AB Property, Hukum Properti, Undang-Undang 5 Comments

Dalam Pasal 1 dan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang Undang No. 5/1960 – UUPA dikenal dengan istilah Hak Bangsa Indonesia, dimana berdasarkan Hak ini, maka konsep hukum tanah Indonesia dinyatakan bahwa pada dasarnya seluruh tanah yang ada di Indonesia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh bangsa Indonesia.

Karena keseluruhan tanah yang ada di Indonesia konsepnya merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk menghindari kekacauan dalam peruntukan dan pemilikannya, diperlukan suatu pengaturan terhadap peruntukan dan pemilikan tanah tersebut. Untuk itu lebih lanjut dalam pasal 2 juncto pasal 8 UUPA dikenal dengan Hak Menguasai Negara.

Biaya Pengurusan Sertifikat Tanah

5/02/2012 07:11:00 AM AB Property, Hukum Properti 8 Comments

Berapa sih biaya sebenarnya untuk pembuatan sertifikat tanah ??

Pertanyaan tersebut sudah sering kali kita dengar karena kebanyakan dari teman maupun sahabat saya yg mengeluh tentang biaya pembuatan sertifikat yang cenderung naik drastis.

Melalui tulisan ini, saya mencoba untuk mendeskripsikan biaya pembuatan sertifikat yang berdasarkan PP No. 13 Tahun 2010 tentang PNBP yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional.

Sebelum tahun 2002, biaya-biaya pelayanan pertanahan yang berlaku di instansi Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) termasuk biaya sertifikasi tanah, tersebar dalam berbagai Peraturan dan Keputusan Menteri. Namun sejak tahun 2002, Pemerintah menyatukan dan membaharui semua biaya-biaya pelayanan pertanahan di BPN melalui Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor : 46 / 2002.

Perlu terobosan tepat agar harga solar cell menjadi murah

5/01/2012 11:21:00 PM Rumah Murah, Wajib Listrik Surya No Comments

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), belum lama ini mengeluarkan pernyataan kewajiban bagi para pengembang perumahan tipe 36 untuk menggunakan lampu hemat energi tenaga surya yang menggunakan solar cell atau panel surya. Nantinya, aturan tersebut akan berbentuk Peraturan Menteri (Permen).

Terkait dengan rencana pemasangan solar cell untuk rumah murah, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menyatakan Kemenpera akan segera mengirimkan jumlah kebutuhan rumah yang dapat dipasangi alat hemat energi tersebut. Rencananya, solar cell  yang merupakan bantuan dari Kementerian ESDM tersebut akan dipasang di perumahan masyarakat yang berada di daerah perbatasan, pesisir, serta daerah yang belum terjangkau aliran listrik dari PLN.

KPR Multifinance : Kurang diminati atau kurang populer?

5/01/2012 06:10:00 PM Kredit Pemilikan Rumah (KPR) No Comments

Niat PT Sarana Multigriya Financial (SMF) mengerek penyaluran pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) lewat multifinance masih belum membawa hasil. Terbukti, di kuartal I-2012, penyaluran KPR masih dominan pada perbankan. Sedangkan pembiayaandi multifinance masih nihil.

Direktur Utama SMF, Raharjo Adisusanto mengatakan, pada Maret lalu saja, seluruh pembiayaan untuk KPR, senilai Rp 650 miliar disalurkan lewat perbankan. Meski begitu, dia yakin dalam waktu dekat pembiayaan lewat multifinance mulai berjalan.

Lokasi rumah tinggal yang diincar kelas menengah baru

5/01/2012 01:41:00 PM Area Perumahan, Pasar Properti No Comments

Bertumbuhnya kelas menengah di Indonesia diprediksi mengakibatkan pencarian terhadap rumah mewah melejit. Pada kuartal pertama 2012 properti yang paling dicari adalah rumah seharga Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

"Tren mengacu pada data di kuartal 1-2012," kata Sales Manager Rumah123.com, Meddy H Papinka di FX Plaza, Jakarta, Selasa 1 Mei 2012.

Menurut dia, dari jumlah properti yang terjual di rumah123.com sebanyak 200-300 setiap harinya, penjualan tertinggi ditempati oleh rumah yang kemudian disusul oleh ruko, apartemen, dan tanah. Dia mengatakan, masyarakat Indonesia masih banyak yang mencari rumah untuk tempat tinggal.

Kemenpera gandeng Kementrian ESDM & BPN untuk realisasikan program rumah murah type 36

5/01/2012 12:52:00 PM Perumahan Rakyat, Rumah Murah No Comments

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) kembali menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga untuk mensukseskan program pembangunan rumah murah untuk masyarakat Indonesia. Kali ini, Kemenpera menjalin kerjasama dengan Kementerian ESDM dan BPN untuk membantu meringankan beban masyarakat khususnya dalam dukungan penyediaan  pemasangan listrik, pengeboran air tanah, gas rumah tangga serta sertifikasi hak atas tanah untuk masyarakat miskin.

Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dilaksanakan secara langsung oleh Menpera Djan Faridz dengan Menteri ESDM Jero Wacik dan Kepala BPN Joyo Winoto serta disaksikan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (30/4) sore.

Pembeli rumah di Indonesia lebih banyak melalui KPR

5/01/2012 12:33:00 PM Kredit Pemilikan Rumah (KPR) No Comments

Shutterstocks

Sebanyak 58 % konsumen membayar menggunakan fasilitas KPR, disusul 22 % dengan tunai bertahap, dan 20 % dengan tunai keras.

Sepanjang 2011 lalu metode pembayaran pasar properti perumahan atau residensial didominasi oleh pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sebanyak 58 % konsumen membayar menggunakan fasilitas KPR, disusul 22 % dengan tunai bertahap, dan 20 % dengan tunai keras.

Djan Faridz Siapkan Rumah Murah untuk Buruh

5/01/2012 12:19:00 PM Perumahan Rakyat, Rumah Murah No Comments

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz siap merealisasikan janji Presiden SBY soal rumah murah untuk buruh. Rumah murah untuk buruh bagian dari 4 paket 'hadiah' ulang tahun bagi peringatan hari buruh 1 Mei.

"Jadi kita akan bekerja sama dengan pabrik, jadi pabrik nanti sebagai kontraktor, mereka ini yang membangun untuk pekerja, tapi kan kalau mereka nggak punya kontraktor, koperasi, kita nanti menyerahkan mereka pada Perumnas untuk membangun perumahan pekerja," kata Djan di Kantor Menko Perekonomian, Senin (30/4/2012)

Makassar: BRI bidik target Rp350 Milyar dengan KPR

5/01/2012 04:59:00 AM Kredit Pemilikan Rumah (KPR) No Comments

Bank Rakyat Indonesia (BRI) wilayah Makassar kembali membidik sejumlah pengembang lokal untuk penyaluran Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan target laba sebesar Rp350 miliar hingga akhir Desember 2012.

Wakil Pimpinan Wilayah BRI Makassar, Iman Sundoro, mengatakan, saat ini pihaknya sengaja menggandeng pengembang untuk menerapkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dicanangkan pemerintah yang mewajibkan pengembang membangun harga rumah murah.
Ukuran minimal tipe 36 dengan harga Rp70 juta di atas tanah minimal 90 meter persegi.