AB Property

AB Property didirikan untuk menjawab kebutuhan pasar terhadap solusi tepat dan terpadu di bidang property.


Jumat, 13 April 2012

Program 1.000 Tower Rusun Hanya Terealisasi 13%

Program 1.000 rumah susun (rusunami/rusunawa) yang sempat menjadi program Mantan Wapres Jusuf Kalla kini belum terealisasi maksimal. Tercatat hingga kini hanya 13,8% yang sudah terbangun atau sebanyak 138 tower.

"Sebetulnya sekarang realisasinya 138, kalau kita hitung itu 10% lebih (13,8%) dikit dari 1000 tower," kata Deputi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat Pangihutan Marpaung dalam acara Sosialisasi Tingkat Nasional UU Rusun di Hotel Sahid Jakarta, Kamis, (12/4/12).

Kamis, 12 April 2012

Undang-undang tentang Rumah Susun: Tanah milik pemerintah bisa disewa bangun rusun

Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Guratno Hartono mengatakan, tanah milik negara atau daerah dapat disewa selama 60 tahun untuk pembangunan rumah susun umum. Hal ini telah diatur dalam undang-undang No 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun

“Sudah ada di UU diatur bahwa kekuatan bangunan minimal 50 tahun. Sebab itu, masa sewa dilebihkan sedikit untuk masa pembangunan," kata Guratno dalam Prasosialisasi Undang Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, di Kementerian Perumahan Rakyat, di Jakarta, Rabu (11/4).

Pertumbuhan Masih Terpusat di Jakarta dan Bali

Potensi pengembangan properti di Jakarta dan Bali masih sangat tinggi. Peningkatan status peringkat Indonesia menjadi investment grade (layak investasi) menjadi salah satu faktor utama pemacunya.

Dibandingkan Thailand, stabilitas politik Indonesia jauh lebih kondusif. Untuk masalah transportasi juga sangat menunjang, walaupun masih ada beberapa yang harus diperbaiki.
-- Hasan Pamudji

Ali Tranghanda: Bisnis Hotel "Murah" dan Kondotel Kian Menarik

Bisnis hotel dan kondominium hotel (kondotel) akan meningkat hingga akhir tahun 2012 menyusul stabilnya kondisi perekonomian Indonesia.

Untuk bisnis hotel, BEP-nya sangat menarik bagi investor. Untuk proses pembangunan hotel, terutama hotel bintang empat dan lima dengan kapasitas kamar 150-200 kamar, bisa memakan waktu satu hingga dua tahun.
-- Ali Tranghanda

"Saat ini, sejumlah pengembang raksasa mulai membidik segmen hotel budget (bertarif murah), seperti Ciputra dan Intiland," kata pengamat properti dari Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, di Jakarta, Selasa (10/4/2012).

Ketentuan BI Ganggu Penjualan Rumah

Aktivitas pembangunan perumahan di kawasan Larangan
Selatan, Tangerang, Banten, Senin (26/3/2012). Bank
Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan baru mengenai
ketentuan rasio kredit terhadap nilai agunan
atau loan to value (LTV) maksimal 70 persen
untuk Kredit Kepemilikan Rumah yang mulai
berlaku 15 Juni 2012 mendatang.
Direktur Ciputra, Tulus Santoso menilai, Peraturan Bank Indonesia (BI) yang mewajibkan kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar 70 persen dari total harga rumah bakal mengganggu angka penjualan rumah. "(Peraturan) 30 persen uang muka pasti mengganggu," ujar Tulus dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (10/4/2012) kemarin.

Dia menjelaskan, dengan uang muka sebesar 30 persen, maka harga rumah akan naik setelah value-nya naik. Ia menyebutkan, harga rumah untuk tahun berikutnya bisa naik 10 persen. Tetapi, harga perumahan di Indonesia masih terbilang rendah dibanding di luar negeri.

