 |
| Ilustrasi |
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz tampak lebih bersemangat.
Dengan setelan batik bernuansa merah, menteri yang juga pengusaha itu
menekan kerjasama dengan Menko Kesra dan Ikatan Wanita Pengusaha
Indonesia (Iwapi) soal penyediaan rumah layak huni.
Program berupa pembiayaan kredit rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan bedah rumah. "Untuk mewujudkan pembangunan perumahan bagi PNS di lingkungan semua kementerian terkait, kami memberikan kemudahan dalam penyediaan rumah layak huni, termasuk rusunami," kata Djan Faridz di Jakarta, akhir pekan lalu.
Menurutnya, penyediaan hunian layak diadakan di lingkup Kemenkokesra, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Sekretariat Wapres dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Faridz menambahkan, kesepakatan kerjasama itu berupa penyediaan rumah umum, penyediaan rumah susun sewa, KPR FLPP, bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), penyediaan tanah, pembangunan rumah umum, dan rumah swadaya (bedah rumah). "Rumah untuk PNS Kemenkokesra ada 522 unit rumah," katanya. Rusunawa LIPI di Cibinong Science Center Bogor, sejumlah tiga blok dan perumahan PNS BPPT di Gunung Sindur Serpong sejumlah 510 unit rumah.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nita Yudi mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan Kemenpera untuk memberikan kemudahan kredit pembiayaan rumah melalui FLPP untuk warga binaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). "Termasuk juga penyediaan PSU, sertifikasi hak milik atas tanah, CSR, dan bina lingkungan," katanya. (vit)
Program berupa pembiayaan kredit rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan bedah rumah. "Untuk mewujudkan pembangunan perumahan bagi PNS di lingkungan semua kementerian terkait, kami memberikan kemudahan dalam penyediaan rumah layak huni, termasuk rusunami," kata Djan Faridz di Jakarta, akhir pekan lalu.
Menurutnya, penyediaan hunian layak diadakan di lingkup Kemenkokesra, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Sekretariat Wapres dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Faridz menambahkan, kesepakatan kerjasama itu berupa penyediaan rumah umum, penyediaan rumah susun sewa, KPR FLPP, bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), penyediaan tanah, pembangunan rumah umum, dan rumah swadaya (bedah rumah). "Rumah untuk PNS Kemenkokesra ada 522 unit rumah," katanya. Rusunawa LIPI di Cibinong Science Center Bogor, sejumlah tiga blok dan perumahan PNS BPPT di Gunung Sindur Serpong sejumlah 510 unit rumah.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nita Yudi mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan Kemenpera untuk memberikan kemudahan kredit pembiayaan rumah melalui FLPP untuk warga binaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). "Termasuk juga penyediaan PSU, sertifikasi hak milik atas tanah, CSR, dan bina lingkungan," katanya. (vit)
Sumber: jpnn.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar