Ekonom sekaligus calon Gubernur DKI Jakarta Faisal Basri mengkritik
kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di bantaran
sungai. Ia beralasan relokasi penduduk asli dan bangunan baru masyarakat
bukan lagi menjadi hak milik.
"Masyarakat di bantaran sungai, relokasi pada rusunawa dari pemilik (tanah) menjadi penyewa. Ini nggak match," kata Faisal di sela-sela peluncuran Muamalat Consumer Center Bank Muamalat di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Menurutnya, pemikiran ini sungguh kacau. Satu-satunya aset berharga masyarakat adalah tanah. Rakyat dijanjikan relokasi demi mendapat hunian layak, namun harus mengeluarkan biaya bulanan yang semakin memberatkan.
"Masyarakat di bantaran sungai, relokasi pada rusunawa dari pemilik (tanah) menjadi penyewa. Ini nggak match," kata Faisal di sela-sela peluncuran Muamalat Consumer Center Bank Muamalat di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Menurutnya, pemikiran ini sungguh kacau. Satu-satunya aset berharga masyarakat adalah tanah. Rakyat dijanjikan relokasi demi mendapat hunian layak, namun harus mengeluarkan biaya bulanan yang semakin memberatkan.
"Sewa, terus bayar air dan biaya-biaya lain. Mana bisa. Ini nggak match," paparnya.
Faisal juga mengkritik soal pembangunan program rumah, pemerintah masih saja berpihak kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal masyarakat tidak hanya pegawai negeri. "Kita jangan ngomong PNS 250.000 dan non PNS 250.000 dalam penyediaan rumah. Non PNS jumlahnya jauh lebih banyak dan lebih terhormat non PNS," katanya.
Sebelumnya dikabarkan, pemerintah akan merelokasi 30 ribu Kepala Keluarga (KK) warga bantaran Kali Ciliwung ke Rusunawa yang rencananya rampung dibangun pada 2014 nanti. Harga sewa yang akan diberikan kepada 30.000 KK tersebut sekitar Rp 300 ribu per bulan
"Pembangunan Rusunawa akan dilakukan di atas tanah seluas 41 hektar. Kapan direlokasinya tergantung kesiapan Pemprov DKI," kata Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz beberapa waktu lalu.
(wep/hen)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar