PALANGKARAYA: Pengembang Tak Yakin Rumah Murah Bersubsidi Diterima

Pengembang di Kalimantan Tengah tidak yakin program rumah murah bersubsidi akan dapat diterapkan dengan baik di provinsi itu. Kendala program itu yakni masalah respons masyarakat dan harga bahan bangunan yang lebih tinggi daripada di Jawa.

Ketua Real Estat Indonesia (REI) Kalteng Haidir Munthe di Palangkaraya, Kalteng, Kamis (15/3/2012), mengatakan, Kementerian Perumahan Rakyat sudah melakukan sosialisasi rumah murah bersubsidi dengan harga Rp 70 juta per unit. Biaya itu termasuk cetak beton berbiaya sekitar Rp 20-25 juta.

Model itu susah untuk diterapkan di Kalimantan karena persoalan fondasi. Sikap masyarakat harus diubah untuk menerima cetak beton. Jadi, sulit dilakukan, ujarnya. Tebal di nding beton hanya tujuh sentimeter (cm) sementara tembok biasa bisa mencapai 15 cm.

"Apa iya mereka mau membeli rumah dengan dinding yang lebih tipis hingga separuhnya. Sosialisasi harus dilakukan lagi untuk konsumen yang enggan membeli sehingga butuh waktu," kata Haidir.

Persoalan lain yakni, cetak beton itu lebih mahal di Kalimantan. Bahan bangunan masih dipasok dari Jawa sehingga harganya lebih tinggi karena membutuhkan biaya transportasi. Biaya cetak beton yang disosialisasikan Kementerian Perumahan Rakyat, di Kalimantan meningkat sebesar 100 persen.

Kalau harga rumah hanya Rp 70 juta per unit, para pengembang tidak mampu membangunnya. Sebab, biaya konstruksi, tanah, dan ongkos buruh bangunan sudah tinggi, katanya. Itu pun belum memperhitungkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dinaikkan mulai April 2012.

Tidak adanya kusen kayu pada rumah murah bersubsidi juga dikhawatirkan membuat calon konsumen enggan menerimanya. Mereka sudah terbiasa menggunakan kusen kayu, paparnya.

Haidir menambahkan, pondasi umpak yang digunakan untuk rumah murah bersubsidi tak sepenuhnya cocok digunakan di Kalteng. Di Kalteng, banyak tanah rawa gambut. "Bukan tanah keras. Rumah murah bersubsidi juga pakai besi siku. Masyarakat Kalteng maunya pakai kayu," ujarnya.

"Selain itu, rumah baru dapat dijual setelah jaringan listrik terpasang. Sementara, kemampuan PLN di Kalteng masih terbatas. Kami harus menunggu satu tahun hingga jaringan listrik terpasang. Tak heran banyak kendala penerapan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di Kalteng," katanya.

Anggota Komisi B DPRD Kalteng Tuty Dau mengatakan, sektor perumahan di Kalteng tengah mengalami hambatan. Persoalan besar saat ini yaitu belum adanya rencana tata ruang rencana tata ruang dan wilayah (RTRWP) Kalteng karena belum selesai dibahas DPR.

Sudah empat tahun pembahasan itu belum selesai. Karena itu, DPR diminta segera menyelesaikan RTRWP Kalteng. Ketiadaan RTRWP membuat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalteng tak bisa mengeluarkan sertifikat tanah. Problem itu menghambat sektor properti , termasuk rumah murah bersubsidi. 

Sumber Kompas.com