REI: Kewajiban Pakai Lampu Tenaga Surya Memberatkan

Kewajiban pengembang menggunakan lampu bertenaga surya (solar cell) untuk penghematan energi dinilai terlalu berat diterapkan pada rumah sejahtera tapak (RST). Rumah sejahtera tapak saat ini masih terkendala patokan harga jual serta lemahnya daya beli masyarakat.
Bagaimana human error-nya, kelebihan dan kelemahannya seperti apa, itu harus disampaikan. Jangan sampai kami memasang solar cell, lalu ada keluhan dari masyarakat.
-- Setyo Maharso

Hambatan Perkembangan Investasi Properti Indonesia

Infrastruktur di Indonesia, bila dibandingkan dengan negara lain, sangat jelek. Banyak waktu habis di jalan demi mencapai tempat kerja, sehingga tidak efisien. Ini menjadi sisi kurang menarik bagi investor.
-- Fakky Ismail Hidayat


Untuk menjadi negara tujuan investasi properti bersanding dengan negara Asia Pasifik lainnya, Indonesia masih terkendala banyak "pekerjaan rumah". Banyak hal harus menjadi perhatian pemerintah, terutama pembenahan infrastruktur hingga status kepemilikan asing.

Kredit Macet Tinggi Bukan dari KPR

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Setyo Maharso mengatakan, kebijakan Bank Indonesia (BI) mengeluarkan aturan kenaikan uang muka (DP) 30 % untuk kredit pemilikan rumah tidak tepat. Pasalnya, rasio kredit macet atau non performing loan (NPL) bukan dari kredit pemilikan rumah, melainkan dari rumah yang diagunkan.

Bisa di cek ke bank, kalau kredit macet itu bukan KPR, tapi dari kredit multiguna.
-- Setyo Maharso.

Rabu, 11 April 2012

Hermawan Wijaya: Kenaikan DP Tak Pengaruhi Pejualan Rumah Kelas Menengah Atas

Kebijakan baru Bank Indonesia (BI) tentang Loan to Value 30 persen, dinilai tidak berpengaruh terhadap penjualan rumah di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD).

Demikian dikatakan oleh Direktur dan Corporate Secretary BSD Hermawan Wijaya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (11/4/2012).

Seperti diketahui BSD menjajakan rumah kelas menengah ke atas. Sementara porsi kepemilikan rumah, mayoritas dilakukan melalui mekanisme agunan.

Djan Faridz Minta Agar Rumah Rp 88 Juta Kebawah Bebas Pajak

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz meminta Menteri Keuangan Agus Martowardojo agar rumah tapak di bawah Rp 88 juta dapat dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%. Pertimbangannya harga bahan bangunan yang mengalami kenaikan.

Jika ini berhasil lolos maka akan ada perubahan aturan batas atas pembebasan PPN untuk rumah yang tadinya di bawah Rp 70 juta menjadi di bawah Rp 88 juta per unit.

Djan Faridz Ajukan Rp3,5 Triliun Untuk 500ribu Rumah Yang Akan Dibedah

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengajukan anggaran renovasi 500.000 rumah (bedah rumah) untuk tahun depan kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Proyek tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 3,5 triliun.

"Yang saya bicarakan nomor satu mengenai anggaran pembangunan untuk bedah rumah bagi rakyat miskin yang tersebar di seluruh Indonesia. Tahun depan, saya minta 500 ribu rumah dengan anggaran tahun depan Rp 7 juta tiap rumah," kata Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan wahidin Raya, Jakarta, Rabu (11/4/2012).

Tarif sewa perkantoran naik, jumlah serapan turun

Penyerapan ruang kantor di kawasan CBD kuartal I -2012 turun menjadi 73.000 meter persegi (m2) dari kuartal sebelumnya seluas 75.000 m2. Ini merupakan hasil riset dari konsultan properti Jones Lang LaSalle Indonesia, yang dipublikasikan hari ini (11/4). 

Todd Lauchlan, Country Head Jones Lang LaSalle bilang, penurunan serapan perkantoran itu bukan karena penurunan daya beli. Melainkan karena terbatasnya ruang perkantoran berkualitas yang tersedia di pasaran.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cari Properti

Custom Search

Ir. Andreas Siregar

Konsultan Properti

Pendiri AB Property

Tenaga Pengajar pada

PANANGIAN SCHOOL OF PROPERTY

Follow Twitter @penilaipublik untuk Tips & Konsultasi Properti

Aditya Budi Setyawan

Pendiri AB Property (Partner) ✉absetyawanwassuccess@live.com

☎ 0878787 702 99

085 7755 1819 5

0852 2120 3653

021 444 300 33 (flexi)

BB : 31 789 C84

Facebook Twitter MySpace Blogger Google Talk absetyawan Y! messenger adityabsetyawan
My QR VCard

Cari